PEDOMAN - PENERAPAN DISIPLIN DAN - PENEGAKAN HUKUM - PROTOKOL KESEHATAN - DALAM PENCEGAHAN DAN - PENGENDALIAN - CORONA VIRUS DISEASE-2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 179, BD.2020/No.179
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-2019
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dlam peraturan ini adalah : melaksanakan Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-2019
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah:UU No 6 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahu9n 2015;PP No 18 Tahun 2016;Inpres No 4 Tahun 2020;Inpres No 6 Tahun 2020;Instruksi Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2020;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 209 Tahun 2016;
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : ketentuan umum,ruang lingkup,pelaksanaan ,monitoring dan evaluasi,sanksi,sosialisasi dan partisipasi,pendanaan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
25 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 165 Tahun 2020
ERUBAHAN - ATAS PERATURAN - BUPATI - NOMOR 93 TAHUN 2019 - TENTANG - RENCANA KERJA - PEMERINTAH DAERAH - KABUPATEN BANYUASIN - TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD.2020/No.165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten banyuasin dan sehubungan dengan adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBAD) sebagai akibat adanya perubahan pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin,maka perlu adanya penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin
- Ketentuan Pasal 335 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan ,pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan jangka menegah daerah serta tata cara perubahan Rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah,dan perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Dasar ukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001;UU No 6 Tahun 2002;UU No 17 Tahun 2003;UU No 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU NO 33 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 86 Tahun 2017;Perda No 12 Tahun 2018;Perda No 1 Tahun 2019;Peerbup No 93 Tahun 2019 ;Perbup No 144 Tahun 2018
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : perubahan atas peraturan bupati nomor 93 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten banyuasin tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 149 Tahun 2020
RENCANA - KERJA - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - BANYUASIN - TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 149, BD.2020/No.149
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021
ABSTRAK:
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah :keteneuan dalam pasal 7 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2021,perlu ditetapkan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten banyuasin tahun 2021
Dasar Hukum dalam peratuaran ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 6 Tahun 2002;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 8 Tahun 2008;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri No 21 Tahun 2011;permendagri No 86 Tahun 2017;Permendagri No 40 Tahun 2020;permendagri No 90 Tahun 2019;Perda No 1 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Maksud dan tujuan ,Tahapan penyusunan ,Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 147 Tahun 2020
PENGELOLAAN - PENGENDALIAN,- MONITORING DAN EVALUASI - TERHADAP - KINERJA - PEMBANGUNAN - DAERAH DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 147, BD.2020/No.147
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap Kinerja Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar petimbangan dalam peraturan ini adalah: bahwa bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi
pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan yang dibiayai dana Anggaran pendapatan
Belanja Daerah dan non Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah oleh Perangkat Daerah diperlukan pengaturan;
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 6 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No
9 Tahun 2015 ;PP No 39 Tahun 2006;Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;Permendagri No 86 Tahun 2017;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda
No 11 Tahun 2018;Perda No 1 Tahun 2019;Perbup No 1 Tahun 2019;Perbup No 45 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,MAKsud dan Tujuan ,Ruang Lingkup Kedududkan ,Kewenangan ,Kebijakan dan strategi ,Pengelola Pengendalıan, Monıtorıng Dan Evaluası Kınerja Pembangunan Daerah,tata cara dan pelaksanaan pengendalıan, monıtorıng dan evaluası,Dokumen admınıstrası,Ketentuan Penututp
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2ol4 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 146 Tahun 2020
SISTEM - PENGELOLAAN - SATU - DATA - INDONESIA - TINGKAT - DAERAH - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 146, BD.2020/No.146
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa dalam rangka mendukung perencanaan
pernbangunan yang berkualitas dan terpadu, serta
pengendalian pembangu.nan yang efektif, diperlukan
adanya pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap,
mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan
berkelanjutan;
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 6 Tahun 2002;UU No 25 Tahun 2004 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 61 Tahun 2010;PP No 9 Tahun 2014;Perpres No 39 Tahun 2019;Permendari No 35 Tahun 2010;Permendagri No 8 Tahun 2014;Perda No 18 Tahun 2016;Perbup No 163 Tahun 2015;Perbup No 61 Tahun 2017
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : ketentuan umum,asas maksud dan tujuan,kewenangan,sistem pengelolaan satu data indonesia
tingkat daerah,pengelolaan data,sumber daya manusia,koordinasi,kerjasama dan kemitraan,peran masyarakat dan dunia usaha,larangan dan sanks,pembiayaan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
PERUBAHAN ATAS - PERATURAN - BUPATI - NOMOR 40 TAHUN 2020 - TENTANG - TATA - CARA - PENGALOKASIAN, - PENYALURAN, - PRIORITAS - PENGGUNAAN, - PEMANTAUAN DAN EVALUASI - DANA - DESA - DALAM - KABUPATEN - BANYUASIN - TAHUN - ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2020/No.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk
kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8A ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020, menyatakan penanganan dampak pandemi
COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga
miskin di Desa
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2020;UU No 17 Tahun 2003;UU No 6 tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015;UU No 20 Tahun 2019 ;PP penganti UU No 1 Tahun 2020;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan PP No
11 Tahun 2019 ;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan PP No
11 Tahun 2019 ;PP No 12 Tahun 2019 ;Perpres No 54 Tahun 2020;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 114 Tahun 2014;Permendagri No 1 Tahun 2016;Permendagri No 44 Tahun 2016;Permendagri No 18 Tahun 2018;Permendagri No 20 Tahun 2018;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019;Permenkeu No 205/PMK.07/2019;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020;Permenkeu No 40/PMK.07/2020 ;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah No12 Tahun 2019;Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER1/PB/2020;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan
Perda No 11 Tahun 2018;Perda No 7 Tahun 2019;Perbup No 185 Tahun 2016;Perbup No 88 Tahun 2019;Perbup No 186 Tahun 2019;Perbup No 40 Tahun 2020
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain mengubah ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan umum, penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
60 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 87 Tahun 2020
KENDARAAN - DINAS - OPERASIONAL - SEWA - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANYUASIN - TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2020/No.87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa untuk menunjang kelancarn pelaksanaan tugas bagi pejabat /aparaturan harus didukung oleh saana diantaranya kendaraan dinas operasional
b.bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efesiensi anggaran pemerintah daerah kabupaten banyuasin ,perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU N0 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 20004;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimmana telah beberapa kali dibah terakhir dengan U No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Perpres No 16 Tahun 2018;Permendagri No 7 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; ketentuan umum ,asas dan tujuan penggunaan ,kebutuhan dan pemanfaatan ,tata cara dan spesifikasi ,pemeliharaan dan perawatan,kontrak sewa,pengawasan dan pengendalian ,sanksi,ketentuan penututp
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 80 Tahun 2020
ORGANISASI- TUGAS - FUNGSI - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2020/No.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Makarti Jaya Kelas D Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah :bahwa untuk mendukung dan mewadahi penyelenggaraan
operasionalisasinya perlu diatur dan ditetapkan
Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Makarti Jaya
Kelas D Pratama sesuai Peraturan Perundang-Undangan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permenkes No 24 Tahun 2014;Permenkes No 56 Tahun 2014;Permenkes No 3 Tahun 2020;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dngan Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 171 Tahun 2016;Perbup No 133 Tahun 2018;Perbup No 134 Tahun 2018 Tahun 2018 ;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum,Pembentukan dan kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi,kepegawaian dan tata cara kerja,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 79 Tahun 2020
ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2020/No.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi Kelas D Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah :bahwa untuk mendukung dan mewadahi penyelenggaraan
operasionalisasinya perlu diatur dan ditetapkan
Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi
Kelas D Pratama sesuai Peraturan Perundang-Undangan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002,UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 ) sebagaimana telah diubah
dengan PP No 72 Tahun 2019;Permenkes No 24 Tahun 2014;Permenkes No 56 Tahun 2014;Permenkes No 3 Tahun 2020;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 171 Tahun 2016;Perbup No 133 Tahun 2018;Perbup No 134 Tahun 2018
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum,pembentukan dan kedudukan ,susunan organisasi,tugas dan fungsi,kepegawaian dan tata kerja,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 43 Tahun 2020
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan
bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu
memberikan bantuan keuangan untuk pemilihan kepala
desa
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 tahun 2002; UU No 6 tahun 2014;UU No 23 tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;PP N0 12 Tahun 2019;Permendagri No 112 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri No 65
Tahun 2017 ; Permendari No 84
Tahun 2015;Permendari No 44
Tahun 2016;Permendari No 20
Tahun 2018;Perda No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup
Nomor 3 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda
No 11 Tahun 2018;Perda No 7 Tahun 2019;Perbup No 185 Tahun 2016 ;Perbup No 115 Tahu 2017;Perbup No 114 Tahun 2019;Perbup No 186 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah :Ketentuan umum,Sumber pembiayaan ,Jumlah desa dan panitia,penerimaan belanja bantuan keuangan ,tata cara penyaluaran ,pemnggunaan pertangungjawaban dan pelaporan ,pembinaan dan pengawasaan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020.
15 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
