PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 74, BD.2017/NO.74
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka ketentraman dan perlindungan masyarakat diruang publik sekitar bangunan gedung dan Jalan Provinsi diperlukan penyediaan akses pemantauan lokasi melalui penyediaan dan pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka ketentraman dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.28 Tahun 2002 ;3.UU No.38 Tahun 2004 ;4.UU No.30 Tahun 2014 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.UU No.11 Tahun 2008 ;7.PP No.36 Tahun 2005;8.Perda No. 3 Tahun 2016 ;9.Perda No. 8 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.aspek teknis;3.monitoring dan evaluasi;4.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 73 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 73, BD.2017/NO.73
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip efisien dan efektif dalam perencanaan dan penganggaran pengadaan Barang/Jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
1.UU No.23 Tahun 2000;2.UU No.1 Tahun 2004 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.58 Tahun 2005 ;5.PP No.27 Tahun 2014 ;6.PP No.54 Tahun 2010 ;7.PMDN No.13 Tahun 2006;8.Perda Prov Banten No. 7 Tahun 2006
terdapat dalam pasal 3
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 72 Tahun 2017
SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 72, BD.2017/NO.72
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan penatausahaan Barang Persediaan di Perangkat Daerah, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.58 Tahun 2005 ;7.PP No.27 Tahun 2014 ;8.PP No.71 Tahun 2010 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006;10.PMDN No.19 Tahun 2016;11.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006;12.Pergub Prov Banten No.18 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3. penatausahaan barang persediaan;4.pembinaan , pengawasan , dan pengendalian;5.penyelesaian kerugian daerah;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
19 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 71 Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, BD.2017/NO.71
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyeragaman penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, perlu pedoman penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
1.UU No. 23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.33 Tahun 2004 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.58 Tahun 2005;8.PP No.39 Tahun 2007 ;9.PP No.60 Tahun 2008 ;10.PP No.27 Tahun 2014 ;11.PP No.54 Tahun 2010 ;12.PP No.60 Tahun 2015 ;13.PMDN No. 13 Tahun 2006 ;14.PMDN No.33 Tahun 2017;15.Perda Prov Banten No. 7 Tahun 2006;16.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2011 ;17.Perda Prov Banten No.9 Tahun 2011 ;18.Perda Prov Banten No.2 Tahun 2014;19.Pergub Banten No.29 Tahun 2007 ;20.Pergub Banten No.26 Tahun 2010
STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 70, BD.2017/NO.70
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belanja program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah, diperlukan standar satuan harga yang dibakukan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.33 Tahun 2004 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.58 Tahun 2005 ;8.PP No.39 Tahun 2007 ;9.PP No.71 Tahun 2010 ;10.PP No.27 Tahun 2014 ;11.PP No. 54 Tahun 2010 ;12.PMDN No.13 Tahun 2006 ;13.PMK No. 49/PMK.02/2017 ;14.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006;15.Pergub Banten No.29 Tahun 2007
PENEMPATAN UANG DAERAH BERUPA DEPOSITO PADA BANK UMUM
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BD.2017/NO.69
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENEMPATAN UANG DAERAH BERUPA DEPOSITO PADA BANK UMUM
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Uang Daerah Berupa Deposito Pada Bank Umum.
1.UU No.7 Tahun 1992 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.33 Tahun 2004 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.55 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PP No.39 Tahun 2007 ;10.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006
1.ketentuan umum;2.mekanisme penetapan calon mitra;3.perjanjian kerja sama;4.bentuk penempatan uang daerah;5.pelaporan;6.sumber dana;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 68 Tahun 2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2017/NO.68
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan nomenklatur dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta Pengadaan barang/jasa, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten;
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.25 Tahun 2009 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.58 Tahun 2005 ;6.PP No.12 Tahun 2017 ;7.PP No.54 Tahun 2010
;8.PMDN No.52 Tahun 2011;9.PMDN No.99 Tahun 2014 ;10.PKLKPB/JP No.5 Tahun 2012;11.PKLKPB/JP No.14 Tahun 2012 ;12.PKLKPB/JP No. 13 Tahun 2012 ;13.PKLKPB/JP No.17 Tahun 2012 ;14.PKLKPB/JP No.1 Tahun 2015 ;15.Perda No.8 Tahun 2016 ;16.Pergub Prov Banten No.4 Tahun 2014 ;17.Pergub No.83 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.maksud dan tujuan;3.ruang lingkup;4.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan SIstem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) Pemerintah Provinsi Banten, Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rencana Induk dan Standardisasi PEnyelenggaraan Digital GOverment Service, Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Banten
RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD.2017/NO.67
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mensinergikan penyelenggaraan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi secara komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam penerapan e-government dan layanan publik berbasis digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman, dan berkesinambungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.11 Tahun 2008 ;3.UU No.14 Tahun 2008 ;4.UU No. 25 Tahun 2009 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.UU No.30 Tahun 2014 ;7.PP No.60 Tahun 2008 ;8.PP No.82 Tahun 2012 ;9.IP No. 3 Tahun 2003 ;10.PMKI No.26/PER/M.KOMINFO/5/2007 ;11.PMKI No.41/PER/M.KOMINFO/11/2007 ;12.PMDN No.52 Tahun 2011 ;13.PMPAN No.35 Tahun 2012 ;14.PMKI No.10 Tahun 2015
1.ketentuan umum;2.rencana induk teknologi informasi dan komunikasi
;3.peran serta masyarakat;4.monitoring dan evaluasi;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
23 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 66 Tahun 2017
TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD.2017/NO.66
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan integritas Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu peran serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan;
b. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertangunggjawabkan;
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No.31 Tahun 1999 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No.30 Tahun 2002 ;5.UU No.13 Tahun 2006 ;6.UU No.14 Tahun 2008 ;7.UU No.5 Tahun 2014 ;8.UU No.23 Tahun 2014 ;9.UU No.30 Tahun 2014
;10.PP No. 71 Tahun 2000 ;11.PP No.53 Tahun 2010 ;12.PP No.12 Tahun 2017 ;13.PMPANRB No.PER/05/M.PAN/4/2009 ;14.PMDN No.52 Tahun 2014 ;15.PMPANRB No.52 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.laporan pelanggaran;3.tindak lanjut laporan pelanggaran;4.perlindungan;5.pealporan dan publikasi;6.sanksi;7.pembiayaan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
16 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 65 Tahun 2017
KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BD.2017/NO.65
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.23 Tahun 2014
;4.PP No.60 Tahun 2008 ;5.PP No. 18 Tahun 2016 ;6.PP No. 12 Tahun 2017 ;7.PP No.54 Tahun 2010 ;8.PKBPKP No. PER-362/K/04/2012 ;9.Perda Prov Banten No. 8 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
