Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 11 Tahun 2016

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Anggaran Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp. 1.336.579.374.102,00,- berkurang sejumlah (Rp. 2.557.963.060,00), sehingga menjadi Rp.1.334.001.411.042,00, - Anggaran Belanja Daerah semula berjumlah Rp. 1.315.079.374.102,00,- bertambah sejumlah Rp. 17.770.110.163,00 sehingga menjadi Rp.1.332.849.484.265,00, Defisit setelah perubahan Rp 1.151.926.777,00 - Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah semula berjumlah Rp.20.000.000.000,00 berkurang sejumlah (Rp.5.752.799.358,00) sehingga menjadi Rp.14.247.200.642,00 - Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah semula berjumlah Rp.41.500.000.000,00 berkurang sejumlah (Rp.26.100.872.581,00) sehingga menjadi Rp.15.399.127.419,00

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2016
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang
Nomor
11
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2016
Tempat Penetapan
Menggala
Tanggal Penetapan
14 Oktober 2016
Tanggal Pengundangan
14 Oktober 2016
Tanggal Berlaku
14 Oktober 2016
Sumber
Subjek
APBD
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Bidang
Halaman ini telah diakses 444 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan