Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYALURAN, PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Pembagian Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak Per Desa Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
(1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2) ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Yahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Pembagian,Penetapan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa Stiap Desa Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
(1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi;
c. alokasi kinerja; dan
d. alokasi formula.
(2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 29 Tahun 2019
TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
Dalam rangka pemanfaatan, mengoptimalkan barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan MIlik Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai agar diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya pengaturan tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah pemerintah kabupaten Pulau Morotai; berdsasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
PP No. 27 tahun 2014; Permendagri No. 7 tahun 2006; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah d.Pelaksanaan Pemanfaatan BMD dan Bentuk Pemanfaatan BMD e.Pembiayaan f.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
12 Halaman; Lampiran: 17 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INTENSIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INTENSIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MOROTAI SATU DATA
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten melalui Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pulau Morotai; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Morotai Satu Data;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020
Pengaturan Satu Data Kabupaten Pulau Morotai dimaksudkan untuk mengatur
penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2020
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dan proses yang sederhana, jelas, terbuka, dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik maka dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa pada unit-unit di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
PP 54 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Kebijkan Pengadaan Barang/Jasa d.Prinsip Pengadaan Barang/Jasa e.Etika Pengadaan Barang/Jasa f.Urutan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa g.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
7 Halaman; Lampiran: 54 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang EVALUASI JABATAN DAN STANDAR KOMPENTENSI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan evaluasi jabatan untuk seluruh jabatan yang ada di lingkungan instansi masing-masing dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian; bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, maka dalam rangka menentukan nilai dan kelas jabatan serta identitas,komptensi dan persyaratan jabatan yang sistimatis bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu menetapkan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Jabatan Dan Standar Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011
(1) Penyusunan Evaluasi
a. penilaian jabatan;
b. penyusunan peta jabatan; dan
c. penyusunan informasi dan faktor jabatan.
(2) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan nilai jabatan dan kelas jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2019
TATACARA PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tatacara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Penetapaan Permusyawaratan Desa; dan Peresmian Badan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa.
UU No. 6 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 110 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Keanggotaan BPD c.Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa d.Pelaksanaan e.Pembiayaan f.Ketentuan Peralihan g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 32 Tahun 2019
TATA CARA PENGGUNAAN MODAL USAHA DAN PENETAPAN BESARAN GAJI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Modal Usaha dan Penetapan Besaran Gaji Pengurus Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kemampuan Keuangan Desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa.
UU No. 6 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 4 tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Persyaratan Permodalan c.Mekanisme Pencairan Modal Usaha c.Unit Usaha BUMDES d.Perjanjian Kerjasama e.Mekanisme Pencairan Modal Unit Usaha Koperasi f.Pembagian bagi Hasil BUMDES g.Pembagian Bagi Hasil Unit Usaha Koperasi h.Mekanisme Pencairan Modal Unit Usaha Koperasi i.Ketentuan Lain j.Sanksi k.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 32 Tahun 2020
PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA SISTEM ONLINE
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online
ABSTRAK:
untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah mealui sistem online; Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir melalui Sistem Online, dengan perkembangan sistem penerapan Online sehingga dalam upaya memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak melalui Sistem Online yang terintegrasi; Pembayaran dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.
UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 55 Tahun 2016; PMK No. 32/PMK.05/2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Asas, Maksud, dan Tujuan c.Jenis Pajak d.Kewenangan e.Kerja Sama Pelaksanaan Sistem Online f.Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah g.Pembukaan Rekening, Penyetoran, Dana dan Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak h.Pembayaran Pajak Terutang dan Pelaporan Pajak i.Pembayaran dan Pelaporan Pajak Secara Manual j.Hak dan Kewajiban k.Larangan l.Pengawasan m.Sanksi Administratif; n.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2020.
14 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
