Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka evaluasi hasil inovasi daerah, maka. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, terkait penetapan Inovasi Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 77 Tahun 2021
PERBUP Kab. Wonogiri No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
PERBUP Kab. Wonogiri No. 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
PERBUP Kab. Wonogiri No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
PERBUP Kab. Wonogiri No. 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
MAHASISWA BERPRESTASI - PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2021/No.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk
menyiapkan sumber daya rnanusia yang cerdas,
berkualitas, dan berdaya saing; bahwa dalam rangka menjarnin pernerataan kesernpatan
rnernperoleh pendidikan, rneningkatkan akses dan rnutu
pendidikan untuk menghadapi tantangan baik lokal,
nasional, dan intemasional, maka perlu adanya
pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi
dalam bentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan; bahwa supaya dalam pelaksanaan pernberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat
berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diatur
dalam peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nornor 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan asas, bentuk penghargaan, persyaratan, tata cara pendaftaran, panitia pelaksana, bobot penilaian, mekanisme pencairan penghargaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2018, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 42 Tahun 2018, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2020 dicabut.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati WonogiriNomor93 Tahun 2021;
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021
9 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 78 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan Stunting terintegrasi
merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi
komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat
dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di
bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu,
tepat sasaran, dan berkelanjutan; bahwa dalam rangka percepatan penurunan prevalensi
Stunting sesuai Keputusan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Sadan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020
Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus
Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021
dimana Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu lokus
Stunting maka diperlukan upaya untuk mengintegrasikan
kegiatan lintas program dan lintas perangkat daerah ke
dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan
anggaran daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/ 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019; Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, kegiatan, strategi pendekatan, tanggungjawab dan peran pemerintah daearh, koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, dukungan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam penurunan stunting, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi setiap 5 (Lima) Tahun; untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Tahun 2021-2024, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonogiri 2021-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/M.PPN/HK/ 10/2021 Tahun 2018;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang ketentuan umum dan pemantauan dan evaluasi terkait Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan petunjuk pelaksanaan SPJP dan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pernerintah Kabupaten Wonogiri; bahwa Pedoman Pengelolaan Risiko menjadi acuan bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk melakukan pengelolaan risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pernerintah dan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko, yang meliputi pengorganisasian, penyelenggaraan SPIP, pengelolaan risiko dan pelaporan risiko. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 dicabut.
106 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Wonogiri yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sesuai dengan prinsip - prinsip pengadaan, perlu mengatur Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Wonogiri terkait prinsip, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, pemeriksaan dan keputusan, sanksi, pembiayaan dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diatur mengenai Analisis Standar Belanja Non Fisik sebagai pedoman dalam pengukuran Belanja Daerah; bahwa agar pelaksanaan pengukuran Belanja Daerah dapat berjalan dengan lancar, tertib, efisien dan efektif maka perlu merubah lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2020 pada bagian Lampiran. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2020 diubah.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 82 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Balita Gizi Kurang Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada kelompok usia balita dari keluarga kurang mampu/memiliki kerawanan ekonomi, maka pemerintah kabupaten memberikan bantuan sosial untuk kegiatan pemberian makanan tambahan pemulihan balita gizi kurang;
b. bahwa agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran, lancar, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun petunjuk pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Balita Gizi Kurang Kabupaten Wonogiri Tahun 2018;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 36 Tahun 2009, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 19 Tahun 2011, Permendagri Nomor 54 Tahun 2007, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda Kbaupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012, Perbup Wonogiri NOmor 22 Tahun 2012, Perbup Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan, Persyaratan Jenis dan Bentuk Makanan, Perorganisasian Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial, Pertanggungjawaban, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan, Ketentuan Lain-lain dan Kentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Produk Usaha Daerah Jenis Retribusi Straw Dan Pelayanan Inseminasi Buatan.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri dalam Pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat lebih memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan di Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 107 Tahun 2017;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penyelenggaraan tugas UPTD Puskesmas dan Inseminasi Buatan, pelayanan Inseminasi Buatan, mekanisme pelayanan Inseminasi Buatan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi dan pembiayaan pelayanan Inseminasi Buatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2018 dicabut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
