Pencarian Peraturan

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2017/No.74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan; b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0601.1/7305/8. Ortala tanggal 6 November 201 7 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 2. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara. 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara. 4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara. 5. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan. 6. Togas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan. 7. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 8. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT: 1. UPT Pusat Kesehatan Hewan Masamba, Kelas A; 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan Mappedeceng, Kelas A;dan 3. UPT Pusat Kesehatan Hewan Bone-Bone, Kelas A. (2} UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari: a. Kepala UPT; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Togas, Fungsi, dan Uraian Togas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan peningkatan kesehatan hewan. • � i (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan peningkatan kesehatan hewan; b. pelaksanaan teknis pelayanan peningkatan kesehatan hewan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan peningkatan kesehatan hewan; d. pelaksanaan administrasi UPT; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; g. melaksanakan teknis pelayanan kesehatan hewan; h. melaksanakan pelayanan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi peningkatan kesehatan hewan; i. melaksanakan pelayanan pelatihan pengukuran produktifitas mikro dan makro; J. melaksanakan pelayanan pelatihan peningkatan produktifitas; k. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; I. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas, dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT. ' '--� (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melakukan koordinasi serta meyiapkan bahan penyusunan program UPT; h. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi; i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; J. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hokum; k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; 1. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; m. mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana; n. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; o. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas. BABV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2} Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasal 7 (1} Kepala UP'f, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh Personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta menerapkan prinsif hierarki, koordinasi, kerja sama, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efesiensi. .. ' (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya. (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunujuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 9 \ Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pelaksanaan Peraturan Bupati ini sejak pelantikan terhadap pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini. •.. . Pasal 12 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
9

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2017/No.73

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Temak; b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0601.1/7305/B. Ortala tanggal 6 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Temak Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 2. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara. 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara. 4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pembibitan Temak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara. 5. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pembibitan Temak. 6. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan. . .. .. . ... 7. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 8. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pembibitan Ternak Kelas A. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. / \ BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari: a. Kepala UPT ; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS I Bagian Kesatu Togas, Fungsi, dan Uraian Togas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Pembibitan Ternak. (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pembibitan ternak; .. ',. - " b. pelaksanaan teknis pelayanan peningkatan pembibitan ternak; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan peningkatan pembibitan ternak; d. pelaksanaan administrasi UPT; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. b. c. (� d. e. f. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; ' ,, g. melaksanakan teknis pelayanan pembibitan temak; h. melaksanakan pelayanan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi peningkatan pembibitan temak; i. melaksanakan pelayanan pelatihan pengukuran produktifitas mikro dan makro; j. melaksanakan pelayanan pelatihan peningkatan produktifitas; k. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; 1. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. .. Bagian Kedua Togas, dan Uraian Togas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan telmis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegia Usaha sebagai pedoman tugas; tan Subbagian Tata dalam pelaksanaan ( "-· . -' b. mendistribusikan dan pelaksanaan tugas; memberi petunjuk c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; (--... g. melakukan koordinasi serta meyiapkan bahan penyusunan program UPT; " ) h. i. j. k. I. m. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan inforrnasi; mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum; mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana; n. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; o. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas. BABV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasal 7 (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh Personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta menerapkan prinsif hierarki, koordinasi, kerja sama, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efesiensi. .. ,, BAB VI TATAKERJA Pasal 7 (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh Personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta menerapkan prinsif hierarki, koordinasi, kerja sama, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efesiensi. (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya. { '-..,_. (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunujuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pelaksanaan Peraturan Bupati ini sejak pelantikan terhadap pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini. Pasal 12 Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
9

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2017/No.72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja; b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0601.1/7305/B. Ortala tanggal 6 November 201 7 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor _244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir . . ' ,• dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun r: 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALA! LATIHAN KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Selcretaris Daerah adalah Selcretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. '· ' .· ,• c 5. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara. 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara. 8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Latihan Kerja. 9. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 ( 1) (2) 0 Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Balai Latihan Kerja, Kelas A. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari: a. Kepala UPT ; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Togas, Fungsi, dan Uraian Togas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan peningkatan produtifitas tenaga kerja. (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai fungsi sebagai berikut: a. ( b. � - ', perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan peningkatan produktifitas tenaga kerja; pelaksanaan teknis pelayanan peningkatan produktifitas tenaga kerja; c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pelayanan produktifitas tenaga kerja; dan pelaporan peningkatan d. pelaksanaan administrasi UPT; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. b. ,......., l • \_.,) d. e. f. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; g. melaksanakan teknis pelayanan produktifitas tenaga kerja; h. melaksanakan pelayanan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktifitas tenaga kerja; i. melaksanakan pelayanan pelatihan pengukuran produktifitas mikro dan makro; j. melaksanakan pelayanan pelatihan peningkatan produktifitas; k. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalamrangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; I. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas, dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: ! . ) a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan pelaksanaan tugas dalam Subbagian Tata Usaha untuk perkembangan pelaksanaan tugas; mengevaluasi lingkungan mengetahui d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melakukan koordinasi serta meyiapkan bahan penyusunan program UPT; h. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan infonnasi; ,· i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; j. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hokum; k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; 1. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; m. mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana; n. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 0. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka -, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas. BABV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 ( 1) (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasal 7 (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh Personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan !•., ketentuan Perundang-undangan, serta menerapkan prinsif hierarki, koordinasi, kerja sama, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efesiensi. ''---' (2) (3) (4) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya. Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunujuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini. . , BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Pelaksanaan Peraturan Bupati ini sejak pelantikan terhadap pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
9

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/No.71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Perhubungan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor; b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0601.1/7305/B. Ortala tanggal 6 November 201 7 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ,.•. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. . 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. I ..._ I '- / 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara. 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara. 8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. 9. Togas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan. 10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) (2) ( I Dengan Peraturan Bupati irn, dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari: a. Kepala UPT; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, dan Uraian Togas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan brmotor; b. pelaksanaan teknis pelayanan pengujian kendaraan bermotor; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; d. pelaksanaan administrasi UPT; dan e. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk c. pelaksanaan tugas; memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; g. melaksanakan teknis pelayanan pengujian kendaraan bermotor; h. melaksanakan pengujian mutu kendaraan bermotor; i. melaksanakan penyelidikan struktur pengujian kendaraan bermotor; j. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPf; k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 1. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas dan Uraian Togas Kepala Subbagian Tata Usaha ,·- ! I \.._,, Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT. a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi pelaksanaan dalam lingkungan UPT sehingga koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan; kegiatan terwujud integrasi g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT; h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi; i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum; k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; 1. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan; m. menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana; n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 . (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. G (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasal 7 (1) Kepala UPT Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh Personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta menerapkan prinsif hierarki, koordinasi, kerja sama, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efesiensi. (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya. (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunujuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Pelaksanaan Peraturan Bupati ini sejak pelantikan terhadap pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati iru. Pasal 13 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
9

PEDOMAN BUPATI LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2017/No.70

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bupati Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja kecamatan dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, kemasyaraktan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan, maka dipandang perlu melakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ; 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); · 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694). 12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7) ;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat. 5. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan yang diketuai oleh Camat. 6. Camat atau sebutan lain adalah perangkat daerah, pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 7. Evaluasi Kinerja Kecamatan selanjutnya disingkat EKK adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja Camat selaku penyelenggara pemerintahan daerah di Kecamatan dengan menggunakan system pengukuran kinerja. 8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap pennohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud pelaksanaan EKK adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dibawah koordinasi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan EKK adalah sebagai pedoman untuk : 1. menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan; 2. mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; 3. memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran stategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum; 4. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan ; 5. mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan progrsm pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ; dan 6. meningkatkan kapasitas Camat dan aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan di wilayah kerjanya. r: Bagian Kedua Sasaran Pasal 4 Sasaran EKK meliputi : 1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ; 2. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan ; 3. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan kepada Camat ; 4. kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan publik. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang Lingkup EKK meliputi: 1. Data dan dokumen kearsipan di Kecamatan; 2. Perencanaan Kinerja Kecamatan ; 3. Pelaksanaan Kinerja Kecamatan; 4. Hasil kerja Kecamatan. BAB IV ASPEK PENILAIAN Pasal 6 Aspek penilaian EKK meliputi : 1. ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan; 2. keselarasan antara kebijakan kecamatan dengan kebijakan kabupaten; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. efektivitas hubungan antara pemerintah kecamatan dengan unit kerja tingkat kecamatan clan unsur forkopimcam; efektivitas proses pengambilan keputusan oleh camat beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan mekanisme dan procedure peraturan perundang-undangan; intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat; transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan dana; intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah; efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban APBD; pengelolaan potensi daerah; dan terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan. BABV PELAKSANAAN EKK Bagian Kesatu Tim Penilai Pasal 7 (1) Untuk melaksanakan EKK, dibentuk tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; (2) Keanggotaan Tim EKK terdiri dari : a. Bupati selaku Pembina; b. Wakil Bupati selaku Pengarah; c. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku penanggung Jawab; d. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Ketua ; e. Kabag Pemerintahan dan Kerjasama Daerah sebagai Sekretaris ; f. Kepala Inspektorat sebagai anggota; g. Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia sebagai anggota ; h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota; i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota ; J. Kahan Kesatuan Bangsa sebagai anggota; k. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset sebagai anggota ; I. Kepala Dinas Pengelola Keuangan sebagai anggota; m. Kabag Hukum Setda sebagai anggota ; n. Kabag Organisasi Tata Laksana Setda sebagai anggota; o. Kasubag pada bagian pemerintahan. Bagian Kedua Tugas Tim Penilai Pasal 8 ( 1) Tim penilai EKK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) bertugas melakukan penilaian atas indikator kinerja dan menentukan hasil peringkat kinerja Kecamatan; (2) Dalam penentuan peringkat kinerja Kecamatan, tim penilai berpedoman pada asas-asas penilaian kinerja, sebagaiman dimaksud dalam pasal 6; (3) Berita acara EKK ditandatangani oleh tim penilai; (4) Penetapan urusan peringkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara. ;-, ;,; I Bagian ketiga Indikator Penilaian EKK Pasal 9 ( 1) EKK dilaksankan dengan menggunakan indikator kinerja. (2) Kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan pada setiap kecamatan. (3) Kondisi Objektif sebagaiman dirnaksud pada ayat (2) meliputi: a. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati; b. Kepemimpinan Camat dalam melaksanakan aksalerasi program, kegiatan dan inovasi yang terkait dengan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban wilayah; c. Pelaksanaan PATEN (pelayanan administrasi terpadu kecamatan). (4) Indikator evaluasi kinerja Kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat Kecamatan. (5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, tim penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator penialian kinerja Kecamatan. (6) Indikator, skor penilaian dan pemeringkatan adalah sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Hasil Evaluasi Pasal 10 (1) Bupati menindak lanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya; (2) Kecamatan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), Bupati mengusulkan Kecamatan tersebut untuk dapat mengikuti penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Provinsi. (3) Bupati menyampaikan basil EKK kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Bagian Kelima Penghargaan Pasal 11 ( 1} Penghargaan (reward) diberikan kepada Kecamatan yang berprestasi dengan penilaian berjenjang berupa uang pembinaan, tropi dan/atau piagam penghargaan; (2} Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlahnya, jenis dan besarannya disesuaika dengan kemampuan keuangan Daerah. Bagian Keenam Pembinaan dan Sanksi Pasal 12 (1) Bupati memberikan pembinaan dan sanksi bagi Kecamatan yang memperoleh peringkat terendah; (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sanksi (punishment) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh Waktu Pelaksanaan EKK Pasal 13 Kegiatan EKK dilaksanakan paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali; BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 14 Pendanaan untuk biaya kegiatan penilaian kinerja Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
12

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/No.68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokurnentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), bahwa dalam organisasi JDIHN pemerintah kabupaten melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum merupakan Anggota JDIHN yang berkewajiban melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum di daerah secara lengkap, akurat, rnudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan lnformasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Bagian Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi urusan hukum. 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. 8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Utara, yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. ' ; . i' ,; 9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. 10. lnformasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum. 11. Pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum. 12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang diterbitkan di Kabupaten Luwu Utara. BABII MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 ( 1) Dengan maksud meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum di kabupaten, Bupati membangun JDIH Kabupaten berbasis teknologi informasi. (2) JDIH Kabupaten ditujukan untuk : a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat yang dapat diakses secara mudah dan cepat; dan b. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum; BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Organisasi JDIH Kabupaten; b. Pengelolaan; c. Pembinaan dan Pengawasan; dan d. Pendanaan. BAB IV ORGANISASI JDIH KABUPATEN Pasal 4 (1) Organisasi JDIH Kabupaten terdiri atas: a. pusat JDIH Kabupaten; dan b. anggota JDIH Kabupaten. (2) Bagian Hukum merupakan pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi seluruh SKPD di Kabupaten. BABV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pusat JDIH Kabupaten Pasal 5 (1) Untuk tertib penyelenggaraan Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Bupati mernbentuk tim pengelola. (2} Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan pada Bagian Hukum. (3) Keanggotaan Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten terdiri dari: a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pelindung; b. Sekretaris Daerah sebagai Pembina; c. Kepala Bagian Hukum sebagai Ketua; d. Kepala Sub Bagian yang membidangi Dokumentasi Hukum sebagai Sekretaris; dan e. Anggota sesuai kebutuhan. (4) Susunan Keanggotaan 'Nm Pengelola Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 6 Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan di kabupaten, meliputi: a. pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan produk hukum informasi hukum; dan penyimpanan, Daerah dan/atau ., . b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 7 (1) Pengumpulan, penyebarluasan pengolahan, produk hukum penyimpanan, Daerah dan/atau informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sekurang-kurangnya memuat: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama Bupati; d. Keputusan Bupati; dan e. Informasi hukum lainnya. (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat: a. Putusan Badan Peradilan terkait perkara Pemerintahan Kabupaten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Surat Edaran Bupati; c. lnstruksi Bupati; d. MoU/kerjasama Pemerintah Daerah; e. Rancangan peraturan daerah; dan/atau f. Artikel/Berita hukum. Pasal 8 ( 1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana 'dimeksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui: a. Sistem katalog; dan b. Sistem internet/ website. (2) Penataan sistem infonnasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, pemrakarsa dan status produk hukum daerah ke dalam suatu unit komputer. (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui website JDIH Kabupaten. Pasal 9 ( 1) Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri clan Badan Pembinaan Hukum Nasional paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online. _i,( .. (3) Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten melaporkan kepada Sekretaris Daerah provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah website Pusat JDIH beroperasi/online. Pasal 10 Website Pusat JDIH Kabupaten wajib di integrasi/link dengan website JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional, JDIH Kementerian Dalam Negeri, dan JDIH Pemerintah Provinsi. Pasal 11 (1) Tim Pengelola Pusat JDIH sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data Produk Hukum Daerah dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH Kabupaten. \_ (2) Penyebarluasan dan upload Produk Hukum Daerah dan informasi melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan autentifikasi produk hukum daerah dan pengkajian konsekuensi serta pengklasifikasian informasi oleh pejabat yang berwenang. Pasal 12 Tim Pengelola JDIH kabupaten paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan so.ft copy dan/atau laporan daftar peraturan daerah dan peraturan bupati yang telah diupload pada website kepada Pengelola JDIHN, pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri dan Pengelola JDIH provinsi. Pasal 13 Pemohon informasi dapat mengunduh/ download produk hukum daerah dan/atau informasi hukum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 melalui website jdih.luwuutarakab.go.id. Bagian Kedua Anggota JDIH Kabupaten Pasal 14 (1) Untuk tertib pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Anggota JDIH Kabupaten sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b, setiap Pimpinan SKPD membentuk tim pengelola. (2) Tim Pengelola anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan pada Sekretariat masing-masing SKPD. ·, (3) Keanggotaan Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten terdiri dari : a. Sekretaris Daerah sebagai Pembina; b. Pimpinan SKPD sebagai Ketua merangkap User; c. Sekretaris SKPD sebagai Sekretaris merangkap User; dan d. Anggota sesuai kebutuhan merangkap User. (4) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. Pasal 15 Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang cliterbitkan di SKPD I masing-masing, meliputi: \ ' a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum Daerah yang diterbitkan di SKPD masing-masing; dan b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 16 (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya memuat: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama Bupati; d. Keputusan Bupati; dan e. lnformasi hukum lainnya. (2) Informasi huk:um lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat: a. Putusan Badan Peradilan terkait perkara pemerintah .• -, Pasal 17 (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui: a. Sistem katalog; dan b. Sistem internet/ website. (2) Penataan sistem infonnasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam infonnasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, dan status produk hukum daerah ke dalam suatu unit komputer. (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui website SKPD. Pasal 18 (1) Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten melakukan ' penataan sistem infonnasi hukum pada website SKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). . (2) Tim Pengelola Anggota JDIH Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 7 hari kerja setelah pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum telah dilakukan pada website SKPD. Pasal 19 Website Anggota JDIH Kabupaten wajib di integrasi/link dengan website Pusat JDIH Kabupaten. Pasal 20 (1} Tim Pengelola Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data Produk Hukum Daerah dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website SKPD. (2) Penyebarluasan dan upload Produk Hukum Daerah dan informasi melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi serta pengklasifikasian informasi oleh pejabat yang berwenang. Pasal 21 Tim Pengelola Anggota JDIH kabupaten wajib menyampaikan laporan daftar Dokumentasi dan/atau Informasi hukum yang telah diupload pada website SKPD Kepada Tim Pengelola Pusat JDIH kabupaten paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. ·' Pasal22 (1) SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi wajib memfasilitasi penyelenggaraan website JDIH Kabupaten melalui penyediaan sub domain hosting website. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk monitoring pendampingan sesuai kebutuhan/permasalahan teknis penyelenggaraan website yang dihadapi oleh pengelola JDIH. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengelolaan Pusat JDIH Kabupaten dimak:sud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. pengawasan sebagaimana (2) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. Pasal 24 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Kabupaten. Pasal 25 . (1) Pembinaan sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 22, melalui: ' . a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kabupaten; b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten; c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten secara berkala; dan d. pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola JDIH Kabupaten. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk penugasan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, rapat koordinasi, pertemuan berkala, study tiru dan sosialisasi atau dengan sebutan lain. Pasal 26 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. . . . (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH. BAB VII PENDANAAN Pasal 27 Pendanaan pengelolaan JDIH Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan/atau Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 (1) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/27/1/2017 tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, dinyatakan tetap berlaku. (2) Pembentukan Tim Pengelola Pusat JDIH Kabupaten wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini mulai Tahun 2018. Pasal 29 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
10

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2017/No.67

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesai Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); .. •' '. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 357);
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan perumahan adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara. 2. Tunjangan transportasi adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan. BAB II BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 2 (1) Besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). , . (2) Besaran tunjangan perumahan untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). (3) Besaran tunjangan perumahan untuk Anggota DPRD sebesar Rp.4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan setiap bulan. Pasal 3 Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara atau rumah jabatan. BAB III BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 4 (1) Besaran tunjangan transportasi untuk Ketua DPRD sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). (2) Besaran tunjangan transportasi untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah). (3) Besaran tunjangan transportasi untuk Anggota DPRD sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan setiap bulan. Pasal 5 I Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan mengalami kerusakan atau keadaan fisik tidak laik jalan dalam kurun waktu tertentu. BAB IV PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 6 Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan mulai Bulan Agustus 2017. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. .. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
5

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2017/No.66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tenta.ng Pengelompokan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta.ng Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tenta.ng Organisasi Kemasyarakata.n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) .. :,.", sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 13. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352); ', ..-� ' I 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klassifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi lntensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. 4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kemampuan Keuangan Kabupaten Luwu Utara. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2 Kemampuan Keuangan Daerah tercliri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang;dan c. rendah. ;, ••!'t '\ '":-J ... Pasal 3 (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana · dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Pasal 4 ( 1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (2) Penghitungan Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Pasal 5 Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut: a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima · Puluh Milyar Rupiah) dikelompokkan pada Kemapuan Keuangan Daerah tinggi; b. Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) dikelompokkan pada Kempauan Keuangan Daerah sedang; dan c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah. BAB III KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA Pasal 6 (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara berada dalam Kemampuan Keuangan Daerah Sedang. -4- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015. (3) Penghitungan Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang terpisahkan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
6

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2017/No.64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu, perlu mengatur pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu; b. bahwa bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah merupakan motivasi bagi mahasiswa yang berprestasi dalam peningkatan prestasi di bidang akademik; c. bahwa bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah finansial bagi mahasiswa kurang mampu untuk meningkatkan prestasi di bidang pendidikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesai Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 253); 14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Biaya Pendidikan adalah seluruh biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, baik terkait dengan proses belajar mengajar maupun untuk pengembangan sarana belajar. 5. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi. 6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. 7. Berprestasi adalah hasil pelajaran yang telah dicapai dari kegiatan belajar di perguruan tinggi yang bersifat kognitif yang dilakukan melalui pengukuran dan penilaian di perguruan tinggi. 8. Kurang mampu adalah keadaan seseorang atau sebuah keluarga yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah satuan kredit semester tiap mata kuliah yang ditempuh. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Maksud dan tujuan; b. Kriteria Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu; dan c. Mekanisme Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu dimaksudkan agar pengalokasian dan pengelolaan Dana Program Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu dilaksanakan secara tertib, ekonomis, elektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pasal 4 Tujuan Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut: a. Untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Luwu Utara; b. Untuk mengurangi jumlah mahasiswa putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan; dan c. Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi bagi mahasiswa Luwu Utara. BAB IV KRITERIA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU Pasal 5 Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi sebagai berikut: a. Tercatat sebagai penduduk Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; b. Surat Keterangan Belum menikah dari Kepala Desa/Lurah; c. Tidak sedang menerima biaya pendidikan atau sebutan lain yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya ; d. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas; e. Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang jurusan dan Program Studinya teraktreditasi A atau B pada program 03, program 04, program S 1 atau program 82 ; f. Terdaftar sebagai mahasiswa : 1. Semester V untuk program D3; 2. Semester VII untuk program D4/Sl; dan 3. Semester Ill untuk program S2 g. Memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,75 untuk Program D3, Sl/04 dan S2; h. Minimal kelulusan 72 SKS sampai akhir Semseter 4 untuk Program D3, 108 SKS sampai akhir Semester 6 untuk Program D4/Sl, dan 36 SKS untuk Program 82; i. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g di atas; j. Tidak sedang menjalani hukuman pidana; k. Melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus; 1. Melampirkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar; m. Melampirkan foto copy Transkrip Nilai SKS yang telah disahkan oleh penjabat yang berwewenang; n. Melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan; o. Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga yang clisahkan oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Pasal 6 Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu sebagai berikut: a. Tercatat sebagai penduduk Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; b. Surat Keterangan Belum menikah dari Kepala Desa/Lurah; c. Tidak sedang menerima biaya pendidikan atau sebutan lain yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya ; d. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas; e. Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang jurusan dan Program Studinya teraktreditasi A atau B pada program D3, program 04 atau program S 1; f. Terdaftar sebagai mahasiswa : 1. Semester V untuk program D3; dan 2. Semester VII untuk program 04/Sl; g. Memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,50 untuk Program 03 dan 04/Sl; h. Minimal kelulusan 72 SKS sampai akhir Semseter 4 untuk Program D3, dan 108 SKS sampai akhir Semester 6 untuk Program 04/Sl; i. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g di atas; j. Tidak sedang menjalani hukuman pidana; k. Melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus; 1. Melampirkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar; m. Melampirkan foto copy Transkrip Nilai SKS yang telah disahkan oleh penjabat yang berwewenang; n. Melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan; o. Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. p. Melampirkan Fakta Integritas dari Kepala Oesa/Lurah yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan kurang mampu dengan berpedoman pada basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara atau penghasilan orang tua kurang atau sama dengan penghasilan tidak kena pajak; q. Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf p dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf n diketahui oleh Camat. BABV MEKANISME PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU Pasal 7 Mekanisme Pemberian biaya pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut: a. Permohonan diajukan oleh mahasiswa pada saat mahasiswa memasuki Semester V (Kelirna) bagi mahasiswa Program D3, Semester VII (Ketujuh) bagi mahasiswa Program S 1 /D4, dan Semester III (Ketiga) bagi mahasiswa Program 82; b. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; c. Permohonan diajukan oleh Mahasiswa kepada Bupati; d. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selanjutnya diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 ( 1) Pencairan dana biaya pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan• peraturan perundang-undangan. (2) Pencairan dilakukan langsung melalu rekening Kas Daerah ke rekening penerima. (3) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi atau Mahasiswa Kurang Mampu sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah,-) untuk Program D3 dan Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah,-) untuk Program Sl/D4/S2. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi Mahasiswa Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mt dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
8

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu, perlu mengatur pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu; b. bahwa bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah merupakan motivasi bagi mahasiswa yang berprestasi dalam peningkatan prestasi di bidang akademik; c. bahwa bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah finansial bagi mahasiswa kurang mampu untuk meningkatkan prestasi di bidang pendidikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesai Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 253); 14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Biaya Pendidikan adalah seluruh biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, baik terkait dengan proses belajar mengajar maupun untuk pengembangan sarana belajar. 5. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi. 6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. 7. Berprestasi adalah hasil pelajaran yang telah dicapai dari kegiatan belajar di perguruan tinggi yang bersifat kognitif yang dilakukan melalui pengukuran dan penilaian di perguruan tinggi. 8. Kurang mampu adalah keadaan seseorang atau sebuah keluarga yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah satuan kredit semester tiap mata kuliah yang ditempuh. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Maksud dan tujuan; b. Kriteria Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu; dan c. Mekanisme Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu dimaksudkan agar pengalokasian dan pengelolaan Dana Program Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu dilaksanakan secara tertib, ekonomis, elektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pasal 4 Tujuan Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut: a. Untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Luwu Utara; b. Untuk mengurangi jumlah mahasiswa putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan; dan c. Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi bagi mahasiswa Luwu Utara. BAB IV KRITERIA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU Pasal 5 Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi sebagai berikut: a. Tercatat sebagai penduduk Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; b. Surat Keterangan Belum menikah dari Kepala Desa/Lurah; c. Tidak sedang menerima biaya pendidikan atau sebutan lain yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya ; d. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas; e. Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang jurusan dan Program Studinya teraktreditasi A atau B pada program 03, program 04, program S 1 atau program 82 ; f. Terdaftar sebagai mahasiswa : 1. Semester V untuk program D3; 2. Semester VII untuk program D4/Sl; dan 3. Semester Ill untuk program S2 g. Memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,75 untuk Program D3, Sl/04 dan S2; h. Minimal kelulusan 72 SKS sampai akhir Semseter 4 untuk Program D3, 108 SKS sampai akhir Semester 6 untuk Program D4/Sl, dan 36 SKS untuk Program 82; i. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g di atas; j. Tidak sedang menjalani hukuman pidana; k. Melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus; 1. Melampirkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar; m. Melampirkan foto copy Transkrip Nilai SKS yang telah disahkan oleh penjabat yang berwewenang; n. Melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan; o. Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga yang clisahkan oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Pasal 6 Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu sebagai berikut: a. Tercatat sebagai penduduk Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; b. Surat Keterangan Belum menikah dari Kepala Desa/Lurah; c. Tidak sedang menerima biaya pendidikan atau sebutan lain yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya ; d. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas; e. Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang jurusan dan Program Studinya teraktreditasi A atau B pada program D3, program 04 atau program S 1; f. Terdaftar sebagai mahasiswa : 1. Semester V untuk program D3; dan 2. Semester VII untuk program 04/Sl; g. Memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,50 untuk Program 03 dan 04/Sl; h. Minimal kelulusan 72 SKS sampai akhir Semseter 4 untuk Program D3, dan 108 SKS sampai akhir Semester 6 untuk Program 04/Sl; i. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g di atas; j. Tidak sedang menjalani hukuman pidana; k. Melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus; 1. Melampirkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar; m. Melampirkan foto copy Transkrip Nilai SKS yang telah disahkan oleh penjabat yang berwewenang; n. Melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan; o. Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. p. Melampirkan Fakta Integritas dari Kepala Oesa/Lurah yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan kurang mampu dengan berpedoman pada basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara atau penghasilan orang tua kurang atau sama dengan penghasilan tidak kena pajak; q. Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf p dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf n diketahui oleh Camat. BABV MEKANISME PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU Pasal 7 Mekanisme Pemberian biaya pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut: a. Permohonan diajukan oleh mahasiswa pada saat mahasiswa memasuki Semester V (Kelirna) bagi mahasiswa Program D3, Semester VII (Ketujuh) bagi mahasiswa Program S 1 /D4, dan Semester III (Ketiga) bagi mahasiswa Program 82; b. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; c. Permohonan diajukan oleh Mahasiswa kepada Bupati; d. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selanjutnya diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 ( 1) Pencairan dana biaya pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan• peraturan perundang-undangan. (2) Pencairan dilakukan langsung melalu rekening Kas Daerah ke rekening penerima. (3) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi atau Mahasiswa Kurang Mampu sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah,-) untuk Program D3 dan Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah,-) untuk Program Sl/D4/S2. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi Mahasiswa Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mt dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT