Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa pergeseran anggaran an tar obyek belanja dan/ atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 pada Lampiran I dan II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 diubah
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Jepara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa salah satu kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dalam program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat adalah pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau rum/ atau buruk pabrik rokok; bahwa dalam rangka pelaksanaaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi buruh pabrik rokok di Kabupaten Jepara Tahun 2022 dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran maka diperlukan petunjuk teknis; bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215./ PMK. Q7 / 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati paling
kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan,
besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten -Jepara Tahun 2Q.22;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang ketentuan umum, pesyaratan penerima BLT DBHCTHT, petunjuk teknis penyaluran, pemantauan dan pendanaan BLT DBHCHT beserta Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Revisi Anggaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang revisi anggaran, batasan revisi anggaran, mekanisme revisi anggaran dan pelaksanaan revisi anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2014 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; informasi milik Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menyusun kebijakan Pengamanan Informasi melalui Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, pelaksanaan, CSIRT, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan teknis kepada perangkat daerah dan pembiayaan penyelenggaraan persandian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 40 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Single Data System
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip Satu Data Indonesia di Daerah, penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pendanaan kegiatan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 dicabut.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.390.256.969.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber
dari: a. pendapatan asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
70 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 42 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis RSUD R.A. Kartini Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan program taktis strategis BLUD dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis BLUD yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian visi dan misi; bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran serta memuat cara pencapaian tujuan dan sasaran berupa strategi dan program pada RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara; bahwa untuk melaksanakan ketetntuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis RSUD R.A. Kartini Tahun 2023-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis RSUD R.A. Kartini Tahun 2023-2026 merupakan acuan/pedoman bagi RSUD R.A. Kartini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategi Bisnis RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022 dicabut.
47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dalam memberikan penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kemampuan Keuangan Daerah
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 44 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dicabut.
96 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan benar termasuk dalam hal pemulihan Kerugian Daerah; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian ganti Kerugian Daerah, maka perlu menetapkan tata cara pelaksanaannya; bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, dalam rangka kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan dengan efektif dan efiesien maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan penyelesaian kerugian daerah, informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan penghapusan piutang atas kerugian daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 dicabut
40 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
