PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 76 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat
Mengubah :
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG sotk UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan PerGub nomor 146 tahun 2021 sebagaimana tellah diubah dengan pergub nomor 169 tahun 2021 telah ditetapkan pembentukan SOTK unit pelaksana teknis panti sosial rehabilitasi lanjut usia mulia dharma provinsi kalimantan barat
berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf d permendagri no 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah.
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi sosial lansia dan penyandang disabilitas, perlu dilakkan evaluasi terhadap Unit pelaksana teknis panti sosial rehabilitasi lansia mulia dharma provinsi kalimantan barat.
bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka pergub nomor 146 tahun 2021 tentang SOTK Unit pelaksana teknis panti sosial rehabilitasi lansia mulia dharma Provinsi Kalimantan Barat , perlu dilakukan perubahan
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d , perlu menetapkan peraturan gubernur tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 146 tahun 2021 tentang pembentukan SOTK Pelaksana teknis panti sosial rehabilitasi lansia mulia dharma Provinsi kalimantan barat.
Pasal 18 ayat 6 UUD tahun 1945
UU no. 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah daerah otonom Provinsi kalimantan barat
UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara
UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP no. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Permendagri no 12 tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah
Perda no. 8 tahun 2016tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan barat
Pergub no.116 tahun 2021 tentang SOTK Dinas Sosial Provinsi kalimantan Barat
Peraturan ini mengubah Pergub no. 146 tahun 2021pasal 2 ayat 3 dan ayat 4
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
mengubah Pergub no. 146 tahun 2021
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 188 Tahun 2021
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan gubernur no. 68 tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.40 tahun 2004; UU no.11 tahun 2009; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no 11 tahun 2017; PP no.2 tahun 2018; Permendagri no. 12 tahun 2017; Perda no.8 tahun 2016; Pergub no.116 tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Wilayah kerja; Kedudukan; Tugas dan Fungsi seta sususnan organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan ; pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
11 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 189 Tahun 2021
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat
Mencabut :
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bawha berdasarkan Peraturan Gubernur no. 69 tahun 2017 telah ditetapkan pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan kerja Provinsi kalimantan Barat
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945, UU no. 25 tahun 1956, UU no. 1tahun 1970, UU no.13 tahun 2003, UU no.5 tahun 2014, UU no.23 tahun tahun 2014, PP no.18 tahun 2016, PP no 11 tahun 2017, PerPres no.21 tahun 2010, Permendagri no. 12 tahun 2017, Perda no.8 tahun 2016, Pergub no. 118 tahun 2021
ketentuan Umum, Pembentukan dan wilayah kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentua lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 190 Tahun 2021
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 45 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur no.45 tahun 2018 telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pemgawasan ketenagakerjaan wilayah I provinsi Kalimantan barat
pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UU no. 25 tahun 1956; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no 18 tahun 2016; Perpres no.21 tahun 2010; Permendagri no.12 tahun 2017; Perda no.8 tahun 2016;pergub no. 118 tahun 2021
Pencabutan Peraturan Gubernur no.45 tahun 2018 tentang SOTK Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan Gubernur no.45 tahun 2018
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 191 Tahun 2021
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 46 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT
pencabutan peraturan gubernur nomor 46 tahun 2018 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan ketenaga kerjaan wilayah II Provinsi Kalimantan barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan gubernur No. 46 tahun 2018 telah ditetapkan Pembentukan , Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenaga kerjaan Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UU no. 25 tahun 1956; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; UU no.18 tahun 2016; Perpres no.21 tahun 2010; Permendagri no 12 tahun 2017; Perda no.8 tahun 2016; Pergub no.118 tahun 2021
Pencabutan Peraturan Gubernur no.46 tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan Gubernur no.46 tahun 2018
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 193 Tahun 2021
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan gubernur Nomor 85 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2021 telah ditetapkan pembentukan , Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi benih Provinsi kalimantan Barat.
Pasal 18 ayat(6) UUD Negara Republik Indonesia 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.29 Tahun 2000; UU no.13 tahun 2010; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; UU no. 22 tahun 2019; PP no.44 tahun 1995; PP no.102 tahun 2000; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Permendagri no.12 tahun 2017; Perda no.8 tahun 2016; Pergub no.130 tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum; Pembentukan dan wilayah kerja; Kedudukan; Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
15 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 194 Tahun 2021
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur NOmor 90 Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan, organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
UU no.25 tahun 1956
UU no. 5 tahun 2014
UU no. 23 tahun 2014
PP no.18 tahun 2016
Permendagri no.12 tahun 2017
Perda no.8 tahun 2016
Pergub no.129 tahun 2021
Peraturan ini mencabut Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2017 tentang SOTK Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
mencabut Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2017
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 195 Tahun 2021
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KOPERASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur no.92 tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU no.25 tahun 1956, UU no.5 tahun 2014, UU no.23 tahun 2014, PP no.18 tahun 2016, Permendagri no.12 tahun 2017, Perda no.8 tahun 2016, Pergub no.125 tahun 2021
Peraturan ini mencabut Pergub no.92 tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan ini mencabut Pergub no.92 tahun 2017
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 196 Tahun 2021
Perubahan keenam atas peraturan gubernur nomor 110 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakanhukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona viruse disease 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencegahan dan penganggulangan Covid 19 di Provinsi Kalimantan barat , telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat no 110 tahun 2020 tentang penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan Pengendalian Covid19 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur no 75 tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur nomor 110 tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
UU no.25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat
UU no.4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular
UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana
UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
UU no.30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan
UU no. 6 tahun 2018 tentang karantina Kesehatan
PP no. 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
PP no. 49 tahun 1991 tentang penanganan Wabah Penyakit Menular
PP no.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PP no. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
PP no.11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri Sipil
PP no. 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
PerPres no.17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam kearaan tertentu
PerPres no.82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid 19
perPres no. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19
KepPres no. 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID19
KepPres no. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non Alam Penyebaran Covid 19
Instruksi presiden no. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19
Permendagri no. 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan COVID19 di lingkungan Pemerintah Daerah
Keputusan Menteri Kesehatan no HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel corona virus sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ditempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan Usaha pada situasi pandemi.
Keputusan Menteri Dalam negeri no.440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Norma Baru Produktif dan Aman COVID 19 bagi ASN dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
Keputusan Menteri Kesehatan no HK.01.07/Menkes/383/2020 tentang protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 di Daerah
Instruksi Menteri Dalam Negeri no.4 tahun 2020 tentang Pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protkol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID19
Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian COVID19
Instruksi Menteri Dalam Negeri no.9 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan Posko penanganan COVID 19 di tingkat Desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID 19
Instruksi menteri Dalam Negeri no.56 tahun 2021 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat Level3, Level2 dan level1 serta mengoptimalkan posko penanganan COVID19 di tingkat Desa dan kelurahan untuk pengendalian Penyebaran COVID19 diwilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan , Sulawesi, Maluku dan papua
Surat Edaran Satgas COVID -19 no 3 tahun 2020 tentang protokol kesehatan Perjadin selama libur hari Raya dan Menyambut tahun Baru 2021 dalam masa pandemi COVID19
Surat Edaran Satgas penanganan Covid 19 no7 tahun 2021 tentang perpanjangan ketentuan Perjalanan orang dalam negeri masa pandemi covid 19
Surat Edaran Satgas Penanganan COVID19 no.22 tahun 2021 tentang Ketentuan ketentuan Perjalanan orang dalam negeri masa pandemi covid 19
Peraturan ini merubah PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 pada pasal 1, Pasal 8, Pasal 16, Pasal 16 A
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuagan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya
Mengubah :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGAJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Perubahan kedua atas peraturan gubernur kalimantan barat nomor 73 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bentuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota/pemerintah daerah lainnya
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGAJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
ABSTRAK:
bahwa ketentuan dalam peraturan Gubernur kalimantan Barat No.73 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah daerah lainnya, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No 155 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Barat no.73 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah daerah lainnya,belum mengatur tata cara penyaluran Bantuan Keuangan pada penambahan alokasi di perubahan APBD tahun berjalan
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945
UU no. 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat
UU no.17 tahun 2003 tentang Keuangan negara
UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU no . 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusan dan pemerintah Daerah
uu no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
UU no.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
Permendagri no .77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah
Perda no.5 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pergub no.73 tahun 2021 tentang TATA Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten /Kota/Pemerintah daerah lainnya
Peraturan ini merubah Pergub no.73 tahun 2021pada ketentuan pasal 13, ketentuan pasal 14,ketentuan pasal 15, ketentuan pasal 16, pasal 19
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
merubah Pergub no.73 tahun 2021
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
