Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 114 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 114 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 114 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 114 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2010.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 114 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dicabut.
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 26 Tahun 2012
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Hari dan Jam Kerja
Bab III Kehadiran Pada Hari Dan Jam Kerja
Bab IV PNS Yang Meninggalkan Tempat Kerja Pada Jam Kerja
Bab V Pelanggaran Jam Kerja
Bab VI Apel PNS
Bab VII Hukuman Disiplin
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mengakomodasi tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang, pelaksana pemungut retribusi pasar, pelaksana pcmungut retribusi terminal, pelaksana penjaga pintu perlintasan kereta api, pelaksana penjaga repeater, pelaksana pemungut retribusi parkir serta perubahan tambahan penghasilan Kepala Unit Pengelola Pasar, Pengguna Anggaran Kecamatan, Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan, Bendahara Pengeluaran Kecamatan, Pengurus/penyimpan Barang Kecamatan, Sekretaris Desa, Pengguna Anggaran Kelurahan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan, Bendahara Pengeluaran Kelurahan, dan Pengurus/penyimpan Barang Kelurahan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Pengasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu rncnetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Ats Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Bupati Pcrnalang Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentan perubahan ketentuan pada Lampiran V
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2013.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Pengasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diubah.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Jam Malam Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. dalam perkembangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pemalang terus bertambah secara signifikan, sehingga perlu adanya pembatasan kegiatan masyarakat melalui pemberlakuan jam malam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Jam Malam Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Pemalang;
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 53 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberlakuan Jam Malam dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pemalang, Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberlakuan jam malam dalam rangka percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah dengan tujuan membatasi aktifitas masyarakat dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkernbangan keadaan dalam tahun berjalan; bahwa untuk tercapainya visi dan misi Kepala
Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5
Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan
Jangka Mencngah Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2016, dilakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2015; bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2015 menunjukkan '-
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, maka diperlukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 tahun 2008; Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 tahun 2012; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2013; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2015.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan tentang; a. Pengelola Keuangan Daerah b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD: dan c. Badan Layanan Umum Daerah. Uraian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
330 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 26 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inventarisasi Tanah Eks Bondo Desa Yang Dilelang Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya desa-desa yang berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, maka status hukum tanah eks. Bondo Desa di Kabupaten Pemalang berubah kepemilikan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa dengan adanya Perangkat/Staf Kelurahan Non PNS yang meninggal dunia atau Purna Tugs dan adanya proyek-proyek pembangunan yang menggunakan tanah eks. bondo desa di Kabupaten Pemalang ataupun karena sebab-sebab lain yang menjadikan tanah eks. bondo desa berkurang atau bertambah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Inventarisasi Tanah Eks. Bondo Desa yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Inventarisasi Tanah Eks. Bondo Desa yang dilelang Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini menatur tentang Inventarisasi Tanah Eks. Bondo Desa yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2009.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Inventarisasi Tanah Eks. Bondo Desa yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi dan
efektivitas kela ncaran pelaksanaan pemungutan retribusi
pelayanan pasar maka perlu dia tur petunjuk pelaksanaan
pemungutan retribusi pelayanan perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang meliputi Penggunaan Los Dan/ Atau Kios, Ketentuan Bagi Pengguna Pelataran Untuk Jualan, Promosi Dan Hiburan, Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi, Tata Cara Keberatan, Pengurangan, Kerlnganan Dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dicabut.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 55 Tahun 2012; Permenhub No. 133 Tahun 2015; Permenhub No. 156 Tahun 2016; Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.1472/AJ402/DRJD/2017; Perda No. 3 Tahun 2012; Perda No. 8 Tahun 2017; Perbup No. 72 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Tujuan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Tata Cara Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Bukti Lulus Berkala Kendaraan bermotor, Pemungutan Retribusi, Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pemalang No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah perlu menerapkan pelayanan
perizinan secara elektronik dan berbasis resiko; bahwa dalam rangka peningkatan penanaman modal di daerah maka perlu menerapkan pelayanan terpadu satu pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah dan Pelayanan Terpadu satu
Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
Bab IV Penyelenggaraan Perizinan
Bab V Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Bab VI Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur
Bab VII Manajemen Pelayanan
Bab VIII Pengawasan
Bab IX Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan
Bab X Pembiayaan
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2021.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
