Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan disempurnakan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur antara lain:
1. Ketentuan umum
2. Jenis retribusi jasa usaha
3. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
4. Golongan retribusi
5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
6. Struktur dan besarnya tarif retribusi
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
8 hlm, penjelasan 2 hlm, lampiran 4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur antara lain:
1. Ketentuan umum
2. Pembentukan dan susunan perangkat daerah
3. Pembentukan UPT
4. Staf ahli
5. Pengangkatan dalam jabatan
6. Ketentuan peralihan
7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2008
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2008
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2008
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2008
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
12 hlm, penjelasan 6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 11 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012
- Anggaran Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp. 1.336.579.374.102,00,- berkurang sejumlah (Rp. 2.557.963.060,00), sehingga menjadi Rp.1.334.001.411.042,00,
- Anggaran Belanja Daerah semula berjumlah Rp. 1.315.079.374.102,00,- bertambah sejumlah Rp. 17.770.110.163,00 sehingga menjadi Rp.1.332.849.484.265,00, Defisit setelah perubahan Rp 1.151.926.777,00
- Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah semula berjumlah Rp.20.000.000.000,00 berkurang sejumlah (Rp.5.752.799.358,00) sehingga menjadi Rp.14.247.200.642,00
- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah semula berjumlah Rp.41.500.000.000,00 berkurang sejumlah (Rp.26.100.872.581,00) sehingga menjadi Rp.15.399.127.419,00
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
17 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 09 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Atas pelaksanaan serta penyampaian pertanggungjawaban APBD TA 2015 oleh Kepala Daerah kepada DPRD, setelah terlebih dahulu diperiksa oleh BPK, perlu dibentuk Perda Kabupaten Tulang Bawang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Tulang Bawang 2015
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 08 Tahun 2016
Bahwa penyelenggaraan Pelayanan Publik berkewajiban menyelanggarakan pelayanan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur antara lain:
1. Ketentuan umum
2. Maksud, tujuan, asas dan prinsip
3. Jenis pelayanan publik
4. Pembina dan penyelenggara
5. Hak, kewajiban dan larangan
6. Penyelenggaraan pelayanan publik
7. Evaluasi pelayanan publik
8. Peran serta masyarakat
9. Pengawasan
10. Sanksi administratif
11. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
22 hlm, penjelasan 9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 07 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanah Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur antara lain:
1. Ketentuan umum
2. Pembinaan dan pengawasan
3. Inisiasi menyusui dini
4. Air Susu Ibu eksklusif
5. Rawat gabung
6. Donor Air Susu Ibu
7. Informasi, edukasi dan pendidikan
8. Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lain
9. Tempat kerja dan tempat sarana umum
10. Dukungan masyarakat
11. Penghargaan
12. Sanksi administratif
13. Ketentuan peralihan
14. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
11 hlm, penjelasan 2 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta penyelenggaraan jalan daerah yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah, sehingga perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
Peraturan ini mengatur antara lain:
1. Ketentuan umum
2. Asas dan tujuan
3. Pengelolaan jalan daerah
4. Pengelolaan jalan desa
5. Peran dan bagian-bagian jalan daerah
6. Status jalan daerah
7. Penetapan kelas jalan
8. Pemberian nama jalan
9. Pengadaan tanah
10. Izin, dispensasi, rekomendasi dan pemanfaatan jalan
11. Analisis dampak lalu lintas
12. Peran masyarakat
13. Larangan
14. Sanksi administratif
15. Ketentuan pidana
16. Ketentuan penyidikan
17. Ketentuan peralihan
18. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
20 hlm, penjelasan 7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 05 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ABSTRAK:
Bahwa guna menjaga kualitas lingkungan hidup serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan bahan berbahaya dan beracun.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur antara lain:
1. Ketentuan umum
2. Asas, maksud dan tujuan
3. Jenis dan karakteristik
4. Wewenang pemerintah daerah
5. Pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun
6. Perizinan
7. Pembinaan dan pengawasan
8. Penanggulangan dan pemulihan
9. Sanksi administratif
10. Penyidikan
11. Ketentuan pidana
12. Ketentuan peralihan
13. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
17 hlm, penjelasan 4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
