Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK
ABSTRAK:
bahwa seluruh desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai pada umumnya sampai saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih dijabat oleh seorang Penjabat Kepala Desa, ini sangat bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa ayat (1) menyatakan Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan ayat (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materil terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) bahwa dalam program vaksinasi nasional perlu penyediaan vaksin halal khusus bagi umat muslim seluruh warga Indonesia.; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan kelima Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak;
Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019
Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan Vaksinasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa Definitif hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu didukung oleh Perangkat Desa yang handal, profesional dan memahami kondisi sosial masyarakat sehingga program desa dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun
2018
Pengangkatan Perangkat Desa dari Cakades sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk mengisi:
a. Keterbatasan personil Perangkat Desa dalam struktur Pemerintah Desa;
b. Mengisi kekosongan perangkat desa yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan batas usia kerja 60 tahun;
c. Perangkat Desa yang diberhentikan karena :
1. berhalangan tetap atau tidak pernah melaksanakan tugas berturut turut selama 2 minggu serta tidak ada ijin dari kepala desa;
2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
3. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN STAF AHLI KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk memaksimalkan kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pada bidang pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat perlu membentuk Staf Ahli Kepala Desa di setiap desa Kabupaten Pulau Morotai; bahwa untuk memulihkan kembali kondisi sosial masyarakat yang terpecah akibat Pemilihan Kepala Desa, maka perlumemberikan jabatan kepada para Calon Kepala Desa yang berada pada urutan kedua pada saat pemilihan Kepala Desa sebagai Staf Ahli guna membangun kembali rasa kebersamaan dan kekeluargaan di desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Ahli Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
(1) Jumlah Staf Ahli Kepala Desa setiap desa 1 (satu) orang yang berdomisili dan memiliki KTP di desa tempat bertugas.
(2) Staf Ahli Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2022.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI APARATUL SIPIL NEGARA TENAGA KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk kepentingan Dinas dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur sesuai standar kompetensi dan manajerial dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai wujud reformasi birokrasi serta memberikan payung hukum atau dasar dalam pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Berencana dalam peningkatan mutu pelayanan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15 Tahun 2022
CENTRAL BUSSINES DISTRICT SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN BANGUNAN DI KAWASAN BISNIS CENTRAL BUSSINES DISTRICT SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada para pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah menyiapkan Central Busines District sebagai pusat bisnis dan transaksi jual beli masyarakat yang refresentatif guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai; bahwa untuk menciptakan Central Busines District dan kawasan pariwisata yang nyaman, aman, asri, bangunan gedung yang tertata rapi dan tidak terkesan kumuh baik bagi para pelaku usaha maupun konsumen perlu adanya penataan dan pengelolaan yang transparan, profesional, partisipatif dan bertanggungjawab dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang berada di kawasan Central Busines District; bahwa bangunan gedung yang berada di kawasan Central Busines District perlu diatur secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Bangunan Di Kawasan Bisnis Central Busines District Sebagai Kawasan Pariwisata.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 43 Tahun 2018
Penataan Pendirian bangunan gedung di kawasan CBD sebagai kawasan
Pariwisata dilakukan agar tertatanya gedung secara tertib dan terwujud sesuai
dengan fungsinya, serta menjadikan pusat perdagangan, bisnis masyarakat,
dan kawasan wisata religi di Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI UNIT IBU KOTA KECAMATAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai dan demi tercapainya Efesiensi dan Efektifitas pelaksanaan Tugas Pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan Penataan Struktur Organisasi Unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Unit Ibu Kota Kecamatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2012
Susunan Organisasi Unit IKK PDAM kabupaten Pulau Morotai terdiri dari:
a. Kepala Unit IKK;
b. Operator Administrasi Keuangan;
c. Operator Teknis;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17 Tahun 2022
BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISIWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin pemberian beasiswa agar terlaksana secara transparan, akuntabeI, berkelanjutan, dan demokratis berasaskan persamaan, pemerataan, dan berkeadilan, diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam rangka pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa; bahwa dengan adanya pergeseran pengelola anggaran bantuan pendidikan, penambahan kreteria dan persyaratan penerima beasiswa, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 tahun 2018; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 tahun 2019; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2021
Kriteria penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
a. Siswa dan/atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai atau di luar Kabupaten Pulau Morotai dengan melengkapi berkas permohonan bantuan pendidikan sebagai berikut:
1. Kartu Pelajar bagi siswa;
2. Kartu Mahasiswa;
3. Kartu Tanda Penduduk Kab. Pulau Morotai;
4. Kartu Tanda Penduduk Kab. Pulau Morotai bagi Orang Tua yang bersangkutan;
5. Kartu Keluarga.
b. Mahasiswa dengan syarat IP kumulatif minimal 3,00 merupakan mahasiswa berprestasi;
c. Mahasiswa dengan syarat IP kumulatif minimal 2,75 merupakan mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
d. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBETUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DARUBA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja kesehatan hewan di Kabupaten Pulau Morotai dan mendukung peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi kesehatan hewan, perlu dibentuk Pusat Kesehatan Hewan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT yang Baru dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Daruba Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomo 03 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/OT.140/9/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/PK.320/12/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 52 Tahun 2017
(1) UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional Pusat Kesehatan Hewan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskeswan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyehatan hewan;
b. pelayanan kesehatan hewan veteriner;
c. pelayanan reproduksi hewan;
d. pelaksanaan epidemologi;
e. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
f. pelayanan jasa veteriner.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2021.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN APARATUL SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan hukum apabila menghadapi masalah hukum baik dalam proses pengadilan (Latigasi) maupun diluar proses pengadilan (NonLitigasi); bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pernerintah Kabupaten Pulau Morotai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nornor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nornor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan
kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan, dan
asas akuntabilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan pasca bencana harus dilakukan terencana, transparan, terintegrasi, dan terus menerus agar penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga Negara yang terkena dampak bencana alam agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terselenggara dengan baik; bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kajian Resiko Bencana, perlu menyusun suatu pedoman sebagai acuan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini disusun untuk menjadi pedoman perumusan kebijakan dan pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan semua pemangku kepentingan dalam upaya Pemulihan dan Pembangunan kembali Wilayah Pascabencana di Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
17 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
