Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA PENETAPAN PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SERTA MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar proses Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, terutama dibidang pengangkatan, pembebasan, pemberhentian serta melantik dan mengambil sumpah/janji jabtan fungsional sehingga perlu untuk diatur.
UU no.10 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.7 Tahun 1977; PP no.11 Tahun 2017; PP no.53 Tahun 2010; Permendagri no.80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara no.7 Tahun 2017; Perda no.11 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pengangkatan, Pembebasan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Tertentu; Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Tertentu; Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan Fungsional; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA JAGOI KECAMATAN JAGOI BABANG DENGAN DESA SEKIDA, DESA GERSIK, DESA SELUAS KECAMATAN SELUAS, DAN DESA SIDING KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang
UU no 10 Tahun 1999; UU no.6 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.43 Tahun 2014; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.45 Tahun 2016; Permendagri no.137 Tahun 2017; Permendagri no.141 Tahun 2017; Perda no.5 Tahun 2003
Peraturan ini mengatur tentang batas Desa secara letak dan secara lintang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
8 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA SEKIDA DENGAN DESA JAGOI, DESA GERSIK, DAN DESA KUMBA KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintah di Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Sekida dengan Desa Jagoi, Desa Gersik dan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Bbang Kabupaten Bengkayang.
UU no. 10 tahun 1999; UU no.6 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.43 tahun 2014; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.45 tahun 2016; Permendagri no.141 tahun 2017; Perda no.5 tahun 2003;
Peraturan ini mengatur tentang abatas desa dan denah koordinat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
7 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa. perlu menetapkan Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.6 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.43 tahun 2014; PP no.43 tahun 2014; PP no.60 tahun 2014; Permendagri no.111 tahun 2014; Permendagri no.114 tahun 2014; Permendes no.16 tahun 2019; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.83 tahun 2015; Permendagri no.20 tahun 2018; Perda no.6 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Pengalokasian Dana Desa; Penyaluran; Penatausahaan Penggunaan ADD; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
10 halaman peraturan dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 48 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bengkayang No. 5 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
PERBUP Kab. Bengkayang No. 40 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Bupati/Walikota menetapkan rincian dana desa untuk setiap Desa sehingga perlu ditindaklanjuti
UU No.10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.157 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendes PDTT No.13 Tahun 2020, PMK No.205/PMK.07/2019, Permendes PDTT No.17 Tahun 2019, Perda No.6 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Desa Penerima Dana Desa; Penetapan Rincian Dana Desa; Mekanisme Dan tahap Penyaluran Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa; Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DIKABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal
UU no. 10 tahun 1999; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.2 tahun 2018; Permensos no.9 tahun 2018; Permenpupr no.29/PRT/M/2018; Permendikbud no.32 tahun 2018; Permendagri no.100 tahun 2018; Permendagri no.101 tahun 2018; Permendagri no.114 tahun 2018; Permendagri no.121 tahun 2018;Permendagri no.121 tahun 2018; Permenkes no.4 tahun 2019; Perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Organisasi; Tugas; Kerjasama; Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Integrasi SPM Dalam Dokumen Perencanaan; Koordinasi; Pembiayaan; Monitoring dan Evaluasi; Penegndalian dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
9 halaman peraturan dan 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang perilaku pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no.10 tahun 1999; UU no.25 tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.53 tahun 2010; PP no.96 tahun 2012; Permendagri no.80 tahun 2015; Permenpanrb no.17 tahun 2017; Perda no.11 tahun 2016;Perda no.2 tahun 2017; Perbup no.24 tahun 2018;
peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Landasan Kode Etik; Kode Etik Pelayanan Publik; Budaya Pelayanan; Penghargaan; Pengawasam dan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
15 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 52 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PNK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditindaklanjuti dengan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan atas dana desa.
UU no.10 Tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.12 Tahun 2011; UU no.6 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP pengganti UU no.1 Tahun 2020; PP no.43 Tahun 2014;PP no.60 Tahun 2014; Perpres no.106 Tahun 2007; Permendagri no.114 Tahun 2014; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.20 tahun 2018; Permendesapdtt no.11 Tahun 2019; Permendespdtt no.17 tahun 2019; Permenkeu no.205/PNK.07/2019; Permenkeu no.35/PMK.07/2020; Permenkeu no.101/PNK.07/2020; Perda no.6 Tahun 2016
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 pada Pasal 11 ayat (2),
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATU DATA INDONESIA
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan ,perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan
Pasal 18 ayat(6) UUD RI 1945; UU no.10 tahun 1999; UU no.11 tahun 2008; UU no.14 tahun 2008; UU no.4 tahun 2011; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; UU no.30 tahun 2014; Perpres no.27 tahun 2014; Perpres no.27 tahun 2014; Permendagri no.80 tahun 2015;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Perencanaan Data; Penyelenggara Data; Pengumpulan Data; Pengolahan Data; Vrifikasi dan Validasi Data; Penyebarluasan dan Pengamanan Data;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2020.
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FASILITAS PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSUR NARKOTIKA DIKABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk yang mengancam masa depan generasi bangsa Indonesia
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no.5 tahun 1997; UU no.35 tahun 2009; UU no.36 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.25 tahun 2011; PP no.40 tahun 2013; PP no.12 tahun 2017; Perpres no.23 tahun 2010; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.12 tahun 2019Permenkes no.5 tahun 2020; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kebijakan Umum; Pencegahan; Antisipasi Dini; Penanganan dan Rehabilitasi; Partisipasi Masyarakat; Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
17 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
