PEDOMAN PENGENDALIAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuk melaksanakan tata kearsipan yang baik dan benar serta menunjang penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai maka perlu disusun pedoman pengendalian surat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PUlau Morotai.
UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PUlau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Pengendalian Surat e.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
13 Halaman; Lampiran: 6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 TAhun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib adaministrasi pelaksanaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dipandang perlu mengatur tentang tata cara penerimaan Hibah Barang Milik Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah.
PP No. 27 tahun 2014; Permendagri No.19 tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Tata Cara c.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
9 Halaman; Lampiran: 13 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN WARGA MISKIN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
masih banyaknya kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan bagi keluarga miskin yang tersebar pada 88 Desa di Kabupaten Pulau Morotai; untuk mempercepat penanganan perumahan masyarakat sebagaimana dimaksud, perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pulau Morotai.
UU NO. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup; d.Kriteria Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin dan Persyaratan Penerima Bantuan e.Prosedur Penerima Bantuan f.Besaran Biaya Pembangunan dan Pemanfaatannya g.Sanksi-sanksi h.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 47 Tahun 2019
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Psal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang ini; untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara negara pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk melaporakan kekayaannya; untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasa Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Wajib Lapor c.Penyampaian LHKPN d.Pengelola LHKPN e.Sanksi f.Tata Cara Penjatuhan Sanksi g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2019
PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Tujuan dan Prinsip c.Prioritas Pembangunan Dana Desa d.Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa e.Pembinaan dan Pengawasan f.Pelaporan g.Partisipasi Mayarakat h.Ketentuan Peralihan i.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 34 Tahun 2019
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai dalam Peraturan Bupati.
UU No. 25 tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Wewenang penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan d.Penyelenggaraan e.Jenis Perijinan f.Pengaduan g.Tata Cara Permohonan Penerbitan h.Pelaporan i.Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi j.Pembiayaan k.Ketentuan Peralihan l.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
7 Halaman; Lampiran: 3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 37 Tahun 2019
PELAKSANAAN MANAJEMEN SEKOLAH UNGGULAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Manajemen Sekolah Unggulan pada Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
dalam rangka mengoptimalkan penerapan Manajemen Sekolah Unggulan pada satuan pendidikan dasar, diperlukan landasan dan pedoman pelaksanaanya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Manajemen Sekolah Unggulan pada Satuan Pendidikan Dasar.
UU No. 20 Tahun 2003; PP No.19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2005; Permendikbud No. 137 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Manajemen Sekolah Unggulan pada Satuan Pendidikan Dasar dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud, Fungsi, dan Tujuan c.Prinsip Manajemen Sekolah Unggulan d.Kinerja Manajemen Sekolah Unggulan (MSU) e.Ruang Lingkup Manajemen Sekolah Unggulan f.Kewenangan Satuan Pendidikan dalam MSU g.Pendanaan Manajemen Sekolah Unggulan (MSU) h.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 52 Tahun 2019
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan Dinas dalam pelayanan bidang kepegawaian, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
UU No.30 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2019
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja APBD yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi; untuk memberikan kepastian hukum dalam pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
PP No. 39 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Jenis Penerimaan dan Pembayaran c.Mekanisme Pembayaran Non Tunai d.Pembinaan dan Pengawasan e.Ketentuan Sanksi f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2019.
7 Halaman; Lampiran: 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 7 Tahun 2019
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA FUNGSIONAL GURU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Guru
ABSTRAK:
untuk kepentingan dinas dan Peningkatan KInerja Sumber Daya Aparatur sesuai standar kompetensi manajerial dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penandatanganan Surat KEputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Guru.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Guru dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
