PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH KE KAS PEMERINTAH NAGARI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUANUMUM 2. TUJUAN 3. RUANG LINGKUP 4. JENIS-JENIS PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI 5. PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGGARANTRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI 6. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI 7. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI 8. MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI 9. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI 10. MONITORING DAN EVALUASI DANA TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI 11. KETENTUANPENUTUP
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat