PERBUP Kab. Gunungkidul No. 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal
28 ayat (3) huruf c, Pasal 58 ayat (5), Pasal 93, Pasal 105 ayat
(5), Pasal 108 ayat (5), Pasal 119, Pasal 122 ayat (7), Pasal 125
ayat (6), Pasal 137 ayat (4), Pasal 138 ayat (11), Pasal 139 ayat
(7), dan Pasal 140 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun
2023 ;
Materi pokok: Ketentuan Umum, Masa Pajak Dan tahun Pajak, Pendaftaran Dan Pendataan Pajak, Penetapan Besaran Pajak Terutang, Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Pengecualian Obyek Pajak Reklame, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Pembetulan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
Peraturan Yang Dicabut: a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri B);
b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2017 Nomor 11);
c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2017 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2017 Nomor 67);
d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 90);
e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 31);
f. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 100); dan
g. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2022 Nomor 37);
Jumlah Halaman: 90 HLM, Lampiran: 37 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Hari Raya Pegawai Non
Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki
peranan dan kontribusi nyata dalam efektivitas pelaksanaan
program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah;
bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan
tingkat daya beli masyarakat, diantaranya melalui
pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di
masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah dengan memberikan Tunjangan Hari Raya
sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada
Pemerintah Daerah;
bahwa untuk memberikan Pedoman dalam pemberian
tunjangan Hari Raya diperlukan pengaturan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Tunjangan Hari Raya;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai
Non Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2023 Nomor 7)
Jumlah Halaman: 3 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang Sersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang Sersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pemberian Tunjangan Hari raya dan gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Jumlah Halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan
Daerah dan Besaran Perhitungan Tunjangan Komunikasi
Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Dana Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun
2017 ten tang Pelaksanaan Hak dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang
Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan
Daerah dan Besaran Perhitungan Tunjangan Komunikasi
Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Dana Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Penghitungan Dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah; Besaran Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
Jumlah Halaman : 8 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4),
Pasal 10 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2022;
Materi Pokok: Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Tim Pengawas Prizinan Berusaha; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Jumlah Halaman : 13 HLM; Lampiran: 4 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 92 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan daerah diperlukan
pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan
transparan untuk mewujudkan tertib administrasi dan
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel;
bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 92 Tahun 2022 ten tang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
disesuaikan dengan kebutuhan hukum sehingga perlu
dilakukan perubahan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9
Tahun 2022; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 92 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 92 Tahun
2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 93);
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 92 Tahun
2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 93);
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran: 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai
peran penting dalam peningkatan pelayanan publik dan
perekonomian daerah;
b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah yang berkualitas, perlu didukung
pelaksana pengadaan barang dan jasa yang profesional,
berintegritas, dan menjunjung tinggi kode etik pengadaan
barang dan jasa;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1)
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa mengamanatkan bahwa unit
kerja pengadaan barang/jasa memiliki dan menerapkan
kode etik;
d. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 83 Tahun
2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan
perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan
Peraturan Bupati yang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip Dasar Dan Etika Dasar, Kewajiban Dan Larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Pemeriksaan Dan Keputusan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2024
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal
15 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2),
Pasal 31, dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2023 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kewenangan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi Tertentu Yang Bisa Mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal, Tata Cara Pemberian Insentif Dan/atau Pemberian Kemudahan, Jangka Waktu Dan Frekuensi, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan, Promosi Penanaman Modal, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
Jumlah Halaman: 22 HLM, Lampiran: 14 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2024
Perbup Kab. Gunungkidul No. 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024
Perbup Kab. Gunungkidul No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024
Perbup Kab. Gunungkidul No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023;
bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut ketentuan dalam
Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
Kesehatan dan Surat Edaran Sekretaris Daerah
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Bagi
Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DIY Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
perubahan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10
Tahun 2023; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor
32);
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor
32);
Jumlah Halaman : 13 HLM; Lampiran: 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Informasi Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa hak memperoleh informasi merupakan salah
satu hak asasi manusia dan diseminasi informasi
publik merupakan upaya keterbukaan informasi publik
untuk mengembangkan dan memberdayakan
masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan
pemerintahan yang baik;
bahwa untuk meningkatkan efektivitas diseminasi
informasi publik dan pemberdayaan masyarakat perlu
mengedepankan inisiatif masyarakat yang didukung
oleh Pemerintah Daerah dan seluruh komponen
masyarakat dalam bentuk kelompok
informasi
masyarakat;
bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum terhadap pembentukan kelompok informasi
masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Tugas Dan Fungsi, Kedudukan Dan Kelembagaan, Forum Tingkat Kalurahan, Forum Tingkat Kapanewon, Forum Tingkat Daerah, Pelaksanaan, Pengembangan Dan Pemberdayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Jumlah Halaman: 14 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
