Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN LINGGA TERBILANG (JKLT)
ABSTRAK:
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN LINGGA TERBILANG SEBAGAI PENGGANTI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN LINGGA DALAM UPAYA UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT KAB. LINGGA YANG RAWAN MISKIN/KURANG MAMPU DAN BELUM MEMPUNYAI JAMINAN KESEHATAN DIMANA PEMBIAYAAN DIKELOLA SECARA MANDIRI, TERKOORDINASI DAN TERPADU
UU NO 25 TAHUN 2002; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 58 TAHUN 2005; UU NO 25 TAHUN 2009; UU NO 36 TAHUN 2009; UU NO 23 TAHUN 2014; PERMENKES NO 71 TAHUN 2013; PERMENKEU NO 206 TAHUN 2013; PERMENKES NO 19 TAHUN 2014; KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO 686/MENKES/SK/VI/2010; PERDA KAB LINGGA 1 TAHUN 2016; PERBUP LINGGA NO 2 TAHUN 2016
DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN LINGGA TERBILANG (JKLT) AGAR DIGUNAKAN SEBAGAI PETUNJUK TEKNIS BAGI PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA, PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) YANG BEKERJA SAMA DENGAN PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN LINGGA TERBILANG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016.
MENCABUT PERATURAN BUPATI NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN LINGGA (JKL)
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINANDAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 20 PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP no. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006
Tunjangan perumahan yang diberikan adalah sebagai pengganti penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD Kab. Lingga terhitung 1 Januari 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2023
dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan - standar operasional prosedur pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 238
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Pajak daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian
daerah. Bahwa dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Lingga secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lingga tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
UU No.14 Tahun 2002; UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020; Perda Kab.Lingga No.1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) dan (4) dan ayat (5) PP No 43 Tahun 2014tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 33 TAHUN 2004; UU NO 12 TAHUN 2011; UU NO 6 TAHUN 2014; UU NO 30 TAHUN 2014; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 43 TAHUN 2014; PP NO 60 TAHUN 2014; PERMNDAGRI NO 1 TAHUN 2014;PERMENDAGRI NO 111 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014; PERDA KAB LINGGA NO 1 TAHUN 2016; PERBUP LINGGA NO 1 TAHUN 2016
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN ATAU RETRIBUSI DAERAH DIMAKSUDKAN SEBAGAI PEDOMAN BAGI PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2021
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 13,54/2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2010.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK Dl WILAYAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
UNTUK MENJAMIN TERLAKSANANYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DIDALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, MAKA PERLU PENGINTEGRASIAN KOMITMEN DAN SUMBER DAYA PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM SUATU SISTEM PEMBANGUNAN KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
UU NO 4 TAHUN 1979; UU NO 4 TAHUN 1997; UU NO 20 TAHUN 1999; UU NO 39 TAHUN 1999; UU NO 1 TAHUN 2000; UU NO 23 TAHUN 2002; UU NO 26 TAHUN 2000; UU NO 25 TAHUN 2002; UU NO 13 TAHUN 2003; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 23 TAHUN 2004; UU NO 21 TAHUN 2007; UU NO 11 TAHUN 2012; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 2 TAHUN 1988; PP NO 2 TAHUN 2002; PP NO 3 TAHUN 2002; PP NO 47 TAHUN 2008; PERMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO 11 TAHUN 2011; PERMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO 12 TAHUN 2011; PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO 13 TAHUN 2011; PERDA KAB LINGGA NO 8 TAHUN 2007; PERDA KAB LINGGA NO 6 TAHUN 2011; PERDA KAB LINGGA NO 11 TAHUN 2011; PERDA KAB LINGGA NO 4 TAHUN 2014
PERATURAN INI MENGIDENTIFIKASI RUANG LINGKUP DAN SASARAN, PERAN PEMERINTAH KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHANT, GUGUS TUGAS DAN RENCANA AKSI SERTA KEPENGURUSANNYA, PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2023
untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah - pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 239
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009; UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.22 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.79 Tahun 2022; Perda Kab.Lingga No.7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
ABSTRAK:
BERDASARKAN PASAL 9 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL, DIPANDANG PERLU MENGATUR TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJUNGAN RESES PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA
UU NO 25 TAHUN 2002; UU NO 28 TAHUN 1999; UU NO 33 TAHUN 2004; UU NO 12 TAHUN 2011; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 58 TAHUN 2005; PP NO 12 TAHUN 2017; PP NO 18 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO 62 TAHUN 2017; PERDA KAB LINGGA NO 7 TAHUN 2008; PERDA KAB LINGGA NO 2 TAHUN 2017; PERDA KAB LINGGA NO 5 TAHUN 2017
PERATURAN INI MENJELASKAN BESARAN TKI, RESES DAN DO PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2015
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (lhkpn)
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) Dl KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
ABSTRAK:
UNTUK MEMPERKUAT KOMITMEN TERSEBUT DALAM HAL PENCEGAHAN KORUPSI MAKA DIPERLUKAN KEPATUHAN DALAM PELAPORAN LHKPN DI LINGKUNGAN PEMKAB LINGGA
UU NO 28 TAHUN 1999; UU NO 20 TAHUN 2001; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 5 TAHUN 2014; UU NO 30 TAHUN 2002; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 53 TAHUN 2010; INSTRUKSI PRESIDEN NO 5 TAHUN 2004; KEPUTUSAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NO KEP.07/KPK/02/2005
PERATURAN INI MERINCI PIHAK YANG HARUS MELAKSANAKAN PENYAMPAIAN LHKPN, TIM PENGELOLA LHKPN, DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
