Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suati Peraturan Bupati Tuban;
b. bahwa dengan ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suatu Peraturan Bupati Tuban;
1. UU No 12 Tahun 1950;
2. UU No 17 Tahun 2003;
3. UU N0 1 Tahun 2004;
4. UU No 33 Tahun 2004;
5. UU No 28 Tahun 2009;
6. UU No 23 Tahun 2014;
7. PP No 58 Tahun 2005;
8. PP No 69 Tahun 2010;
9. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimanan diubah Permendagri 21 Tahun 2011
10. Perda Kab Tuban Nomor 5 Tahun 2011
11. Perda Kab Tuban Nomor 4 Tahun 2011
12. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2011
13. Perda Kab Tuban Nomor 7 Tahun 2011
14. Perda Kab Tuban Nomor 8 Tahun 2011
15. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2011
16. Perda Kab Tuban Nomor 11 Tahun 2011
17. Perda Kab Tuban Nomor 12 Tahun 2011
18. Perda Kab Tuban Nomor 1 Tahun 2012
19. Perda Kab Tuban Nomor 2 Tahun 2012
20. Perda Kab Tuban Nomor 3 Tahun 2012
21. Perda Kab Tuban Nomor 5 Taun 2012
22. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2012
23. Perda Kab Tuban Nomor 7 Tahun 2012
24. Perda Kab Tuban Nomor 12 Tahun 2012
25. Perda Kab Tuban Nomor 15 Tahun 2015
26. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2016
27. Perda Kab Tuban Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan ini berisi ketentuan umum, alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerima insentif, pemanfaatan dan besaran insentif, penganggaran, pelakanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomr 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Penerima Bantuan Iuaran Daerah dan Surat Pernyataaan Miskin Kabupaten Tuban Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan nasional yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat yang disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran
b. baha untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarak miskin diluar peserta Penerima Bantuan Iuran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Tuban telah mengalokasikan anggaran guna melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah melalui Penerima Bantuan Iuran dan Surat Pernyataan Miskin
c. bahwa dalam pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Tuban perlu suatu pedoman dalam penyelenggaraannya;
d. dahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimanan diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melelui Penerimaan Bantuan Iuran Daerah dan Surat Pernyataan Miskin Kab Tuban TA 2017
1. UU No 12 tAHUN 1950
2. UU Nomor 15 Tahun 2004
3. UU No 33 Tahun 2004
4. UU No 40 . UU 2004
5. UU Nomor 36 Tahun 2009
6. UU Nomor 44 Tahun 2009
7. UU No 23 Tahun 2014
8. PP No 65 Tahun 2005
9. PP Nomor 79 Tahun 2005
10. PP Nmor 101 Tahun 2012
11. Perpres Nomor 12 Tahun 2013
12. PMKesehatan nomor 741 Tahun 2008
13. PMKesehatan Nomor 001 Tahun 2012
14.Keputusan menteri kesehatan Nomor 595/Menkes/SKA/11/1993
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/2004
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nmor 992/Menkes/SK/X/2008
18. Perda Prov Jatim Nomor 11 Tahun 2005
19. Peraturan Gubernur Jatim Nomor 45 Tahun 2011
20. Peraturan Gubernur Jatim Nomor 70 Tahun 2012
21. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2007
22. Perda Kab Tuban Nomor 15 Tahun 2015
23. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2016
24. Perda kab Tuban Nomor 14 Tahun 2016
25. Perda Kab Tuban Nomr 23 Tahun 2016
26. Perda Kab Tuban Nomr 24 Tahun 2016
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2016
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016
Ketentuan ini mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melelui Penerimaan Bantuan Iuran Daerah dan Surat Pernyataan Miskin Kab Tuban TA 2017. Berisi diantaranya Asas dan Tujuan; Kebijakan Pengembangan Program PBI Daerah dan SPM; Sasaran dan Kepersertaan Program PBI daerah dan SPM; ruang lingkup pelayanan kesehatan; pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; tarif pelayanan; hak dan kewajiban; administrasi dan kepesertaan; prosedur pelayanankesehatan; Pendanaan Program PBI Daerah Jamkesda; Mekanisme Pencairanana dana; Tarif Pelayanan; Pengelolaan Dana PBI Daerah dan SPM; Organisasi Penyelenggaraan PBI Daerah dan SPM; Pemantauan dan Evaluasi;
Penanganan Keluhan; Pencatatatn dan Pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Perda Nomr 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Perangkat dAERAH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban telah berubah, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keprotokolan di Lingkungsn Pemerintah Kabupaten Tuban
1. UU Nomor 12 Tahun 1950
2. UU Nomor 24 Tahun 2009
3. UU Nomor 9 Tahun 2010
4. UU Nomor 5 Tahun 2014
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011
8. Perda Nomor 14 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012
Ketentuan ini tentang Keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat. Ketentuan ini berisi Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Acara Kenegaraan dan acara resmi; Tata Tempat; Tata Upacara; Tata Penghormatan; Tamu negara, tamu peemrintah dan atau tamu lembaga negara lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Keprotokolan beserta perubahnnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Sementara Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017
ABSTRAK:
a. hanwa untuk melaksanaan Pasal 97 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Keetntuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tuban Nomor4 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian bagioan desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maak perlu mengatur pengalokasian bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017
1. UU Nomor 12 Tahun 1950
2. UU Nomor 17 Tahun 2003
3. UU Nomor 28 Tahun 2009
4. UU Nomor 6 Tahun 2014
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
7. Perda Nomor 5 Tahun 2011
8. Perda Nomor 23 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015
10. PeraturanBupati Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan tentang Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017.Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi sementara bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk pemerintah desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 85 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan batas jumlah maksimal surat permintaan pembayaran uang persediaan,surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan dan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan bagi organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten tuban tahun anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
201 7, perlu menetapkan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban Tahun Anggaran 201 7 dalam suatu Peraturan Bupati;
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
201 7, perlu menetapkan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban Tahun Anggaran 201 7 dalam suatu Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 10);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan batas jumlah maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 84 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah K.abupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap tambahan penghasilan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu disesuaikan dengan perkembangan struktur organisasinya;
b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 14 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tu.ban diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 83 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta tindak lanjut Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perda, maka perlu menetapkan kode wilayah tata kearsipan di Lingkungan Pemkab Tuban dalam SUatu Perbup.
Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perda;
Perbup Tuban No 31 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Tuban;
Perbup Tuban No 13 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemkab Tuban sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 36 Tahun 2013;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kode Wilayah Tata Kearsipan;
3. Ketentuan Lain-Lain;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Perbup Tuban No 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemkab Tuban dinyatakan dicabut dan Tidak berlaku;
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 82 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban TA 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan . Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bupati Menetapkan rincian Dana Desa untuk Setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 Seri A Nomor 10);
Peraturan Bupati Toban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 11);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Penetapan Rincian Dana Desa;
3. Penyaluran Dana Desa;
4. Penggunaan Dana Desa;
5. Pelaporan Dana Desa;
6. Sanksi;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 81 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Pemda secara efektif, efisien dan terpadu, guna terwujudnya tata pemerintahan yang baik, maka perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemda di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban Tahun 2017 dan menetapkannya dalam suatu Perbup.
Permendagri No 22 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Perbup Tuban No 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kab Tuban.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemkab Tuban;
3. Sasaran Objek Pengawasan;
4. Ruang Lingkup Pengawasan;
5. tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Laporan;
7. Pembiayaan;
8. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 80 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas PeraturanBupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Nomor 05 tentang Penyusutan dan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual terhadap aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusutan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusutan neraca awal tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun
2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Toban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Toban ( Berita Daerah Kabupaten Toban Tahun
2014 Seri E Nomor 19) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
