Peraturan Daerah (PERDA) tentang izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Bahwa Burung Walet merupakan salah satu satwa liar yang mempunyai nilai ekonomis, dapat dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan
asli daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011;
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud Dan Tujuan; BAB III Lokasi Sarang Burung Walet Dan Pengusahaannya; BAB IV Perizinan; BAB V Kewajiban Dan Larangan; BAB VI Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian; BAB VII Sanksi Administrasi; BAB VIII Penyidikan; BAB IX Ketentuan Pidana; BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
9 Halaman dan 2 Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air MInum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang, proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel ditetapkan dengan Peraturan Bupati sehingga perlu untuk ditindaklanjuti;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.7 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 1987, PP No.16 Tahun 2005, PP No.42 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2008, Permendagri No.23 Tahun 2006, Permendagri No.2 Tahun 2007, Perda No.15 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Proses Perhitungan Tarif; Golongan Pelanggan; Dasar Kebijakan Penetapan Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Air Minum; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang No. 20 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan perlu diatur tata cara peaksanaan pemungutan retribusi;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 Tahun 2014,Perda No. 10 Tahun 2007, Perda No. 11 Tahun 2007, Perda No. 13 Tahun 2011, Perda No. 11 tahun 2012, Perda No. 3 Tahun 2013.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi; Penggolongan Tarif Retribusi Dan Jenis Kegiatan Masyarakat; Ketentuan Tarif; Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman dan 3 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP STATIS DENGAN METODE KONVERSI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka preservasi arsip statis guna memudahkan akses serta menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis, perlu dilakukan alih media arsip statis dengan metode konservasi dari bentuk asli ke bentuk digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
UU No.10 Tahun 1999, UU No.8 Tahun 1997, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.88 Tahun 1999, PP No.61 Tahun 2010, PP No.28 Tahun 2012, Perpres No.95 Tahun 2018, Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2021, Perda No.5 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pelaksanaan Konversi Arsip Status ke Dalam Format Digital; Pasca Konsversi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
11 halaman dan 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
UU no.10 Tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Taun 2014; PP no.12 Tahun 2017; PP no.12 Tahun 2019; PP no.24 Tahun 2020; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.33 Tahun 2019; Permenkeu no.49/PMK.05/2020; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.13 Tahun 2019; Perbup no.1 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembiayaan Tunjangan Hari Raya; Pengendalian Internal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan disiplin Aparatur Negara dan efektifitas pencegahan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu laporan harta kekayaan penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Wajib lapor; Penyampaian LHKPN; Pengelolaan LHKPN; Sanksi; Tata Cara Penjatuhan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendes no.1 Tahun 2015, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.13 Tahun 2011.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; jenis dan materi muatan peraturan di desa; peraturan desa; evaluasi, nomor register dan klarifikasi peraturan desa; peraturan bersama kepala desa; peraturan kepala desa; pembatalan peraturan desa; penetapan keputusan kepala desa; teknis penyusunan; penyebarluasan peraturan desa; Pembinaan, Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
15 halaman dan 34 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
ABSTRAK:
Bahwa air adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu dijaga kelestariannya dan diamankan daerah sumbernya
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Azas Landasan Dan Tujuan; BAB III Wewenang Dan Tanggung Jawab; BAB IV Kegiatan Inventarisasi Dan Perencanaan Pendayagunaan Sumber Daya Air Bawah Tanah Dan Air 5 Permukaan; BAB V Peruntukan Pemanfaatan; BAB VI Perizinan; BAB VII Kewajiban Pemegang Izin; BAB VIII Berakhirnya Izin; BAB IX Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; BAB X Sanksi Administrasi; BAB XI Ketentuan Pidana; BAB XII Ketentuan Penyidikan; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2003.
11 Halaman dan 2 Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah
UU No.10 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.61 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.87 Tahun 2017, Permendiknas No.24 Tahun 2007, Permendiknas No.50 Tahun 2007, Permendikbud No.50 Tahun 2007, Permendikbud No.64 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendikbud No.82 Tahun 2015, Permendikbud No.18 Tahun 2016, Permendikbud No.22 Tahun 2016, Permendikbud No.75 Tahun 2016, Permendikbud No.3 Tahun 2018, Permendikbud No.3 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2020, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2020, Perbup No.1 Tahun 2021, Permendikbud No.1 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Penyelenggara; Tata Cara PPDB; Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
15 halaman dan 29 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perusahaan Daerah (Persero) PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM) Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Bahwa Badan Usaha Milik Daerah dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional guna menunjang pelaksanaan Pemerintahan daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud Dan Tujuan; BAB III Tambahan Setoran Modal; BAB IV Penganggaran; BAB V Pertanggungjawaban; BAB VI Pengawasan; BAB VII Bagian Keuntungan; BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
6 Halaman dan 2 Penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
