Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
ABSTRAK:
A. Bahwa Retribusi Daerah Merupakan Salah Satu Sumber
Pendapatan Daerah Yang Penting Guna Membiayai Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Pelayanan Kepada
Masyarakat Serta Mewujudkan Kemandirian Daerah;
B. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi
Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Dan Pelaksanaannya
Harus Diatur Dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI;
BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI;
BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
BAB V :PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF;
BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF;
BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB VIII : SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB IX : TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB X : PEMBAYARAN RETRIBUSI;
BAB XI : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;
BAB XII : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI;
BAB XIII : KEDALUWARSA PENAGIHAN;
BAB XIV : PEMERIKSAAN RETRIBUSI;
BAB XV : KETENTUAN KHUSUS;
BAB XVI : PENYIDIKAN;
BAB XVII :KETENTUAN PIDANA;
BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tentang Penyelenggaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai kewenangannya menyelenggarakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi setiap kendaran bermotor yang dioperasikan di jalan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nnmor 133 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomar 156 Tahun 2016; 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2019.
Dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya Nomor 1102/Dishubkominfo.I/2012
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2021
20 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Optimalisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Palangka Raya Dalam Pengakajian Dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Optimalisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Palangka Raya Dalam Perumusan Dan Kebijakan Pembangunan Daerah Serta Melaksanakan Reformasi Birokrasi Di Pemerintah Kota palangka Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Unang Nomor 20 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2016; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PRINSIP DAN TUJUAN;
BAB III : OPTIMALISASI;
BAB IV : PELAKSANAAN;
BAB VI : ANGGARAN ;
BAB VII : KOMPETENSI PELAKSANAAN;
BAB VIII : LAPORAN OPERASIONAL;
BAB IX : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
17 alaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan terjadinya Perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah,
kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah berkenaan dan/ atau Keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21
Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2019 Nomor 18), di ubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2019 Nomor 18), di ubah
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa Keberadaan laboratorium pengujian mutu
konstruksi merupakan salah satu program jasa
konstruksi yang terencana dan terarah dalam
pelaksanaan proses pengujian mutu bagi perkembangan
pembangunan di daerah. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, perlu
pembinaan dan pengawasan kepada pengguna dan
penyedia jasa dibidang konstruksi oleh pemerintah kota
Palangka Raya secara berkala dalam bentuk
menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan
dalam kegiatan pengujian mutu bahan
bangunan/konstruksi. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang
pengujian mutu konstruksi, maka diperlukan
pengaturan tentang Pengelolaan Laboratorium Pengujian
Mutu Konstruksi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Pengaturan mengenai Pengelolaan Laboratorium Pengujian
Mutu Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan, pedoman,
dan pengawasan dalam pengujian standar mutu bahan
dalam setiap kegiatan pengujian mutu di Laboratorium
Pengujian Mutu Konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
26 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Barcode Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelengaraan tata kelola
Pemerintah yang baik dengan prinsip demokratis,
transparan, alruntabel, efissien dan dapat di pertanggung
jawabkan, perlu dirumuskan kebijakan di bidang
E-Govemment dalam membina pertanahan. Aplikasi Barcode SPPT merupakan sistem
informasi yang menyediakan nama pemilik, alamat
tempat tinggal, alamat tanah, luasan, titik koordinat,
perbatasan dan riwayat tanah. Aplikasi barcode ini
merupakan sistem informasi kepemilikan atas hak tanah
serta menjadi sarana penguatan kualitas pelayanan
publik kecamatan, karena data-data letak tanah dan
sejarah/riwayat tanah
E-Seruice
dan
akan
lebih memperkuat hak
kepemilikan tanah pemohon, sehingga dapat mengurangi
kepemilikan ganda pada satu lokasi yang sama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
a. mengatur pengelolaan aplikasi Barcode untuk seluruh pemangku
kepentingan pembangunan di daerah; dan
b. mengelola penyampaian data tepat guna untuk kepentingan masyarakat
umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Palangka Raya Dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5)
Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kebijakan dan Strategi Kota Palangka Raya dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun
2016; 10. Peraturan Daerah Kata Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2017; 11. Peraturan Daerah Kata Palangka Raya Nornor 2 Tahun
2019; 11. Peraturan Daerah Kata Palangka Raya Nornor 2 Tahun
2019; Peraturan Walikata Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017.
Kebijakan Dan Strategi Kota Palangka Raya Dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Peraturan Walikota Palangka Raya
Nomor 20 Tahun 2019
22 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 20 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan
penerimaan Pajak Restoran sebagai salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka dipandang perlu
melakukan perubahan kedua kalinya atas
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09
Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07
Tahun 2011
Pasal I; Pasal II
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 21 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan
penerimaan Pajak Hotel sebagai salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
dipandang perlu melakukan perubahan kedua
kalinya atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 13 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07
Tahun 2011
Pasal I; Pasal II
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha Negara- Standar/Pedoman
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2021/21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2017
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kota Palangka Raya meliputi Naskah Dinas Produk Hukum dan Surat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2021
190 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
