Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan dewasa ini baik dibidang industri perdagangan, pemukiman dan lain-lain akan membawa dampak terhadap lingkungan, gangguan dan kenyamanan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan perangkat Peraturan sebagai payung hukumnya;
Bahwa mengingat perangkat hukum yang mengatur tentang Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan era pertumbuhan pembangunan sekarang, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Ketentuan Izin Gangguan;
Nama, Obyek dan Subyek;
Golongan Retribusi;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
Prinsip Penetapan Struktur dan Besar Tarif Retribusi;
Tata Cara Pemungutan;
Wilayah Pemungutan;
Sanksi Administrasi;
Tata Cara Pembayaran;
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
Tata Cara Penagihan;
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa;
Kadaluwarsa;
Pengawasan;
Penyidikan;
Ketentuan Pidana; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017
Eraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Kawasan Tanpa Rokok, 3. Kewajiban dan Larangan, 4. Sanksi Administrasi, 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Toko Modern Di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan modern dalam skala besar, maka Pasar Tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan toko modern serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Prersiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawsan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Toko Modern di Kota Banjarbaru.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1999; Uu No. 8 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 42 Tahun 2007; Perpres No. 76 Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2007; Perpres No. 112 Tahun 2007; Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini berisi tentang Izin Usaha Toko Modern Di Kota Banjarbaru dengan isi singkat sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Bentuk Toko Modern;
4. Penataan Pendirian Toko Modern;
5. Batasan Luas Lantai Penjualan dan Permodalan;
6. Penyelenggaraan Toko Modern;
7. Perizinan;
8. Kewajiban dan Larangan;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Sanksi Administratif;
11. Penyidikan;
12. Sanksi Pidana;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
22 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Pergudangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
balwa dengan semaiun meringlralnya lau pembangunan dan pakentangan
Kola Barambatu penu /We've' dengan penwokatan peiayanan kepada
masyarakat dan unNk. Obit, mengefektakw pengelokaan pergulangan dalam
rmoka niennlaNikan pendapasvi 8 4I daeran perlu meialnikan pententuken
Orgariswir dan TAa Kena PerigekMa PergiAangan pada Dirkm Pennoustnan
Perdagangan, Peityntengan dan Enefgi Kola Banyarbarif; bahwa berdasakan perwroangair setagaimana emaksud haul a di poem
menetapkai dengan Perak:an WaSkota lantana Ponthentukan. Orgarksasi dan
Tab Karla Pongelda Pergudangan pada Dmas Perindusarkan, Pefdagangan,
Peftambangan dan Enerts Kota Sitarbare;
Undang-Undang Now 11 Tabun 1965; UndangiUndang Noma 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nome/ 18 Tatum 1997; Undang-Undang Nona 9 Tatum 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; UndantUndang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Ponanntati Nonni 65 Tahun 2001; Perattran Pemerintah Norm 38 Tahun 2007; Peraluran Perrerintah ter 41 Tahun 2007; Peraluran Perrerintah ter 41 Tahun 2007; Peraturan Wien Peedagangan Republik Indonesia Nona 161,1-
DAG:PER/312006; Peaturan Daerah Kota Banearbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Barodbau Now 11 lawn 2008.
Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Pergudangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Tugas Pokok Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2009.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru bagi Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannnya, perlu diatur pedoman pengendalian gratifikasi.
bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; . Undang-Undang 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
UPG;
Pengawasan;
Hak dan Perlindungan;
Sanksi;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu
kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa sehubungan terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pencabutan; bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat
beberapa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang bertentangan
dan tidak termasuk dalam jenis Pajak dan Retribusi yang menjadi
kewenangan daerah Kota, sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pencabutan Peraturan Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dahma dam walla PenSafOilm saharan produky umuc merreouni kerwurtan
;organ dean rangka ak see. ase ounngkatan poduktmtas dan niulu nasl aces., Um, perreintall Kota eaniarbaru perki memberikan culrungari /abed& peek dengan meneta0cOn tedialian OMR:emir, subseo puruk:byetwa ttnIvk Wanda/an dan pengamanan penyakean pupuk bersubma. setagaimana dirnakSod detam hunt a. peso mengetur mengene kebutuhan Can Nuys eceran testing. ouguk bersubsdhp;bahwa bertlearkan perambare1n sebagaimara dunalrtod dalam hurt" a dan neut b di ate. Wu rnenetadkan dengan Peatutan Walikot a
UndangrUndang Ikea 12 Tabun 1992;Unciang-Unclang ttau 8 Tahun 1999;undang.Umang Nome 9 Tabun 1999;undang-Undang Honor 18 Tanun 2004;Undang.Undang Now 32 Tabun 2001; Unoang-Undang Nomor 33 Tabun 20434;Perelman Pernenntah Nomor 8 Tanun 2001;Peraturan P'emenntab Republik Incloneia 'Omer 38 Tarsal 2007;Peraturan Preaden Republik lndosese Nano, 77 Tabun 2005;Perturan *tempo Pettaman Nomor 08/PenTentan/SR.190/2/2007; Peaturan Menten Petaman Nona 40(Permentani0T.1404/2037 %Mang Rekcmendas. Pernupuhan N, P dan K pada Pads Satan Sp45afik tokasK;Perawran Mellen Petlagangan Itepubk Indonesia Nomor 2101. DAG:PER/6/2006; Perawran Menten Perunian nine 06 /Permentan/91130/2/2011;Keartusan Menten Perindustnan dan PerdadanOrm NOM! 634MPP./KeitY9:2002;Keputan Menten Petanian Nona 0911(ptsaP.260/1/2033; Keptitusan Menten Pertaman Norio 237/KplaitOT. 210/9/2003;KtpiltuSan Mellen Rotarian Nano 239/Xtrs70T. 210.e/2003;Peaturan Guoarnur Kalimantan Selatan Nowt 015 Talton 2011; Peak:an Daeran Kota Banjarbaru Nome 2 Tahun 2006; Persturan titan Kota eaniarbaru Nora 11 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;PERUNTUICAN PtIPUKI3E111.51.1551D1;Alokasi Pupuk Bersubsidi;Penyaluran dan Harga Eceran tertinggi (NET) Pupuk Bersubsidi Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2011.
19 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang- undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi izin Pelayanan Kesehatan Swasta; bahwa untuk tertibnya pelaksanaan perizinan pelayanan kesehatan Swasta dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan serta untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan kesehatan swasta perlu penyesuaian pengaturan penyelenggaraan perizinan pelayanan kesehatan swasta tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/PerVIII/1976; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/PerXII/1986; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PerIX/1993; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI/1994; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih,
berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki
integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, diperlukan
peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011.
Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerinth Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Prinsip Dasar; Etika PNS; Majelis Kode Etik; Sanksi Pelanggaran Kode Etik; Rehabilitasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2013.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Aplikasi Online Single Submission
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan dan peningkatan
penanaman modal dan berusaha serta mendorong
pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru perlu
melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro
dan kecil. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan
Wali kota tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan
Izin Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Aplikasi
Online Single Submission.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
Izin Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Aplikasi
Online Single Submission, yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pendelegasian Kewenangan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
