Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Semarang No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERWALI Kota Semarang No. 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERWALI Kota Semarang No. 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengubah Ketentuan ayat (2) Pasal 17 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu tentang tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi, diperlukan penanganan
yang terencana dan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan, baik dunia pendidikan,
Aparat Sipil Negara maupun masyarakat pada
umumnya; bahwa untuk memberikan arah kebijakan
implementasi pendidikan anti korupsi, maka perlu
disusun regulasi sebagai landasan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang
Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di
Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nilai-Nilai dan ImplementasiPendidikan Karakter Anti Korupsi
Bab III Kerja Sama
Bab IV Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Objek Pajak Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi karena pelambatan pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi, Pemko Semarang perlu memberikan pembebasan kewajiban dari pembayaran pajak bumi dan pembangunan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a PP tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak daerah, pemko Semarang berwenang memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak bumi dan bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan perwal tentang pembebasan PBB atas obyek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp130.000.000,00;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 tahun 1992; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan, dan pengecualian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sewa Lahan Peruntukan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penggunaan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame, diperlukan pengaturan mengenai sewa lahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Sewa Lahan Peruntukan Reklame;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 , Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, sewa lahan peruntukan reklame dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah
satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi,
tepat ukuran dan tepat proses; bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42
Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan sehingga perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Proses
Bisnis Daerah Tahun 2021-2026;
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan Peta Proses Bisnis
Bab III Penyusunan Peta Proses Bisnis
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2020 dicabut.
35 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Stimulus Berupa Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan, keadilan antara hak dan kewajiban masyarakat, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pemberian stimulus berupa pengurangan PBB; bahwa berdasarkan Pasal 182 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Pasal 7 Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Kepala Daerah berhak mengatur pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan PBB; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Perwal tentang pemberian stimulus berupa pengurangan PBB perkotaan Tahun 2018;
UU No 16 tahun 1950; UU No 28 tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pemberian stimulus berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan, besaran pemberian stimulus berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS), berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh profesi ahli bangunan gedung bersertifikat;
b. bahwa penerbitan Sertifikat Laik Fungsi oleh Lembaga Online Single Submission memerlukan fasilitasi notifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, perlu ditinjau kembali;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018, Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012, Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2016, Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengubah Pasal 20 dan Pasal 21 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yaitu menyisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A tentang tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan fasilitasi notifikasi persetujuan SLF yang diterbitkan oleh Dinas dalam sistem Online Single Submission.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas dan Iungsi perangkat daerah;
b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka perlu rnenetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedornan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990, Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1976,Peraturan Pcmerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pcraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008,Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasl Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kuta Semarang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip, jenis SOP, tahapan, persiapan, identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan SOP, penulisan SOP, verifikasi dan uji coba, pelaskanaan, sosialisasi/bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, pengkajian ulang dan penyempurnaan SOP, pelaporan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud,
maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Rumah
Sakit Umum Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 , Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 mengatur tentang ketentuan umum, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, komite medik, komite keperawatan, instalasi dan satuan pengawas intern, dewan penasehat, dewan pengawas, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
tentang Retribusi Daerah yang penyusunannya belum
mendasarkan pada Undang-Undang dimaksud berlaku sampai
dengan 31 Desember 2011;
b. bahwa Peraturan Daerah Kata Semarang tentang Retribusi
Daerah yang penyusunannya mendasarkan pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009, masih dalam proses
pembahasan dengan DPRD Kata Semarang;
c. bahwa untuk mengisi kekosongan dasar hukum pemungutan
retribusi daerah di Kata Semarang, perlu dibentuk Peraturan
Walikota Semarang yang mengatur tentang retribusi daerah di
Kata Semarang;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu
dibentuk Peraturan Walikota tentang Retribusi Jasa Umum di
Kata Semarang
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 1987 ,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 41 T ahun 1993,Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 ,Peraturan Pemerintah Nomor 43 T ahun 1993,Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994,Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Keputusan Presiden Nomor 88 T ahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1998,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2000,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 T ahun 2000,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 4 Tahun 2004,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 T ahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 O Tahun 2009,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis retribusi, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman mayat, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, wilayah pemungutan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi, pemeriksaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
33 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat