Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021, perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 8 Tahun 2006; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 2 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa tengah No 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Provinsi Jateng No 5 Tahun 2014; Perda Kota Pekalongan No 15 Tahun 2009; Perda Kota Pekalongan No 30 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 4 tahun 2016; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) mengenai sistematika perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 101 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin mutu pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif, efisien dan terpadu sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota PEkalongan Tahun 2018;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 60 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembiayaan yang berasal dari APBD Kota Pekalongan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
18 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik melalui Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (SAKPORE) di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat, maka perlu pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik melalui Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (Sakpore) di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 82 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; Perpres N 97 Tahun 2014; Perpres No 91 Tahun 2017; Perda Kota Pekalongan No 6 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2012; Perda Kota Pekalongan No 2 Tahun 2012; Perda Kota Pekalongan No 15 Tahun 2015; Perda Kota Pekalongan No 16 Tahun 2015; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pelayanan perizinan dan non erizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE yang meliputi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elktronik melalui sistem SAKPORE; penyelenggara sistem SAKPORE; jenis perizinan dan non periziann secara elektronik melalui sistem SAKPORE; mekanisme pelayanan perizianan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE; pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, gangguan jaringan komunikasi dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Technopark Perikanan dan Technopark Batik
ABSTRAK:
bahwa pembentukan technopark perikanan dan technopark batik dalam kerangka penguatan sistem inovasi daerah diperlukan untuk mengembangkan produk berbasis teknologi dan inovasi, pemanfaatan teknologi guna peningkatan daya saing, serta mendorong hilirisasi dan komersialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal; bahwa technopark perikanan dan technopark batik telah dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Tim Koordinasi Penguatan SIstem Inovasi Daerah Nomor 071/101 dan Nomor 071/102 Tahun 2015; bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243) dan Peraturan Gubernur Jateng No 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi di Jateng (BD Prov Jateng Tahun 2017 No 76), maka technopark yang telah dibentuk sebagamana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pembentukan Technopark Perikanan dan Technopark Batik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 38 Tahun 2017; Perpres No 106 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, sasaran, fungsi technopark perikanan dan technopark batik, pembentukan dan susunan organisasi yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, Manajer Pengelola Gedung, Manajer Pengembangan Produk, Diseminasi dan Difusi Teknologi Inovatif dan Manajer Pengembangan Bisnis, Inkubasi, Kerjasama dan Promosi. Selain itu juga diatur mengenai penerima layanan technopark, pembinaan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi, kerjasama dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan perkembangan, maka perlu disusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1998; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kebijakan akuntansi dibangun atas dasar kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan. Diatur juga mengenai pelaporan keuangan, entitas wajib menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD yang disertai dengan prgnosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan Laporan Keuangan Tahunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Lelang Eks Tanah Bengkok
ABSTRAK:
bahwa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengelolaan tanah-tanah eks bengkok Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan, perlu diatur pengelolaannya dan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna, dipandang perlu mengatur pengelolaan eks tanah bengkok yang meliputi tata cara lelang tanah eks bengkok sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Lelang Eks Tanah Bengkok.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 2014.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Obyek dan Lokasi Lelang, Pengelolaan, Tata Cara Pelaksanaan Lelang, Sanksi, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Lelang Sewa Garapan Tanah Eks Bengkok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 10A Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian resiko dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapam SPIP, diperlukan pedoman penialian resiko yang dapat dipergunakan untuk menyusun dokumen penialian resiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Penilaian Resiko, Kelembagaan Penilaian Resiko, Pelaporan dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
19 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan dengan perubahan kewenangan pengelolaan air tanah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 18) dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2011;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 08 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai; bahwa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan [emerintah Kota Pekalongan dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ; Peraruran Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemcrintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Oaerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan ini memuat mengenai ruang lingkup, kewajiban, larangan, jam kerja beserta dengan sanksi adminsitrasi berbentuk hukuman jika tidak mampu melaksanakan kedisiplinan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 (dicabut); Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 (mengubah)
45 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha industri dan memberikan kemudahan perizinan, perlu pengaturan mengenai izin usaha industri dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Izin Usaha Industri perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi IUI, Kewenangan Pemberian IUI, Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan, Pelaporan, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Ketentuan PEralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2003 seri B Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubaan Izin Usaha Industri (Lembaran Derah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
24 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
