PEMBERIAN - BANTUAN - SOSIAL - TIDAK - TERENCANA - NON - TUNAI - KEPADA - MASYARAKAT - YANG - MELAKSANAKAN - ISOLASI - MANDIRI - AKIBAT - TERPAPAR - CORONA - VIRUS - DISEASE - 019 - (COVID-19) - PADA - MASA - PEMBERLAKUAN - PEMBATASAN - KEGIATAN - MASYARAKAT - DARURAT
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 58
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Non Tunai kepada Masyarakat yang Melaksanakan Isolasi Mandiri Akibat Terpapar Conona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri sebagai akibat terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor, diberikan jaring pengaman sosial (social safety net) berupa pemberian bantuan sosial non tunai berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 40 Tahun 1991; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2018; Pepres No. 82 Tahun 2020; Keppres No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmen Kesehatan No. HK. 01.07/Menkes/104/2020; Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No.8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 9 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 28 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Non Tunai kepada Masyarakat yang Melaksanakan Isolasi Mandiri Akibat Terpapar Conona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sasaran Bantuan Sosial Non Tunai; Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai; Pengadaan; Persyaratan Calon Penerima Bantuan; Tata Cara Permohonan Pengajuan; Tata Cara Penyaluran; Tata Cara Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pengawas, Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan; Peran Serta Pemerintah Desa/ Kelurahan, Dunia Usaha dan Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 57 Tahun 2021
PELAKSANAAN - PERSANDIAN - UNTUK - PENGAMANAN - INFORMASI - DI - PEMERINTAH - KABUPATEN - BOGOR
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 57
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permen PAN dan RB No. 26 Tahun 2020; Peraturan Kepala Sandi Negara No. 14 Tahun 2010; Peraturan Kepala Sandi Negara No. 10 Tahun 2017; Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2019; Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 93 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Bogor, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor; Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan Teknis; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020
32 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 56
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Panggilan Darurat Bogor Siaga 112
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan penanganan keadaan gawat darurat di Kabupaten Bogor, diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada perangkat daerah dan instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112, maka perlu membentuk Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU no. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permen Kominfo No. 1/PER/KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015; Permen Kominfo No. 10 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Panggilan Darurat Bogor Siaga 112, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelaksanaan Layanan; Jenis Layanan; Pelaksanaan; Pembagian Tugas; Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2017 Sampai Dengan Tahun Pajak 2020 Serta Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 46 Tahun 2021
PEMANFAATAN - DAN - PENYALURAN - BONUS - PRODUKSI - PANAS - BUMI - DARI - STAR - ENERGY - GEOTHERMAL - SALAK - LTD
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemanfaatan dan Penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 telah diatur mengenai pemanfaatan bonus produksi panas bumi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2019, guna optimalisasi pemanfaatan bonus produksi panas bumi, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor sebagaimana dimaksud perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dan Penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permen ESDM No. 23 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Pemanfaatan dan Penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak, Ltd, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengalokasian; Penggunaan; Penyaluran; Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 44 Tahun 2021
Perbup Kab. Bogor No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturran Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6)
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan
Pangan, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan
cadangan pangan di Kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019
Terdiri dari 44 pasal, 15 bab yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penetapan, penyelenggaraan cadan pangan pemerintah daerah, jumlah bantuan, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, jumlah bantuan, jaminan mutu dan keamanan pangan, pembiayaan, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, kerjasama, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan desa
24 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
