Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PP No. 29 Tahun 2005 maka perlu membentuk Perda tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2005; Permendagri No. 29 Tahun 2002; Permendagri No. 12 Tahun 2005; Pergub Jabar No. 51 Tahun 2005; Perda Kab Bogor No. 45 Tahun 2002.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Bantuan Keuangan, Tata Cara Pengajuan Bantuan, Penelitian Dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi, Penyerahan Bantuan Keuangan, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
20 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pasar Daerah
ABSTRAK:
Bahwa sejalan meningkatnya kebutuhan pelayanan dari pemerintah Daerah khususnya dalam bidang pemenuhan barang dan jasa untuk melaksanakan tata kelola pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf amaka perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Pasar Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 1998; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 1999; Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2005.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Wewenang Dan Kewajiban Pengelolaan Pasar, Klasifikasi Pasar Daerah, Perizinan, Jasa Pelayanan Pasar, Kewajiban Dan Larangan Pedagang, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Sanksi Keperdataan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
32 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005
Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan bangunan gedung yang berfungsi hunian dan/atau bukan hunian pengaturan dan pembinaan rumah susun di Daerag merupakan kewenangan Perda/Kota sesuai dengan UU No. 16 Taun 1985 maka perlu membentuk Perda tentang Rumah Susun.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 199; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2004; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 2004; Perpres No. 114 Tahun 1999; Permendagri No. 3 Tahun 1992; Permen Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992; Permen Negara Perumahan Rakyat No. 06/KPTS/BKP4N/1995; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 1998; Perda Kab Bogor No. 17 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 22 Thaun 2002; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum,Sasaran Pembangunan Dan Jenis Rumah Susun , Persyarakat Tekis Administrasi Dan Pertelaan Pembangunana Rumah Susun, Izin Layak Huni, Pemisahan Hak Atas Satuan Rumah Susun, Pemilihan Satuan Rumah Susun, Pemungutan Dan Pengelolaan, Jual Beli Satuan Rumah Susun, Asyransi, Kerjasama Dan Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2005.
52 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2005
penetapan - esolan - kepala - tata - usaha - sekolah - menengah - pertama - sekolah - menengah - atas - dan - sekolah - menengah - kejuruan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2005/239
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PP No. 8 Tahun 2003 berdasarkan keputusan menetri Perdayagunaan Aparatur Negara No. 40/KEP/M.PAN/2003 maka perlu membentuk Perda tentang Penetapan Eselo Kepada Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
aDasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Perpres No. 9 Tahun 1985; Keputusan Mentri Perdayagunaan Aparatur Negara No. 40/KEP/M.PAN/2003 Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 16 Tahun 2004.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan daerah Tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertaa Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2005.
10 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 08 Tahun 2005
pembentukan - desa - cimulang - kecamtan - rancabungur
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD 2005/238
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa berdasarkan Perda Kab Bogor No. 29 Tahun 2004 maka perlu membentuk Perda tentang Pembentukan Desa Cimulang Kec Rancabungur.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No 25 Tahun 2000; PP No. 76 Tahun 2001; Perda No. 6 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 29 Tahun 2004.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Luas Wilayah Jumlah Penduduk Batas Wilayah Dan Peta, Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa,Dan Ketentuan Peralihan,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2005.
16 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2005.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005
pendirian - perusahaan - daerah - pasar - kabupaten - bogor
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2005/234
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pengelolaan pasar dan pendapatan asli daerah secara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Perda Kab Bogor No. 33 Tahun 2004 maka perlu membentuk Perda tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 ; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 105 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 33 Tahun 2004.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendirian, Nam Tempat Dan Kedudukan, Tujuan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Modal, Pengurus, Direksi, Organisasi Dn Tata Kerja, Badan Pengawas, Kepegawaian, Tahun Buku Laporan Keuangan Dan Tahunan, Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Jasa, Dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2005.
32 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005
kepengurusan - perusahaan - daerah - air - minum - kabupaten - bogor
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2005/233
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi efektivitas , profesiobalisme dan transparansi pengelolaan perusahaan Daerah Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 1986 maka perlu membentuk Perda tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah air Minum Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 ; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 105 Tahun 200; Perda Kab Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 1991.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengurus, Direksi, Organisasi Dan Tata Kerja, Badan Pengawasan , Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2005.
21 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2005
PERDA Kab. Bogor No. 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
kedudukan - protokoler - dan - keuangan - pimpinan - dan - anggota - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - kaupaten - bogor
2005
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2005/231
Peraturan Daerah (Perda) tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk terjadinya hubungan kerja yang harmonis dan aling mendukung antara DPRD dan Perda sesuai dengan etentuan Pasal 28 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2004 maka perlu membentuk Perda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pinpinan dan Anggota DPRD Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1987; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2004.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Protokoler Pmpinan Dan Anggota DPRD, Belanjsa Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belanjsa Penunjang Keuangan DPRD, Pengelolaan Keuangan DPRD, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2005.
26 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 41 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 41, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 198
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organsisasi dan Tata Kerja Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakanakan ketentuan Pasal 17 Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004 maka perlu membentuk Perda tentang Organisasi dan tata Kerja Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974;UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimaa telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah dibah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahu 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Permendagri No. 156; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2004.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Hubungan Kerja, Pembinaan Dan Pengawasan, Kepegawaian,Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2004.
21 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
