Peraturan Bupati (PERBUP) tentang NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu penetapan jabatan pelaksana yang ada yang diperlukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
UU no.10 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.11 Tahun 2017; PP no.12 Tahun 2019; PP no.49 Tahun 2018; Permenpanrb no 41 Tahun 2018; Permendagri no.80 Tahun 2015;Perda no.11 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tujuan; Penamaan Jabatan Pelaksana; Pengangkatan dan Pemindahan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
6 halaman peraturan dan 36 halaman lapiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumberpendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah dengan memberikan pelayanan serta pengendalian dan pengawasan sehingga perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.1 Tahun 2004; UU no.15 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.135 Tahun 2020; PP no.8 Tahun 2006; PP no.39 Tahun 2007; PP no.69 Tahun 2010; PP no.55 Tahun 2016; PP no.12 Tahun 2017; PP no.12 Tahun 2019; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; PP no55 Tahun2016; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.6 Tahun 2008; Perda no.3 Tahun 2009; Perda no.5 Tahun 2010; Perda no.16 Tahun 2011; Perda no.17 Tahun 2011; Perda no.3 Tahun 2012; Perda no.4 Tahun 2012; Perda no.3 Tahun 2013; Perda no.6 Tahun 2013; Perda no.10 Tahun 2013; Perda no.16 Tahun 2013; Perda no.17 Tahun 2013; Perda no.18 Tahun 2013; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.13 Taqhun 2019; Perbup no.50 Tahun 2016; Perbup no.1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DIKABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana keluraan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
UU no.10 Tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.12 Tahun 2019; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.130 Tahun 2018; Permendagri no.33 Tahun 2019; Permenkeu no.8/PMK.07/2020; Perda no.6 Tahun 2004; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.13 Tahun 2019;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Jumlah Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD; Rincian Bantuan Pendanaan Kelurahan; Mekanisme Pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
6 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 22 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bengkayang No. 30 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
Mengubah
PERBUP Kab. Bengkayang No. 13 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum Bulan Mei Tahun 2020 akibat Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bengkayangt Tahun Anggaran 2020 secara lengkap dan benar dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sesuai sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 didaerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bengkayang Tahun Anggaran 2020
pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;UU no.10 Tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.1 Tahun 2004; UU no.1 Tahun 2004; UU no.15 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.56 Tahun 2005; PP no.71 Tahun 2010; PP no.2 Tahun 2012; PP no.12 Tahun 2017; PP no.18 Tahun 2017; PP no.12 Tahun 2019; Permendagri no.32 Tahun 2011; Permendagri no.33 Tahun 2019; Permendagri no.20 Tahun 2019; Permenkeu no.19/PMK.07/2020;Permenkeu no. 35/PMK.07/2020; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.13 Tahun 2019;
Peraturan ini perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kab. Bengkayang no.1 Tahun 2020 mengenai penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Peraturan Bupati Kab. Bengkayang no.1 Tahun 2020
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
UU no.10 Tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Taun 2014; PP no.12 Tahun 2017; PP no.12 Tahun 2019; PP no.24 Tahun 2020; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.33 Tahun 2019; Permenkeu no.49/PMK.05/2020; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.13 Tahun 2019; Perbup no.1 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembiayaan Tunjangan Hari Raya; Pengendalian Internal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan mesyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum(DAU) Tambahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
UU no.10 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 Tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.25 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.12 Tahun 2011; UU no.17 tahun 2013; UU no.23 Tahun 2014; PP no.8 tahun 2006; PP no.39 tahun 2007;PP no.71 tahun 2010; PP no.27 Tahun 2014; PP no.12 Tahun 2017; PP no.17 tahun 2018; PP no.12 Tahun 2019; Perpres no.16 tahun 2018; Permendagri no.13 tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; permendagri no.19 tahun 2016; Permendagri no.130 Tahun 2018; Per LKPBJP no.8 tahun 2018; Per LKPBJP no.9 tahun 2018
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan; Perencanaan; Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
13 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERMENT) DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan tata kelola penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (e-Goverment)
UU no.10 Tahun 1999; UU no.11 Tahun 2008; UU no.25 Tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; PP no.38 Tahun 2007; PP no.61 Tahun 2010; PP no.7 Tahun 2019; Perpres no.95 Tahun2018; Permenkominfo 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Permendagri no. 80 Tahun 2015; Permenkominfo no.4 Tahun 2016; Permenpanrb no.4 Tahun 2016; Permenpanrb no.5 Tahun 2018; Perda no,11
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan SPBE; Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pembiayaan; sanksi; Ketentuan Lain-lain;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
20 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIVIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyrakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang, maka dipandang perlu untuk membuat suatu pedoman identifikasi, verifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat.
UU no.10 tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; Permendagri no.52 Tahun 2014; Permendagri no.80 Tahun 2015; perda no.4 Tahun 2019;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Panitia Masyarakat Hukum Adat; Tata Cara Identifikasi, verifikasi dan Penetapan; Penyelesaian Sengketa;Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
7 halaman peraturan dan 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NO 85 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), pasal 28 ayat (5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611); perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pengelolaan Keuangan Desa
UU no.10 Tahun 1999; UU no.6 Tahun 2014; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no1 Tahun 2020; PP no.42 Tahun 2014; PP no.60 Tahun 2014; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.20 Tahun 2018; Permenkeu 205/ PMK.07/2019; Permendespdtt no.13 Tahun 2019; Permendespdtt no.11 tahun 2019; Permendespdtt no.6 Tahun 2020; Permenkeu no. 35/PMK.07/2020; Permenkeu no. 40/PMK.07/2020
Peraturan ini merubah peraturan Bupati nomor 85 Tahun 2018 pada Ketentuan Pasal 1
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
peraturan Bupati nomor 85 Tahun 2018
9 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah
UU no.10 Tahun 1999; UU no.20 Tahun 2003; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.19 Tahun 2005; PP no.48 Tahun 2008; PP no.74 Tahun 2008; PP no.17 Tahun 2010; PP no.61 Tahun 2010; PP no.18 Tahun 2016; PP no.12 Tahun 2017; Perpres no.87 Tahun 2017; Permendikbud no. 24 Tahun 2007; Permendikbud no.24 Tahun 2007; Permendikbud no.50 Tahun 2007; Permendikbud no,64 Tahun 2014; Permendikbud no.82 Tahun 2015; Permendikbud no.18 Tahun 2016; Permendikbud no.22 Tahun 2016; Permendikbud no.75 Tahun 2016; Permendikbud no.3 Tahun 2018; Permendikbud no.3 Tahun 2019; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.13 Tahun 2019; Perbup no.1 Tahun 2020; Permendikbud no.44 Tahun 2019; SE Mendikbud no.1 Tahun 2020; SE Mendikbud no.4 Tahun 2020;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Penyelenggara; Tata Cara PPDB; Pembiayaan; Detentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
14 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
