Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati
ABSTRAK:
untuk memperkuat tugas-tugas Bupati sebagai Daerah dalam melaksanakan tugas dan Kepala kewenangannya sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Staf Khusus Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati Pulau Morotai.
UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Kedudukan c.Penjabaran Tugas dan Fungsi d.Tata kerja e.Kewajiban dan Hak f.Pengangkatan dan Pemberhentian g.Tata Usaha Staf Khusus h.Kelompok Kerja i.Pembiayaan j.Ketentuan Peralihan j.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Staf Khusus BUpati Pulau Morotai
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG DISPOSISI PENCAIRAN ANGGARAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Disposisi Pencairan Anggaran
ABSTRAK:
untuk kepentingan perangkat daerah dan manajerial dalam rangka memperpendek rentang kendali dalam pelayanan bidang keuangan, maka perlu diatur kembali dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulai Morotai Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah tentang Disposisi Pencairan Anggaran.
UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulai Morotai Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah tentang Disposisi Pencairan Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 32 Tahun 2020
PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA SISTEM ONLINE
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online
ABSTRAK:
untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah mealui sistem online; Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir melalui Sistem Online, dengan perkembangan sistem penerapan Online sehingga dalam upaya memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak melalui Sistem Online yang terintegrasi; Pembayaran dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.
UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 55 Tahun 2016; PMK No. 32/PMK.05/2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Asas, Maksud, dan Tujuan c.Jenis Pajak d.Kewenangan e.Kerja Sama Pelaksanaan Sistem Online f.Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah g.Pembukaan Rekening, Penyetoran, Dana dan Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak h.Pembayaran Pajak Terutang dan Pelaporan Pajak i.Pembayaran dan Pelaporan Pajak Secara Manual j.Hak dan Kewajiban k.Larangan l.Pengawasan m.Sanksi Administratif; n.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2020.
14 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 20 Tahun 2020
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMUATAN KAYU BUDI DAYA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang Bersumber dari Pemuatan Kayu Budi Daya
ABSTRAK:
sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah; dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga agar dapat memberikan kontribusi yang besar kepada Daerah, dan sekaligus memberikan kepastian pelaksanaannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Sumbangan Pihak Ketiga yang Bersumber Dari Pemuatan Kayu Budi Daya.
UU No. 17 Tahun 2003.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga yang Bersumber Dari Pemuatan Kayu Budi Daya dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Kewenangan c.Pembinaan dan Pengendalian d.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2020
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dan proses yang sederhana, jelas, terbuka, dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik maka dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa pada unit-unit di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
PP 54 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Kebijkan Pengadaan Barang/Jasa d.Prinsip Pengadaan Barang/Jasa e.Etika Pengadaan Barang/Jasa f.Urutan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa g.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
7 Halaman; Lampiran: 54 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 34 Tahun 2020
PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Tujuan dan Prinsip c.Prioritas Penggunaan Dana Desa d.Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa e.Pembinaan dan Pengawasan f.Publikasi dan Pelaporan g.Patisipasi Masyarakat h.Ketentuan Peralihan i.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
14 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KATEGORI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
dalam rangka penurunan angka kemiskinan dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pulau Morotai, perlu menetapkan standar kriteria atau jenis penerima bantuan di Kabupaten Pulau Morotai; untuk memperoleh kriteria yang sesuai, perlu lebih meningkatkan kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial. dengan adanya penambahan wajib wajib memiliki kartu BPJS kesehatan dalm salah satu persyaratan pada standar kriteri penerima bantuan sosial kategori keluarga tidak mampu, maka perlu merubahn Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 8 tahun 2012; Permensos No. 129/HUK/2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 25 Tahun 2020
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja pegawai dala mengemban tugas; dalam rangka mencegah dan mengatasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupti tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1974; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
4 Halaman; Lampiran: 10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 24 Tahun 2020
PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dala Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
PP No. 40 Tahun 1991.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Ruang Lingkup c.Pelaksanaan d.Monitoring dan Evaluasi e.Sanksi f.Sosialisasi dan Partisipasi g.Pendanaan h.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 2020
PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
dengan telah dilaksanakannya studi penataan jaringan trayek di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2009 dan disosialisasikan pada Tahun 2010, maka dipandang perlu hasil studi tersebut diimplementasikan; angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. PM 15 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentangPenetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
4 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
