Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 33 Tahun 2022

TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, mendukung pencapaian tujuan instansi Pemerintah dan rencana strategis instansi pemerintah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 33 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulau Morotai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Daruba

Tanggal Penetapan

26 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2022

Tanggal Berlaku

27 Desember 2022

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 33

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Bidang

Halaman ini telah diakses 13 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 33 ttg TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN ASN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYUSUNAN KEBUTUHAN-PENGADAAN APARATUR SIPIR NEGARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyusunan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagai satu kesatuan dalam Manajamen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada sistem merit; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021
Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, mendukung pencapaian tujuan instansi Pemerintah dan rencana strategis instansi pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
17 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521