Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10
Tahun 1986 tentang Retribusi Parkir Kendaraan
sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang
perundangan yang berlaku: bahwa untuk maksud tersebut di atas maka
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nornor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 tahun 1997; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang Nomor 4 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek, dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarip, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara pembukuan dan pelaporan, kadaluwarsa, pelaksanat\n dan pengawasan, ketentuan pidana dan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 1999.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1986 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2023
PERBUP Kab. Rembang No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Rembang No. 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar hukum penyesuaian belanja daerah
serta melanjutkan kembali paket pekerjaan yang belum
terselesaikan agar dapat segera dilaksanakan pekerjannya
guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat
dan meningkatkan iklim investasi daerah, serta adanya
kondisi tidak mencukupinya alokasi Belanja Gaji dan
Tunjangan atas usulan Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor
56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekolah Gratis Yang Bermutu Pada Jenjang Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Arab Kebijakan Umum dalam
Rencana Pembangunan J angka Menengah
( RPJM ) tahun 2006-2010 Kabupaten Rembang,
agenda pokok dari pelaksanaan rencana
pembangunan tersebut adalah Mewujudkan
Rembang yang mandiri melalui pembangunan
kawasan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat; bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat
terutama di bidang pendidikan harus dapat
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan dalam rangka penuntasan
wajib belajar Pendidkan Dasar 9 tahun di
Kabupaten Rembang; bahwa dalam rangka memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara
tanpa diskriminasi, perlu kebijakan Pemerintah
Kabupaten Rembang dalam menjamin
terselenggaranya wajib belajar pada jenjang
Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan
c, perlu diterbitkan Peraturan Bupati Rembang
tentang Sekolah Gratis yang Bermutu pada jenjang
Pendidikan Dasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang fungsi dan tujuan, prinsip sekolah gratis, pembiayaan, klasifikasi sekolah, bentuk bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2006.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2017
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengangkatan Perangkat Desa, Masa Jabatan Perangkat Desa, Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa, Sanksi Perangkat Desa, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian, Penunjukkan Pelaksana Tugas Perangkat Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, Tindakan Penyidikan Terhadap Perangkat Desa, Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2018
standar analisa harga satuan- pekerjaan konstruksi bidang cipta karya kebutuhan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2017/No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 perlu menyusun standar analisa harga pekerjaan bidang cipta karya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016; Perda Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2014; Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Perbup Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Perbup Rembang Nomor 45 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, maksud dan tujuan, standar analisa harga satuan, daftar harga satuan pekerjaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2018;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
91 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2008
STANDARdiSASI BIAyA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAyA PEMELIHARAAN SeRTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2008/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Suplemen Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa berkenaan kenaikan harga satuan beberapa komoditas barang dan masih banyak kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang belum tercantum dalam Standardisasi Biaya Tahun 2008 yang ditetapkan, perlu dilakukan penyesuaian atas jenis dan biaya satuan kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan harga barang/jasa dalam suplemen; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu melengkapi Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-tJndang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2008.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2019/ No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan
dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik
Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang
tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas
Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
b. bahwa dalam rangka penempatan uang daerah dalam
bentuk deposito dan optimalisasi pemanfaatan kas
Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur penempatan
uang daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);13.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);22.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
23.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umuml Ketentuan Deposito; Penempatan Deposito; Kerja Sama; Tata Cara Penempatan Uang Daerah; Pencairan Deposito; Evaluasi dan Rekonsiliasi; Pelaporan; Ketentuan Peralihan;Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH SMP, SMA, DAN SMK
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2007/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah SMP, SMA, DAN SMK;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Bab III Tahapan Seleksi Calon Kepala Sekolah
Bab IV Penetapan Nominasi Calon Kepala Sekolah
Bab V Masa Tugas
Bab VI Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Bab VII Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2007.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 025 Tahun 2006 dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaring Pengaman Sosial Bagi keluarga Miskin dan Miskin Baru Terdampak Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Rembang Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa Kabupaten Rembang telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam terkait wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui Kepbup. Rembang No. 440/1091 Tahun 2020. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Rembang perlu dilakukan Program JPS Bagi keluarga Miskin Baru dan Rentan Terdampak Akibat COVID-19 di Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun
2019; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 14
Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini : sumber biaya dan pengelola; kriteria penerima; besaran penerimaan dan jangka waktu; mekanisme penyaluran; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2016
PERBUP Kab. Rembang No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016
Mengubah :
Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2016/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Keuangan RI No : SE - 10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri TA 2016, perlu adanya penyesuaian penganggaran pada beberapa kegiatan dalam APBD Kab Rembang TA 2016; bahwa sesuai Permendagri No 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016, dana transfer dari Pempus dan alokasi bantuan yang bersifat khusus yang diterima setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2016 ditetapkan, Pemda harus menyesuaikan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2016; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dna huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Rembang No 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kab Rembang TA 2016;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1977; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; Pp No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perpes No 32 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 52 Tahun 2015; Perda Kab Rembang No 13 Tahun 2006; Perda Kab Rembang No 11 Tahun 2007; Perda Kab Rembang No 2 Tahun 2008; Perda Kab Rembang No 12 Tahun 2008; Perda Kab Rembang No 3 Tahun 2015; Perbup Rembang No 34 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I, Lampiran Ia, Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2015 diubah.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
