Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (5), Pasal 24 ayat (5), Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 2);
Peraturan ini berisi tentang;
1. ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup pengaturan dalam perbup ini yang meliputi:
a. Tata Cara Penerbita.n SITU-MB dan SIUP-MB;
b. Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;
c. Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif; dan
d. Tata Cara Penertiban.
3. ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TANDA MERAH PADA BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK TERHADAP IBU HAMIL RESIKO TINGGI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan ibu hamil dan janin serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu diatur Pemberian Tanda Merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak Terhadap Ibu Hamil Resiko Tinggi;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tanda Merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak terhadap Ibu Hamil Resiko Tinggi;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
Peraturan ini berisi tentang;
1. ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Pembentukan Perbup ini:
a. bermaksud menjadi panduan, arahan dan acuan bagi Pemerintah
Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Klinik, Bidan Praktek Mandiri dan Masyarakat dalam melayani Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Terpadu, mendeteksi Resiko Tinggi, Menandai (Tanda Merah) dan Memberikan tindakan yang sesuai;
b. bermaksud menjadi pedoman perangkat daerah terkait untuk menyusun Rencana Kegiatan Pelayanan pada ibu hamil, khususnya Resiko Tinggi menurut Skor Poedji Rochyati;
c. bertujuan meningkatkan perlindungan pada ibu hamil, khususnya ibu hamil dengan resiko tinggi melalui edukasi dan konseling pada setiap pemeriksaan, kelas ibu hamil di Posyandu dan sarana-sarana lain yang bisa memberikan perlindungan pada ibu hamil;dan
d. bertujuan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap Ibu Hamil, terutama yang resiko tinggi.
3. Tanggung Jawab Pemda;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
5. Pelayanan Ibu Hamil Resiko Tinggi;
6. Pemberian Tanda Merah;
7. penggunaan Tanda Merah;
8. Monitoring dan Evaluasi;
9. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka perlu menetapka.n Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto ;
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penyerahan Pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 1976 Nomor 9/C);
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 1980 Nomor 10);
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 51);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Klasifikasi PDAM;
3. Tata cara Perhitungan Penggunaan Air Minum;
4. Tarif Air Minum;
5. Tata cara Pemutusan dan Pencabutan;
6. Tata cara Penyambungan kembali Saluran Air Minum;
7. Sanksi;
8. tata cara pemeriksaan meter air;
9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak· Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 9);
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Peraturan ini berisi tentang APBD TA 2018 Kabupaten Mojokerto
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 57A ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahuri 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah terakhir dcngan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian lnsentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 71) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 36);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pemberian insentif;
3. Besaran insentif;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
ABSTRAK:
a. bahwa guna menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak parkir, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3 );
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 65);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Parkir (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 74 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 65) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah dan setelah angka 27 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 28 dan angka 29;
2. Ketentuan angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah dan setelah angka 27 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 28 dan angka 29;
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4a;
4. Ketentuan judul BAB IV diubah;
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3) Pasal 5 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4);
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 6 diubah;
7. Ketentuan Pasal 7 diubah;
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5) diubah;
9. Ketentuan Pasal 11 dihapus;
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah;
11. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:
a. bahwa guna menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak restoran, maka Peraturan Bupati Nomor 4 7 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 7 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto 'Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3 );
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 64);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 64) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, angka 8 dan angka 13 Pasal 1 diubah dan setelah angka 28 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 29 dan angka 30;
2. Ketentuan Pasal 2 diubah;
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus;
4. Ketentuan Pasal 5 diubah;
5. Ketentuan Pasal 6 diubah;
6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6a;
7. Ketentuan Pasal 7 dihapus;
8. Ketentuan judul BAB IV diubah;
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4);
10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 9 diubah;
11. Ketentuan Pasal 10 diubah;
12. Ketentuan Pasal 11 diubah;
13. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 11a dan Pasal 11b;
14. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) diubah;
15. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah;
16. Ketentuan dalam Lampiran diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Pasal BAB II Pasal 2(dua) ditambahkan 3(tiga) ayat;
2. Ketentuan dalam Lampiran I:
a. Bagian 1.111.D. angka 1 (satu) huruf b diubah;
b. Bagian 1.III.D. angka 2 (dua) diubah; c. Bagian Il.11.B, angka 1 (satu) diubah; d. Bagian II.Ill. huruf I diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
60 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaran DAK Bidang Infrastruktur serta dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun
201 7 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran · Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 201 7 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 8 );
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 40);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 40) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017 AKIBAT PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, terdapat perubahan perangkat daerah selaku entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
b. bahwa Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi harus melakukan pengelolaan anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan dengan berpedoman kepada Standar, Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah;
c. bahwa untuk dapat memenuhi karakteristik laporan keuangan sebagai proses akuntansi dan langkah awal pelaksanaan kegiatan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka harus dilakukan pencatatan saldo awal akun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencatatan Saldo Awal Entitas Akuntansi Tahun
Anggaran Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan ini mengatur tentang Pencatatan Saldo Awal Entitas Akuntansi TA 2017 Akibat Perubahan Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
