Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminstrator dan Pengawas Pada Dinas Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD 2020/ No. 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminstrator dan Pengawas Pada Dinas Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor
22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan
Pengawas pada Dinas Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator dan Pengawas Pada Dinas perlu
diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan
Pengawas pada Dinas Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan
Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah yaitu sebagai berikut:
1. Lampiran huruf B, C, D, H, I, K dan huruf O diubah,
menjadi huruf A, B, C, D, E, D, F dan huruf G,
sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati
ini.
2. Lampiran huruf Q dihapus sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Q. Dinas Perikanan dan Petemakan
Dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
145 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 80 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan, ketentuan. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 'Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menyesuaikan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
b. bahwa untuk maksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 120 Tahun 2019
PERBUP Kab. Karanganyar No. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil
yang profesional dan berkualitas, perlu adanya
pengaturan tentang jabatan pelaksana dan jabatan
fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Jabatan Pelaksana dan
Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 102 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2017; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 113 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Bab III Pengangkatan dan Pemberhentian
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 127 Tahun 2017 dicabut.
335 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta guna meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa; Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta guna meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;U ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini memuat tentang tujuan dan ruang lingkup pengauran BPD, keanggotaan BPD, pemberhentian BPD, pengisian anggota BPD antar waktu, kelembagaan BPD, wewenang dan tugas BPD, pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
26 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No. 12/2018, No Reg Perda 12/2018, TLD No. 90
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat serta peran dan kedudukan yang sama sesuai prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia;
bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya;
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kesetaraan Difabel sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
Dasar Hukum penetapan Peraturan Daerah ini adalah:
1. Pasal 18 ay at (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5871);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72).
Materi yang termuat di dalam peraturan daerah ini adalah:
Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ragam Penyandang Disabilitas, Hak da Kewajiban Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Kemitraan, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutupan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2021/ Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu memberikan jaminan bagi tiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan sama dalam mengakses pendidikan dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Karanganyar agar tertib, lancar, transparan dan berkeadilan serta untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penerimaan peserta didik, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; PERMENDIKBUD No. 1 Tahun 2021; PERDA No. 18 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong akses yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya dan sebagai pedoman bagi Dinas dan Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB, PPBD dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2021.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalur Pendaftaran untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diatur dalam Pasal 8 sampai 15.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Pasal 16 sampai 25.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penerapan penyediaan data Pajak
Daerah secara daring (online) guna memperlancar pelaksanaan KSWPD, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2020 tentang Korfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu perlu diubah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4
Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5
Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6
Tahun 2010;Peraturan Daerah "Kabupaten Karanganyar Nomor 7
Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9
Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11
Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13
Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14
Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012;Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019;Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup No 107 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a diubah,Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah,Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus,Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 75 Tahun 2020
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Karanganyar No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengangkatan Pejabat Eksekutif pada
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang . Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha perlu diubah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Nomor 27 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019;Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peruabahan kedua atas Perbup Karanganyar No 117 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Ketentuan Pasal 1 diubah,Ketentuan Pasal 86 diubah,Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 86A
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Honorarium pada Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan penghargaan kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah maka perlu memberikan honorarium; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian Honorarium pada Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kab karanganyar;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup kegiatan, alokasi anggaran dan besaran honorarium, tata cara pemberian honorarium.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2015 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 111 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang
optimal perlu menyesuaikan tugas dan fungsi pada Dinas
Kesehatan maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, perubahan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, penyisipan Bab V A, penyisipan Pasal 50A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 diubah.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
