PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.135 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2017
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2021
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamadi Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Standar/Pedoman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERWALI Kota Banjarbaru No. 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru
Mengubah :
  1. PERWALI Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2017
Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2021
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Kebijakan Pemerintah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan