Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25jSKB/Vj2017, Nomor 509-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017, Edaran Gubernur Sumatera barat Nomor 759j306.ajPRKPP-Tnh/2017
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. RUANG LINGKUP
3. BIAYA DAN BESARAN BIAYA
4. PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
6. KETENTUAN LAIN-LAIN
7. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun2019 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupateri/Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan;
bahwa agar Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 57 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018.
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
3. KEBIJAKAN OPERASIONAL
4. PEMANFAATAN DANA DAK NONFISIK
5. PENGELOLAAN DANA
6. PELAPORAN
7. PEMBIAYAAN
8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu
ABSTRAK:
Bahwa pengisian kekosongan jabatan Wall Nagari yang masa sisa jabatanya masih lebih dari satu tahun dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan Pemilihan Wall Nagari Antar Waktu;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemilihan Wall Nagari Antar Waktu;
Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tcrtinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEMILlHAN WALl NAGARr ANTAR WAKTU, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PENGANGKATAN PENJABAT WALl NAGARI
3. PELAKSANAAN MUSYAWARAH NAGARI PEMILIHAN WALl NAGARI ANTAR WAKTU
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer Dari Kas Daerah Ke Kas Pemerintah Nagari
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang mekanisme penyaluran dan pertanggungj awaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerab Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerab Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018.
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH KE KAS PEMERINTAH NAGARI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUANUMUM
2. TUJUAN
3. RUANG LINGKUP
4. JENIS-JENIS PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
5. PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGGARANTRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
6. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
7. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
8. MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
9. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
10. MONITORING DAN EVALUASI DANA TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI
11. KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasarnan Barat Nomor 21 Tahun 2016 entang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1Tahun 2018;
bahwa berdasarkan pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Namar 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah tipe A;
bahwa untuk mewujudkan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, diperlukan penataan kembali Susunan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Staf Ahli yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan daerah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SER.TA TATA KERJA SEKRETARIATDAERAH DAN STAF AHLI BUPATI DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. TUGAS DAN FUNGSI
4. BIDANG TUGAS
5. STAF AHLI KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
6. TATA KERJA
7. PENGANGKATAN DAN ESELONERING
8. PEMBIAYAAN
9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 244 Tahun 2018
strategi penanggunalangan kemiskinan daerah kabupaten pasaman barat tahun 2016-2021
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 244, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 244
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu diatur langkah-langkah kebijakan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggunalangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Pada Peraturan ini membahas mengenai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pasaman Barat berfungsi:
a. sebagai pedoman dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat bagi seluruh pelaku penanggunalangan kemiskinan;
b. sebagai arah pokok-pokok kebijakan makro dan pokok-pokok kebijakan mikro (pelayanan dan pembiayaan) dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
c. meningkatkan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan mengenai sinergi peran, pendanaan dan sistem penyampaian masing-masing pelaku penanggulangan kemiskinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2015
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2018
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Bab III Pengendalian dan Evaluasi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2018
petunjuk teknis pembentukan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha melalui inovasi-inovasi teknologi perlu dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar desa yang berkedudukan di Kecamatan dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna desa yang berkedudukan di desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dietetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
7. Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Prinsip dan Ruang Lingkup
Bab IV Pengelolaan Sumber Daya Alam
Bab V Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Desa
Bab VI Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
Bab VII Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna
Bab VIII Pengangkatan dan Pemberhentuan Pengurus Posyantek
Bab IX Mekanisme
Bab X Pembinaan dan Pengendalian
Bab XI Penganaan dan Pelaporan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2018
perubahan atas peraturan bupati pasaman barat nomor 10 tahun 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer dan dana Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.07/2017
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Nagari Tahun 2018 perlu disusun standar biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 20171
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 104 Tahun 2017
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018
Pada peraturan ini terdapat Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:
a. Standar biaya belanja pegawai
b. Standar biaya barang dan jasa
c. Standar biaya belanja modal
d. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
33
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
