Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 74, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 73
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta mewujudkan
pengelolaan arsip urusan sosial yang handal guna
mewujudkan tertib arsip, keselamatan aset dan perlindungan
bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif Urusan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa
Timur;
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 73, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 73 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta mewujudkan
pengelolaan arsip Urusan Kesehatan yang handal guna
mewujudkan tertib arsip, keselamatan aset dan perlindungan
bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur;
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 72, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 72 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan
Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8
Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing;
UU 2/1950; UU 23/2014; Perda prov jatim 8/2017
Peraturan ini mengatur mengenai Pemantauan Orang Asing. Ruang lingkup Pemantauan Orang Asing meliputi:
a. Orang Asing yang akan melakukan kunjungan dan/atau
kegiatan di Daerah; dan
b. Orang Asing yang sudah berada di Daerah. memuat: mekanisme pemantauan orang asing; tim koordinasi pemantauan orang asing; peran serta masyarakat; pendanaan; pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
jumlah 7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 71, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 71 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TIMU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
mengoptimalkan peranan Dewan Riset Daerah Provinsi
Jawa Timur dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan
pembangunan daerah, perlu melakukan perubahan
terhadap organisasi dan tata kerja Dewan Riset Daerah
Provinsi Jawa Timur
Peraturan ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 50 Tahun 2010
Jumlah 8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 70, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 70 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah haruslah didasarkan atas
prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas sesuai dengan rencana, program/kegiatan,
serta fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
Peraturan ini mengatur mengenai Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2020 yang meliputi pekerjaan
pembangunan gedung negara, jalan, dan jembatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
jumlah 5 halaman dan 2 lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 69, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 69 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI DAN SWASTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
bahwa untuk melengkapi kebutuhan operasional
Sekolah yang belum terpenuhi pada Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Reguler, perlu adanya biaya penunjang operasional
penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus
Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33
Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di
Provinsi Jawa Timur belum mengatur mengenai biaya
penunjang operasional penyelenggaraan Pendidikan
untuk Sekolah Khusus, sehingga perlu diganti;
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman Biaya Penunjang
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan
Sekolah Khusus Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa
Timur; memuat: ketentuan umum; maksud dan tujuan; mekanisme; penggunaan dana; pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
jumlah 10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 67, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 67 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2019 semula sebesar Rp 33.519.933.801.035,43
bertambah sebesar Rp 4.484.787.549.256,93 sehingga menjadi
sebesar Rp 38.004.721.350.292,36
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
jumlah 14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 66, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 66 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PENYELENGGARAAN ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PERIODE 2019 - 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pemahaman anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam
menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah, perlu dilakukan orientasi bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
yang baru memasuki masa tugasnya;
Peraturan ini mengatur mengenai kegiatan Orientasi bagi Anggota DPRD dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan,
sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam
melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan 1 (satu) kali pada awal
masa jabatan setelah Anggota DPRD dilantik dan
mengucapkan sumpah/janji Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
jumlah 5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 65, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 65 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah untuk penanganan korban konflik/kerusuhan Papua di
Jawa Timur serta menindaklanjuti Romawi V angka 26 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 dan adanya pelaksanaan kegiatan
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan
Peratuan ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2019 yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
mengubah pergub jatim 132/2018
jumlah 9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 64, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 64 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur, perlu menetapkan sebuah pedoman untuk
pelaksanaannnya;
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman
Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
jumlah 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
