penetapan - tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kota Solok
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 9 Tahun 2010; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 2006; Permendagri Nomor 7 Tahun 2006; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang penetapan nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan di lingkungan pemerintah kota solok yang memuat ketentuan umum; maksud dan tujuan; tanda nomor kendaraan dinas; pembiayaan; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok TA 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Standar Biaya Umum dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok untuk Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018;
UU Nomor 8 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 74 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 11 Tahun 2011; Permendagri Nomor 33 Tahun 2017; PMK RI Nomor 49/PMK.02/2017
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 tentang standar biaya umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 yang mengubah ketentuan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018
Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 entang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018
22 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 4
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat-pejabat yang telah mengelola keuangan daerah antara lain adalah Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, trensparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibutuhkan beban kerja yang lebih besar pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;
UU Nomor 8 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Perda Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008; Perda Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang memuat ketentuan umum; pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; tata cara pembayaran; pengecualian pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; pengawasan; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 3 Tahun 2018
uang persediaan - jumlah nominal batas maksimal - perangkat daerah
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 3
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Solok TA 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Kepala Daerah perlu mengatur batas jumlah maksimal Uang Persediaan (UP) untuk Perangkat Daerah Kota Solok Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018;
UU Nomor 8 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Perda Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kota Solok Nomor 10 Tahun 2017; Perwali Solok Nomor 114 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang jumlah nominal batas maksimal uang persediaan perangkat daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 yang memuat diantaranya ketentuan umum; uang persediaan; tambahan uang persediaan; dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2018
bantuan perbaikan rumah tidak layak huni - korban bencana alam dan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengurangi beban korban bencana alam dan sosial masyarakat miskin di Kota Solok yang menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga miskin dibidang perumahan yang terdampak korban bencana alam dan bencana sosial maka diberikan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk korban Bencana Alam dan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
UU Nomor 8 Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2012; Perda Kota Solok Nomor 10 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni untuk korban bencana alam dan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Tahun 2018 yang memuat diantaranya ketentuan umum dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok No. 15 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pedidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Solok, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, serta dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus
Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini memuat tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Paud dan Lembaga Kursus; Peserta Didik/ Warga Belajar dan Jumlah Peserta Didik/ Warga Belajar; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kurikulum dan Strategi Pembelajaran; Persyaratan Penyelenggara; Perizinan; Penamaan dan Penomoran; Perubahan Penyelenggaraan; Evaluasi dan Sistem Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pembinaan; Sumber Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok No. 14 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus upaya pelaksanaan Penataan Ruang Kota sesuai dengan Peruntukan Ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031, maka setiap pemberian izin mendirikan bangunan dan pengkaplingan tanah terlebih dahulu harus mendapat Izin dari Pemerintah Kota Solok, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Ruang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2009; dan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012
Peraturan Walikota ini memuat tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Perizinan; Perubahan Peruntukan Tanah; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok No. 13 Tahun 2017
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Solok No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Di Kawasan Perdagangan
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan yang sesuai dengan rencana kota, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi di Kawasan Perdagangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012; dan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini memuat tentang Ketentuan Umum; Penataan Bangunan Teras dan Kanopi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok No. 11 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Solok
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Solok, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Solok dengan menetapkan peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Solok
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OO7; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2OO9; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15; Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2O16; dan Peraturan Walikota Solok Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini memuat tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pengawasan; Pengawasan; Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; Pemantauan dan Pemutakhiran; Pembiayaan; Standar Audit; Kode Etik; Piagam Pengawasan Internal; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok No. 9 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Solok
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap Badan Publik termasuk didalamnya Pemerintah Daerah perlu menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik, dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Solok, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Solok
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Walikota ini memuat tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
