Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi Dana Bantuan
Operasional Sekolah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, serta pelaksanaan
program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau
mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dalam APBD, maka untuk optimalisasi
anggaran dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah perlu diadakan Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11 . Peraturan Pemerlntah Nomor 109 Tahun 2000; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2017; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; 31 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14
Tahun 2007; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2008; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1
Tahun 2012; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3
Tahun 2012; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5
Tahun 2017; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13
Tahun 2017; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2019; 41 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
Tahun 2019; 42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17
Tahun 2019; 43. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 ; memuat antara lain: perubahan anggaran menjadi Jumlah Pendapatan. Rp 2.620.014.437.505,88; jumlah belanja; dan Jumlah Pembiayaan Netto . Rp 183.205. 712.500,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun
2015; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.
Materi Pokok: mengatur mengenai Remunerasi Pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Tulungagung. memuat antara lain: ketentuan umum, tujuan dna prinsip; ruang lingkup; indikator penilaian; konponen remunerasi; honorarium; penatausahaan keuangan; pelaksanaan remunerasi; penyesuaian remunerasi; monitoring dan evaluasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
jumlah 28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 ayat ( 1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umurn Daerah dan Pasal 53 Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan
Layanan Urnum Daerah Pada unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung, maka
perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6 . Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; 7 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun
2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016; 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
Materi pokok: mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan dan prinsip pengadaan; jenis dan pelaku pengadaan; pelaksanan pengadaan; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan; pengadaan khusus; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa teknis pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Tulungagung telah
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di
Kabupaten Tulungagung;
b . bahwa seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang
terjadi di Kabupaten Tulungagung, maka terhadap Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana
dimaksud huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud
dalam huruf a dan huruf b , maka perlu merubah Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2020 ten tang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan Di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2019; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2020; 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019;
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan Seberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
10 Tahun 2020 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten
Tulungagung. memuat perubahan pasal 12 dan lampiran VI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
mengubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
10 Tahun 2020 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten
Tulungagung
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi dana transfer serta
program dan kegiatan guna mendukung penanganan pandemi
Corona Virus Di.sease 2019 (COVID-19), penyesuaian alokasi
Dana Bagi Hasil dan pemetaan (mapping) klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur perencanaan dan penganggaran dana
transfer, penyesuaian alokasi Dana Bantuan Operasional
Sekolah, penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah,
pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi,
penyelenggaraan pembiayaan klaim Rumah Sakit Darurat
COVID-19 ke Kementerian Kesehatan, penyesuaian atas
penerapan tata kelola BLUD pada Puskesmas, serta
pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/ atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau
belum dianggarkan dalam APBD, maka perlu menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan
Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2020; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2020;
Materi Pokok: mengatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 88) diubah
yaitu terkait besaran pendapatan dan belanja daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
mengubah peraturan bupati tulungagung nomor 88 tahun tentang penjabaran APBD TA 2021
jumlah 99 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ISKAK TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan pada Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Iskak Tulungagung maka
telah ditetapkan jenis dan tarif layanan yang tertuang dalam
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Tarip Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak
Tulungagung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2018;
b. bahwa dengan semakin berkembangnya jenis layanan baru
pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. lskak
Tulungagung dan untuk mewujudkan pelayanan yang
transparan dan akuntabel, maka terhadap layanan baru
tersebut perlu dilakukan penetapan jenis dan besaran tarif
layanannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b , maka Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tarip Layanan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Iskak Tulungagung sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
3 Tahun 2018 perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali
dalam Peraturan Bupati;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
582/MENKES/SK/VI/ 1997; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun
2010
Materi pokok: mengatur mengenai Tarip Layanan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Iskak Tulungagung. memuat antara lain: ketentuan umum; jenis dan sifat pelayanan; nama , obyek dan subyek tarif layanan kesehatan; cara mengikur tingkat penggunaan jasa; perisip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif layanan kesehatan struktur dan besaran tarif layanan kesehatan; tata cara pembayaran;tata cara penagihan; saat tarif layanan terutang; pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan; pengelolaan penerimaan rumah sakit; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2013 Nomor 5); dan
2. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 3),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
jumlah 56 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a . bahwa berdasarkan amanah ketentuan Pasal 29 ayat (1)
huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit dan amanah ketentuan Pasal 36 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa untuk
memenuhi persyaratan administrasi penerapan BLVD telah
ditetapkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun
2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Iskak Tulungagung;
b. bahwa da1am rangka meningkatkan kinerja layanan secara
profesional kepada masyarakat serta untuk menindaklanjuti
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka terhadap
Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata
Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung
sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu kembali mengatur Tata
Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755/ MENKES/PER/IV / 2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/ Menkes/ SK/ IV / 2002; 24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
Kep/26/M.Pan/ 2/2004; 25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/11/2008; 26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
228/Menkes/SK/ III/ 2002; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun
2010
Materi Pokok: Mengatur mengenai Tata
Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dengan tujuan Peraturan Tata Kelola ini adalah untuk memberikan
pedoman dalam:
a. hubungan tata kerja antara Pemilik dengan Pengelola,
Tenaga Administrasi dan Tenaga Profesional Kesehatan;
dan
b. pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional
layanan Rumah Sakit. memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup dan prinsip tata kelola; tata kelola korporasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kota Tulungagung Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2021 - 2023
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2)
huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23
Tahun 2017 ten tang Sistem Pemyelenggaraan Perlindungan
Anak dan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di
Kabupaten Tulungagung, perlu disusun Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Layak Anak Tahun 202 1-2023 di Kabupaten
Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 6 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
Tahun 2008; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02
Tahun 2009; 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun
2012; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2014; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23
Tahun 2017; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2019
Materi POkok: mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Layak Anak Tahun 202 1-2023 di Kabupaten
Tulungagung yang merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam
upaya melaksanakan strategi pembangunan daerah dengan
pengintegrasikan pemenuhan hak anak menjadi satu kesatuan
dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, pengawasan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan di Daerah; memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan; sistematika; pemantauan dan evaluasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
jumlah 48 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a . bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Vuus
Disease 2019, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 77 Tahun 2020; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2020; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2020;
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Teknis Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; pengajuan dan pencairan; pertanggungjawaban dan laporan; pengawasan; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung,
Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Tulungagung
dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau
pekerjaannya;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan
perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2019; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tu1ungagung Nomor 20 Tahun
2016; 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip; pelaporan dan penetapan status gratifikasi; tindak lanjut pelaporan gratifikasi; unit pengendalian gratifikasi; susunan organisasi; wewenang dan kewajiban UPG; pengawasan; hak dan perlindungan; sanksi; pembiayaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
jumlah 15 januari
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
