Dinas Perikanan - kedudukan - fungsi - susunan organisasi - tugas - tata kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2019/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, telah ditetapkan Perturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kaupaten Jepara;
bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan bidang perikanan kepada masyarakat maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk disesuaikan; sebagaimana;
bahwa berdasarkan pertimangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu berdasarkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Repulik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 ; Peraturan Daerah Kaupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 pada Pasal 3, Pasal 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan Bupati yang diubah/dicabut yakni Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018 - 2029
ABSTRAK:
bahwa visi Kabupaten Jepara adalah mewujudkan Jepara madani yang berkarakter maju dan berdaya saing;
bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Jepara menuju Smart Regency diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada Perangkat Daerah yang disusun dalam bentuk Masterplan Smart City Kabupaten Jepara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018-2029;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/ 12 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 ;
Peraturan Bupati ini mengenai pedoman pemerintah daerah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam mendukung pengembangan Smart City 2018 sampai dengan tahun 2029. Dalam hal tersebut mencakup Sistematika Masterplan Smart City yang berisi Visi Pengembangan Smart City, Strategi Pembangunan Smart City, Rencana Aksi Smart City Daerah, Peta Jalan Smart City.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa satuan pendidikan merupakan salah satu wahana strategis dalam rangka menciptakan sumber terdidik, menyuarakan kebaikan serta membekali generasi pribadi Menimbang daya manusia yang agar dapat berkarakter, menjadi berintegritas, dan bermoral;
bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Kabupaten Jepara peserta didik yang berintegritas dan bermoral antikorupsi, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Perlidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ; UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 ;
Peraturan Bupati ini mengatur Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Jepara meliputi Ruang Lingkup, Implementasi, Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Kerjasama, Publikasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan dan Pembiayayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan maka perlu mengubah rencana strategis perangkat daerah kabupaten Jepara antara lain indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kegiatan, penyederhanaan dan penambahan kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 diubah.
60 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 62 Tahun 2019
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Jepara No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
Mengubah :
Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jepara dan untuk opersionalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Nalumsari II, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah baru dan mengubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Jepara
tentang Pembentukan UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 2 huruf b.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat aerah Kabupaten Jepara diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan, Pelaporan dan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan, Pelaporan dan Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara No 7 tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pejabat Pengelola Keuangan BLUD
Bab III Perencanaan dan Penganggaran
Bab IV Pelaksanaan Anggaran
Bab VII Pengelolaan Piutang dan Utang/Pinjaman BLUD
Bab VIII Investasi
Bab IX Pelaporan dan Akuntansi
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
94 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Jaminan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan yang penyelenggaraan jaminan sosial oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, agar dirinya, pekerja, atau anggota keluarganya terlindungi dalam kepesertaan program jaminan sosial, maka perlu diatur adanya sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
bahwa untuk pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Jaminan Sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Jaminan Sosial;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nornor 86 Tahun 2013 ; Peraturan Presider Nomor 82 Tahun 2018 ; Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 7 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengenai pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dan selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima iuran yang memenuhi undang-undang. Dimana pelayanan publik yang dimaksud berupa perizinan terkait usaha, perpanjangan izin, rekomendasi izin, IMB, pembuatan SIM, STNK, Seterfikat Tanah, Paspor, administrasi calon pengantin dan imunisasi bagi jamaah haji.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional lndonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pejabat Negara Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Harl Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang diberikan bagi PNS, Calon PNS, Pejabat Negara dan anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan wnum, dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bagan Akun Standar
ABSTRAK:
bahwa untuk memudahkan penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yangbaik diperlukan Bagan Akun Standar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Bagan Akun Standar;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 39 tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 238/PMK.05/201; Permendagri No 108 Tahun 2016; Permendagri No 33 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bagan akunstandar sebagai pedoman untuk pencatatan transaksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2013 dicabut.
92 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
