Perbup Kab. Banjarnegara No. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara
Mengubah
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 231, BD.2008/No.10 Seri E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara pada sebagian Lampiran I sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini serta perlu disesuaikan dan diadakan perubahan, maka dipandang perlu diatur kembali Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara yang lebih menunjang keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta mempermudah dalam penetapan pemberian dana;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2008;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008.
peraturan ini memuat Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2008.
42 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 128 Tahun 2008
PUPUK BERSUBSIDI - ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 128, BD.2008/No. 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk
mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional; bahwa agar penyediaan pupuk sesuai dengan rekomen- dasi teknis dan kebutuhan di tingkat petani, dipandang
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pupuk
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
521.3.05/27/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15
Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk dan alokasi pupuk bersubsidi, cadangan pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2008.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 112 Tahun 2008
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD.2008/No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 201
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu ditetapkan Ketentuan Batas
Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun
Anggaran 2008; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU, pengajuan SPP-UP dan SPP-GU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2008.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2008/No.4 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 65; bahwa mengingat belum tercantumnya tugas pokok,
fungsi dan tata kerja Laboratorium Lingkungan pada Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banjarnegara tersebut, maka perubahan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2004.
Peraturan ini memuat tentang kedudukan; tugas pokok fungsi;susunan organisasi; tata kerja terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2008.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2008/No.2 Sei E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Desa Pusat Pertumbuhan-Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (DPP-KTP2D) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa pembangunan ekonomi dan sosial budaya di perdesaan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional/Daerah perlu mendapatkan perhatian yang seimbang dengan Rencana Pembangunan Perkotaan; bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan kawasan perdesaan dan dalam usaha pengentasan desa tertinggal, maka dipandang perlu disusun Desa Pusat Pertumbuhan – Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (DPP-KTP2D) sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988;Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 327/KPTS/M/2002;Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986;Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun
2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun
2004.
Peraturan ini memuat tentang maksud,tujuan,sasaran,dan fungsi;struktur rencana tata ruang kawasan; pemanfaatan dan pengendalian RTR KTP2D.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2008.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 42.A Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42.A, BD.2007/No.3ASeri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan
dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 511 Tahun 2006 dipandang tidak sesuai dengan
keadaan saat ini, maka dipandang perlu dirubah dan ditetapkan
kembali; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan ini memuat Perubahan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan HonorariumPemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007 yang tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2007.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 42A Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan
dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 511 Tahun 2006 dipandang tidak sesuai dengan
keadaan saat ini, maka dipandang perlu dirubah dan ditetapkan
kembali; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2007.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 937 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 937, BD.2007/No.38 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Banjarnegara diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan
dengan mengkaji penyebab dan kebutuhan kaum miskin itu sendiri; bahwa penanggulangan kemiskinan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi; bahwa guna mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang
komprehensif, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, efektif dan efisien,
perlu disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten
Banjarnegara sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan
masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c
agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2008-2011.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005;Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 05/KEP/MENKO/
KESRA/II/2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini memuat tentang tujuan dan mekanisme penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2007.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 936 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 936, BD.2007/No.37 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada-PPDT) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, dibutuhkan perencanaan terpadu, menyeluruh dan partisipatif yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada-PPDT) dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD- PPDT); bahwa untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, namun Pemerintah lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi; bahwa guna mewujudkan program/kegiatan pembangun- an yang komprehensif, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, efektif dan efisien, perlu disusun Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai landasan bagi semua pihak, bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a s.d. c, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada-PPDT) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005;Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2007;. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2007
peraturan ini memuat penjabaran strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2007.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 930 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 930, BD.2007/No.35 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002;Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/19 Tahun 2005;Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/401Tahun 2006.
Peraturan ini memuat maksud dan tujuan;sasaran penerima;pembentukan tim dan penunjukan PPTK;sumber dana, pengelolaan keuangan dan pembiayaan;mekanisme penyaluran;perguliran kembali dana investasi; fasilitas pinjaman;sanksi terkait pelaksanaan penyaluran dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2007.
17 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
