Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD Kota Solok Tahun 2021 No. 3
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwako No. 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Permendagri No. 16 Tahun 2007, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 64 Tahun 2020
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Solak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga menjadi Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021.
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, Berita Daertah Kota Solok No. 2 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2016, dilakukan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perwako ini.
UU No. 8 Tahun Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Perda Kota Solok No. 2 Tahun 2012
Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 Perda No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2016, dilakukan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
4 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
bahwa peninjauan tarif retribusi daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan PAD. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi untuk tempat khusus parkir yang tercantum dalam Perda No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2016, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah sehingga perlu dilakukan perubahan
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Kota Solok No. 3 Tahun 2012
Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 43 Perda No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2016 dilakukan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
5 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 24 Tahun 2020, Permendagri No. 8 Tahun 1970.
Sistematika Perwali ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tunjangan Hari Raya 3. Pemberian Tunjangan Hari Raya 4. Waktu Pembayaran Tunjangan Hari Raya 5. Tata Cara Pembayaran 6. Ketentuan Lain-Lain 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (covid 19)
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya COVID 19.
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Ttahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dalam menyusun anggaran. Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam mewabahnya COVID 19 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan ineks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah dalam penanganan mewabahnya virus corona.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Penyelenggara Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, bahwa unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; dan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel maka perlu menerapkan Kode Etik Penyelenggara Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018, Permendagri No. 112 Tahun 2018.
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa 3. Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik 4. Prosedur Penegakan Kode Etik 5. Pembiayaan 6. Ketentuan Lain-Lain 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD Kota Solok Tahun 2020 No. 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Perwako No. 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2020, Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak COVID 19. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perwako tentang Perubahan Kedua atas Perwako No. 38 Tahun 2019.
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2020, Perda Kota Solok No. 4 Tahun 2019
Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Perwako Solok No. 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Solok TA 2020 diubah, sehingga menjadi Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perwako ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD Kota Solok Tahun 2020 No. 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tentang Perwako No. 39 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Perwako No. 39 Tahun 2019 mengalami perubahan
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Perda Kota Solok No. 5 Tahun 2016
Ketentuan Pasal 10 dalam Perwako No. 39 Tahun 2019 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
a. Inspektur
b. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Program dan Keuangan
c. Inspektur Pembantu I;
d. Inspektur Pembantu II;
e. Inspektur Pembantu III; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
9 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 14 Tahun 2020
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN - PENDANAAN - KELURAHAN
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Permenkeu No. 8/PMK.07/2020.
- Kota Solok dikategorikan sebagai daerah perlu ditingkatkan.
- Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan secara merata adalah sebesar Rp366.000.000,00.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 12 Tahun 2020
tugas - fungsi - jabatan struktural - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TUgas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural yang lebih rinci pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Perda Kota Solok No. 5 Tahun 2016
Sistematika Perwali ini adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Umum 2. Susunan Organisasi 3. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas 4. Peraturan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
40
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
