Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Surakarta Kota Pintar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang solutif dan antisipatif dari permasalahan Kota Surakarta, dibutuhkan sebuah inovasi cerdas dalam layanan birokrasi kepada masyarakat, layanan Pemko Surakarta dilaksanakan dalam konsep pengelolaan kota pintar; bahwa untuk mewujudkan pengelolaan kota pintar perlu disusun Rencana Induk Surakarta Kota Pintar (Masterplan Smart City Surakarta) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta Tahun 2016 - 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwako tentang Rencana Induk Surakarta Kota Pintar;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2016; Perda Kota Surakarta No 10 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan rencana induk surakarta kota pintar, penyusunan rencana induk surakarta kota pintar, kedudukan rencana induk surakarta kota pintar, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
72 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Obyek Tanah Milik Pemerintah Khusus Pemasangan Fasilitas/Sarana, Limbah dan Sejenisnya dan Untuk Pemasangan Sarana Kabel
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan; bahwa pemanfaatan tanah untuk pemasangan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya untuk pemasangan sarana kabel perlu diwadahi dalam pengenaan retribusinya; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan suatu pedoman agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Obyek Tanah Milik Pemerintah Khusus Pemasangan Fasilitas/Sarana, Limbah Dan Sejenisnya Dan Untuk Pemasangan Sarana Kabel;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang objek retribusi, penempatan fasilitas/saran, limbah dan sejenisnya danuntuk pemasangan sarana kabel, perizinan, pelaksanaan pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel, relokasi fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 41A Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah "Bung Karno" Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Surakarta; bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah “Bung Karno” Kota Surakarta sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga harus memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah “Bung Karno” Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
85 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surakarta No 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan Perwako tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta;
UU no 16 Tahun 1950; UU no 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nama, objek, subjek dan wajib retribusi, dasar pengenaan dan tarif retribusi, tata cara pemungutan retribusi, tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD, penentuan dan tempat pembayaran serta penyetoran retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 dicabut.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2019
PERWALI Kota Surakarta No. 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019 yang menyatakan untuk mendanai keadaan darurat dan keperlluan mendesak Pemko Surakarta dapat melaksanakan program kegiatan yang belum tersedia anggarannya dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD; bahwa berdasarkan PermenPAN RB No 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian dan SE MenPAN RB No B/228/FP3K/M.SM01.00/2019 tentang Pengadaan P3K Tahap I Tahun 2019; bahwa berdasarkan Perda Prov Jateng No 14 Tahun 2018 tentang APBD Prov Jateng TA 2019 dan Surat Gub Jateng No 900/0002264 tanggal 20 Februari 2019 tentang penyampaian alokasi belanja bantuan keuangan APBD Prov Jateng TA 2019 kepada Kab/Kota dan pemerintah Desa; bahwa berdasarkan Keputusan Gub Jateng No 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada SD, SD Swasta, SMP Negeri, SMP Swasta, SLB Negeri, SLB Swasta, SMA negeri, SMA Swasta, SMK Negeri, SMk Swasta di Prov Jateng TA 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perwako tentang Perubahan Ketiga atas Perwako tentang Perubahan Ketiga atas Perwako No 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Ta 2019;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
Peraturan walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2018 diubah.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain; bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain perlu dibentuk aturan sebagai pedoman bagi para pihak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang jenis, pedoman dan bidang KSDD, dokumen KSDD, tahapan KSDD, koordinasi teknis, persetujuan DPRD, penyelesaian perselisihan, berakhirnya KSDD, TKKSD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi
ABSTRAK:
bahwa satu paket urusan kependudukan warga terpenuhi merupakan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dimaksudkan untuk mendukung perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh status penduduk yang brmanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan, bahwa satu paket urusan kependudukan warga terpenuhi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui layanan terintegrasi yang dilakukan dalam bentuk paket layanan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan kartu Identitas Anak yang dilaksnaakan dengan cepat, mudah, gratis dan nyaman bagi Penduduk Kota Surakarta; bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi memerlukan pengaturan teknis pelaksanaan dalam peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perwako tentang Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sasaran, dokumen sapu kuwat, tahapan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penetapan bahan lain termasuk rokok dan penetapan KTR, tempat khusus untuk merokok, hak dan kewajiban, larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan, ketentuan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
23 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Reklame Electronic Display Milik Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan sewa dan pajak daerah perlu diadakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah; bahwa bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah salah satunya dengan mengelola reklame Electronic Display milik Pemerintah Kota Surakarta; bahwa untuk menghindari adanya kekosongan hukum maka perlu pengaturan tentang pengelolaan reklame Electronic Display milik Pemerintah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Reklame Electronic Display Milik Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang subjek reklame, tata cara pengisian materi tayangan, dasar pengenaannilai sewa, tata cara sewa, pembayaran sewa, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan
ABSTRAK:
bahwa kepemudaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang perlu dibangun dan dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan agar menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan handal untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; bahwa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga perlu dikembangkan karakter, potensi dan perannya terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha pemula, dan pemuda kader kota; bahwa penyadaran,pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan bertujuan mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, mampu berdaya saing, mampu memahami danmenyikapi perubahan lingkungan, mampu mengembangkan potensi, memiliki peran aktif dalam pembangunan, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan; bahwa pada saat ini belum ada produk hukum yang mengatur tentang kepemudaan di daerah sebagai dasar penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan maka untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk mengatasi permasalahan tentang kepemudaan perlu menetapkan suatu produk hukum daerah dalam bentuk Perwako; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Perwako tentang Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan;
UU No 16 Tahun 1950; Uu No 40 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberdayaan kepemudaan, pengembangan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan, pendanaan, penghargaan, kemitraan, peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
