Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 651 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 37 Tahun 2016

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP_37_TH_2016.pdf

PEnjabaran APBD

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, sisa dana desa di Rekening Kas Umum Daerah, dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya atau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD, sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa; b. bahwa sehubungan dengan adanya sisa anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015, perlu sisa anggaran dimaksud perlu dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri A); 32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 26);
peraturan ini mengatur mengenai perubahan keempat atas peraturan bupati nomor 59 tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
peraturan bupati nomor 59 tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.
jumlah 5 halaman + ampiran 35 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 36 Tahun 2016

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERBUP_36_TH_2016.pdf

perdagangan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penataan usaha minimarket sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo.
Mengingat : 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pentaan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
peraturan ini mengatur mengenai penataan minimarket di kabupaten sidoarjo . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, penyelenggaraan minimarket ( pendirian, perizinan, tenaga kerja dan jam kerja, kemitraan) kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 35 Tahun 2016

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

PERBUP_35_TH_20116.pdf

penghapusan piutang retribusi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, perlu mengatur ketentuan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Mengingat : 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61); 21. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 30);
peraturan ini mengatur mengenai tata cara pemberian, pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan piutang retribusi izin mendirikan bangunan. . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, dasar pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi IMB, dasar penghapusan retribusi IMB, prosedur penghapusan, pengawasan dan sanksi,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlha 12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 34 Tahun 2016

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

perbup_34_th_2016.pdf

piutang retribusi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan;
Mengingat : 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Derah dan Retribusi (Lembaran Negara Nomor 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 4 Seri C); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61); 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 32);
peraturan ini mengatur mengenai tata cara pemberian, pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan piutang retribusi izin gangguan . Pengaturan meliputi antara lain: ketetntuan umum, pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan retribusi izin gangguan, persyaratan, pengawasan dan sanksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 33 Tahun 2016

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE DAN PENGURANGAN, PEMBETULAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sidoarjo No. 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Download file:

PERBUP_33_TH_2016.pdf

penghapusan sanksi pajak

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE DAN PENGURANGAN, PEMBETULAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22)
peraturan ini mengatur mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrate dan pengurangan, pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, pemberian pertimbangan, mekanisme pengurangan/penghapusan,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 32 Tahun 2016

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

PERBUP_32_TH_2016.pdf

tata kelola organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka agar dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional, Pada Fasilitas Kesehatan Pertama Milik Pemerintah Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D); 27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 49);
peraturan ini mengatur mengenai tata kelola badan layanan umum daerah pada pusat kesehatan masyarakat di kabupaten sidoarjo . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, prinsip tata kelola, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, milai dan tujuan, struktur organisasi dan tugasnya, pejabat pengelola, tata kerja, kepegawaian, dewan pengawas, remunerasi, standar peylayanan minimal, tarif layanan, keuangan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 35 halaman + lampiran 2 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 31 Tahun 2016

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "DELTA TIRTA" KABUPATEN SIDOARJO

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERBUP_31_TH_2016.pdf

BLUD

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "DELTA TIRTA" KABUPATEN SIDOARJO

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlu dilakukannya beberapa penyempurnaan/ penambahan substansi Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 31)
peraturan ini mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 31 tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum "delta tirta" kabupaten sidoarjo . Pengaturan meliputi antara lain: merubah Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo terkait tuga dan tanggung jawab direktur utama

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
merubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo
jumlah 3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 28 Tahun 2016

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SIDOARJO SEHAT

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP_29_TH_2016.pdf

kesehatan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SIDOARJO SEHAT

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat;
Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri E); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Sidoarjo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 19 Juni 2003 Nomor 3 Tahun 2003 Seri C); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan kabupaten sidoarjo sehat . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, penyelenggaraan, tugas pokok dan fungsi, pembiayaan,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 27 Tahun 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Doc_27_th_2016.pdf

APBD

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlu dilakukan perubahan beberapa substansi dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
mengingat : 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016; 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
peraturan ini mengatur mengenai peraturan bupati nomor 43 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 . Pengaturan meliputi antara lain: merubah Lampiran VI huruf C pada Tabel Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya E-Purchasing diubah, Huruf E angka 7.b diubah dan Huruf O angka 1 Surat Perintah Lembur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 26 Tahun 2016

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD

Download file:

perbup_26_th_2016.pdf

penjabaran APBD

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 April 2016 Nomor SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/ Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tanggal 26 April 2016 Nomor 421/1889/404.3.1/2016 perihal Penganggaran Kembali Dana DAK TA. 2010 - 2011 serta surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 Mei 2016 Nomor 050/431/404.5.4/2016 perihal Perubahan Peruntukan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 pada Romawi V.24, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri A); 32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 16);
peraturan ini mengatur mengenai perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 59 tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
merubah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
jumlah 7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT