Pergub Prov. Lampung No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 33,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ll Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 27 Tahun 2021; PMK No. 134/PMK.07/2022; Perda Lampung No. 7 Tahun 2007; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019; Perda Lampung No. 5 Tahun 2021; Perda Lampung No. 13 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 41 Tahun 2020; Pergub Lampung No. 57 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 7 Tahun 2022; Pergub Lampung No. 12 Tahun 2022
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
8 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2022
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 32,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O21
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung No. 7 Tahun 2007; Perda Lampung No. 8 Tahun 2022
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggartan Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
10 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 31,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang
bersih, efektif, transparan dan akuntabel dalam
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta
Negara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung
Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
mengefektifkan Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung perlu dilakukan revisi terhadap
Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2021;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 1999; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapakn mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
6 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2O21 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 30,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2O18 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka pelalsanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 34 Tahun 20 I I telah ditetapkan Peraturan
Gubernur l,ampung Nomor 79 Tahun 2Ol8 tentang Kelas Jabatan di
berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Mengenai Persetujuan Penetapan Perubahan
Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Nomor B/982/M.SM.04.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022, perlu
merubah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor
79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung, untuk disesuaikan dengan penetapan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPAN&RB No. 25 Tahun 2020; PermenPAN&RB No. 39 Tahun 2013; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapakan mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kelas Jabatan Di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
4 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2022
APBDPajak dan Retribusi DaerahPNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Gubernur lampung Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2O21
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2022
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 29,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022
ABSTRAK:
Dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021; Perpres No. 5 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 117 Tahun 2018; Permendagri No. 82 Tahun 2022; Perda Lampung No. 2 Tahun 2011; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019; Pergub Lampung No. 40 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 41 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermototr, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
14 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2022
PERGUB Prov. Lampung No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Sistem Renumerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H. ABDUL MOLEOEK PROVINSI LAMPUNG
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 28,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur lampung Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubemur Lampung Nomor 48 Tahun 2019
Tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung perlu
dirubah karena adanya penyederhanaan birokrasi di
lingkungan instansi pemerintahan, ingin meningkatan
lingkungan instansi pemerintahan, ingin meningkatan
pelayanan, memelihara sumber daya manusia yang
pelayanan, memelihara sumber daya manusia yang
produktif dalam peningkatan jumlah kunjungan pasien dan
BOR (Bed Occupancy Rate) yang maximal sebagai rumah
sakit rujukan tertinggi di Provinsi Lampung;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; PMK No. 9/PMK.02/2006; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Permenkes No. 28 Tahun 2014; PMK No. 76/PMK.05/2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung No. 8 Tahun 2016; Pergub No. 6 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapakan mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. H Abdul Moleoek Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
17 hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2022
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964,, UU No 14 Tahun 1964, UU No 18 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 81 Tahun 2012, Perpres No 97 Tahun 2017, PerMenLHK No P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, Perda Provinsi Lampung No 9 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
Halaman : 41
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NO 47 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung No 47 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha
di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor l.E/ HK.03/ Men.B.2O22 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minera-l dan Batubara, perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubemur Nomor 47 Tahun 2O2l tentang Pendelegasian Kewenangan Penzinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan
Gubemur Lampung tenta-ng Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2O2l tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 tahun 2014, PP No 96 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2016, PP No 5 Tahun 2021, PP No 96 Tahun 2021, Perpres No 97 Tahun 2014, Perpres No 82 Tahun 2020, Perpres No 55 Tahun 2022, PerMendagri No 80 tahun 2015, PerMendagri No 138 Tahun 2017, PerMendagri No 25 tahun 2021, Peraturan BKPM No 3 Tahun 2021, Peraturan BKPM No 4 Tahun 2021, Peraturan BKPM No 5 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 7 Tahun 2015, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2017, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Halaman : 97
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2022
KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi I"ampung, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendaalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
Pasal 18 ayat ( 6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU NO 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 13 Tahun 2006, UU No 8 Tahun 2010, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 12 Tahun 2017, PP No 43 Tahun 2018, PP No 94 Tahun 2021, Perpres No 94 Tahun 2021, Perpres No 54 Tahun 2018, InPres No 5 Tahun 2004, PermenpanRB No 52 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerKPK No 2 Tahun 2019, PerBPKP No 5 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Lampung Tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Halaman : 13
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia
yang inovatif, kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Perpustakaan Nasiona-l Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
b. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat mengembangkan potensi masyarakat;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kualitas dan kuantitas yang dilakukan berdasarkan karakteristik fungsi dan tuj uan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan, perlu dilakukan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan
Berbasis Inklusi Sosial;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 20 Tahun 2003, UU No 43 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2014, Perpres No 18 Tahun 2020, PerPusNas No 7 Tahun 2020, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019,, Perda Provinsi Lampung No 16 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasin Inklusi Sosial
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Halaman : 13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat