Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 421 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

PEMEKARAN DESA KOMPANG DAN PEMBENTUKAN DESA GANTARANG KECAMATAN SINJAI TENGAH

Abstrak

Desa

Download file:

Perda-No.-17-Th-2005-Peme...n-Desa-Gantarang.pdf

Desa

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2005/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMEKARAN DESA KOMPANG DAN PEMBENTUKAN DESA GANTARANG KECAMATAN SINJAI TENGAH

ABSTRAK:

: a. bahwa berdasarkan prakarsa masyarakat yang ditindak lanjuti dengan usul Kepala Desa yang telah disetujui dalam rapat musyawarah Badan Perwakilan Desa (BPD) Kompang, mengusulkan pemekaran Desa Kompang dan pembentukan Desa Gantaran Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kompang perlu dilakukan pemekaran berdasarkan kondisi wilayah, karakteristik masyarakat dan potensi wilayah Desa; c. bahwa dengan Pemekaran dan pembentukan desa diharapkan pelayanan pada masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersi dan bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13).
(1) Wilayah Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah setelah pemekaran meliputi: a. Dusun Tombolo; b. Dusun Bonto; dan c. Dusun Barugae. (2) Batas wilayah Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah setelah pemekaran meliputi: a. Sebelah Utara dengan Desa Pattongko; b. Sebelah Timur dengan Desa Saotanre; c. Sebelah Selatan dengan Desa Gantarang; dan d. Sebelah Barat dengan Desa Arabika.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

PEMEKARAN DESA SAOTENGAH, DESA KALOBBA, DESA MASSAILE DAN PEMBENTUKAN DESA SAMATURUE KECAMATAN TELLU LIMPOE

Abstrak

Desa

Download file:

Perda-No.-16-th-2005-Peme...n-Desa-Samaturue.pdf

Desa

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2005/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMEKARAN DESA SAOTENGAH, DESA KALOBBA, DESA MASSAILE DAN PEMBENTUKAN DESA SAMATURUE KECAMATAN TELLU LIMPOE

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan prakarsa masyarakat yang ditindak lanjuti dengan usul Kepala Desa dan telah disetujui oleh masing-masing Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam rapat musyawarah dan dituangkan dalam Surat Keputusan, mengusulkan pemekaran Desa Saotengah, Desa Kalobba, Desa Massaile dan pembentukan Desa Samaturue Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat pada wilayah Desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan pemekaran dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah, karakteristik masyarakat dan potensi wilayah Desa; c. bahwa dengan pemekaran dan pembentukan desa diharapkan pelayanan pada masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan; d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Saotengah, Desa Kalobba, Desa Massaile dan Pembentukan Desa Samaturue Kecamatan Tellu Limpoe;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13).
(1) Wilayah Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran meliputi: a. Dusun Lappae; b. Dusun Bukit; dan c. Dusun Maroanging. (2) Batas wilayah Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran meliputi: a. Sebelah Utara dengan Desa Massaile; b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Mannanti; c. Sebelah Selatan dengan Desa Kalobba; dan d. Sebelah Barat dengan Desa Samaturu

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005.
16 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

PEMEKARAN DESA LAMATTI RIATTANG DAN PEMBENTUKANDESA LAPPA CINRANA KECAMATAN BULUPODDO

Abstrak

Desa

Download file:

Perda-No.-15-Th-2005-Peme...Lamatti-Riattang.pdf

Desa

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2005/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMEKARAN DESA LAMATTI RIATTANG DAN PEMBENTUKANDESA LAPPA CINRANA KECAMATAN BULUPODDO

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan prakarsa masyarakat yang ditindak lanjuti dengan usul Kepala Desa yang telah disetujui dalam rapat musyawarah Badan Perwakilan Desa (BPD) Lamatti Riattang, mengusulkan pemekaran Desa Lamatti Riattang dan pembentukan Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Lamatti Riattang perlu dilakukan pemekaran dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah, karakteristik masyarakat dan potensi wilayah Desa; c. bahwa dengan pemekaran dan pembentukan desa diharapkan pelayanan pada masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersi dan bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabunngan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13).
(1) Wilayah Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo setelah pemekaran meliputi: a. Dusun Saharu; b. Dusun Sahoddi; dan c. Dusun Barang. (2) Batas wilayah Desa Lamatti Riattang Kacamatan Bulupoddo setelah pemekaran meliputi: a. Sebelah Utara dengan Desa Lappa Cinrana; b. Sebelah Timur dengan Desa Desa Lamati Riaja/Lamatti Riawang; c. Sebelah Selatan dengan Desa BulutelluE; dan d. Sebelah Barat dengan Desa DuampanuaE

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

PEMEKARAN DESA KAMPALA DAN PEMBENTUKAN DESA SALOHE DAN DESA BONGKI LENGKESE KECAMATAN SINJAI TIMUR

Abstrak

Desa

Download file:

Perda-No.-14-Th-2005-Pemekaran-Desa-Kampala.pdf

Desa

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2005/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMEKARAN DESA KAMPALA DAN PEMBENTUKAN DESA SALOHE DAN DESA BONGKI LENGKESE KECAMATAN SINJAI TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan prakarsa masyarakat yang ditindak lanjuti dengan usul Kepala Desa yang telah disetujui dalam rapat musyawarah Badan Perwakilan Desa (BPD) Kampala, mengusulkan pemekaran Desa Kampala dan pembentukan Desa Salohe dan Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kampala perlu dilakukan pemekaran dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah, karakteristik masyarakat dan potensi wilayah Desa; c. bahwa dengan pembentukan/pemekaran desa diharapkan pelayanan pada masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersi dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabunngan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13).
(1) Wilayah Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur setelah pemekaran meliputi: a. Dusun Kampala; b. Dusun Kolasa; dan c. Dusun Pao. (2) Batas wilayah Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur setelah pemekaran meliputi: a. Sebelah Utara dengan Desa Bongki Lengkese dan Desa Saukang; b. Sebelah Timur dengan Desa Kaloling; c. Sebelah Selatan dengan Desa Salohe dan Desa Bulukamase; dan d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Samaenre.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MATTUNRENG TELLUE MENJADI DESA MATTUNRENG TELLUE KECAMATAN SINJAI TENGAH

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MATTUNRENG TELLUE MENJADI DESA MATTUNRENG TELLUE KECAMATAN SINJAI TENGAH. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005.

Download file:

Perda-No.-13-Th-2005-Peru...lue-Menjadi-Desa.pdf

Desa

2005

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2005/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MATTUNRENG TELLUE MENJADI DESA MATTUNRENG TELLUE KECAMATAN SINJAI TENGAH

ABSTRAK:

a. bahwa menyadari potensi wilayah dan karasteristik masyarakat Kelurahan Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah, maka Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Pemuda Kelurahan Mattunreng Tellue pada tanggal 10 Mei 2004 mengadakan rapat dan secara bulat mengusulkan perubahan status Kelurahan Mattunreng Tellue menjadi Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah, yang dituangkan dalam berita acara;
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersi dan Bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabunngan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 26);
(2) Wilayah Kelurahan Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah meliputi : a. Lingkungan Bonto Penno; b. Lingkungan Maroanging; (3) Luas wilayah Kelurahan Mattunreng Tellue adalah 12,99 Km2

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2005

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perda-No.-9-Th-2005-Penge...ampak-Lingkungan.pdf

lingkungan hidup

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2005/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

ABSTRAK:

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya dasar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga kelestariannya dengan berbagai usaha dan atau kegiatan; b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak pada lingkungan hidup yang perlu dikaji sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin; c. bahwa kajian mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; d. bahwa dampak lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan bukan saja berdampak besar dan penting tetapi juga punya dampak kecil dan penting serta dampak kecil oleh karena itu Keputusan Gubernur Nomor 494/VII/Tahun 2003 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dipandang perlu menjadi acuan dalam menetapkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 21);
Pengendalian Dampak Lingkungan bertujuan agar sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora dan fauna.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005.
31 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2005

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda-No.-8-Th-2005-Musy....mb.-Partisipatif.pdf

program, rencana pembangunan dan rencana kerja

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, DPRD dan masyarakat; b. bahwa perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat diharapkjan dapat menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah; c. bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat merupakan salah satu model partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus merupakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang harus ditumbuhkembangkan dalam upaya menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerah sesuai dengan visi Kabupaten Sinjai: d. bahwa keikutsertaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik perlu dilindungi dan diatur agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat dilaksanakan secara berjenjang meliputi : a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan atau disebut Tudang Sipulung Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan; b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan atau disebut Tudang Sipulung Perencanaan Pembangunan Kecamatan; c. Musyawarah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah atau FORUM SKPD Kabupaten; dan d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2005

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perda-No.-7-Th-2005-Ped.-Penataan-LPM.pdf

standar / pedoman

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2005/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah, oleh karena itu perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan Desa dan Kelurahan; b. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang selama ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa dan Kelurahan, dan seragam di seluruh Indonesia keberadaanya yang uniformitas, maka dimungkinkan untuk melakukan penggantian/perubahan nama wadahnya yang sesuai dengan semangat otonomi daerah yang lebih bernuansa pemberdayaan masyarakat; c. bahwa perubahan nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimaksudkan memberi peluang sepenuhnya kepada Desa/Kelurahan untuk menambah nama LPM yang akan dibentuk sesuai dengan adat, kebudayaan dan paradigma Desa/Kelurahan setempat;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4155); 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 17); 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 27).
(1) Dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk pada setiap Desa dan Kelurahan. (2) Penggunaan nama LPM dengan penambahan, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005.
ketentuan Bab III Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 27)
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2005

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

JASA PELAYANAN KETATATUSAHAAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda-No.-6-Th-2005-Jasa-...n-Ketatatusahaan.pdf

pajak dan retribusi daerah

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang JASA PELAYANAN KETATATUSAHAAN

ABSTRAK:

a. Bahwa dengan disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka perlu diatur pemberian pelayanan ketatausahaan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dibidang ketatausahaan kepada masyarakat terutama dalam penerbitan surat-surat resmi, aktaakta resmi, dokumen dan surat-surat lainnya yang memerlukan penandatanganan atau pengesahan agar mempunyai kekuatan hukum sama dengan aslinya, maka dipungut biaya atas jasa pelayanan tersebut;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 10).
(1) Obyek Retribusi meliputi : a. Surat - surat tertentu/resmi. b. Rekomendas. c. Dokumen-dokumen penting lainnya. d. Pengesahan Akta-akta dan Surat-surat. (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah: a. Pelayanan ketatausahaan untuk tujuan amal dan kepentingan sosial; dan b. Pelayanan ketatausahaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005.
21 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2005

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF DAN LALU LINTAS TERNAK ANTAR DAERAH

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda-No.-5-Th-2005-Pelar...Betina-Produktif.pdf

pertanian dan peternakan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2005/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF DAN LALU LINTAS TERNAK ANTAR DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa populasi ternak potong (sapi dan kerbau) cenderung menurun, yang terlihat dari dinamika dan struktur populasi mengenai natural increase pada sapi dan kerbau 19,57% (awal pelita I) menurun menjadi 8,54% (saat ini); b. bahwa untuk menjamin kelestarian dan peningkatan produksi peternakan harus dicegah menurunnya jumlah populasi ternak besar sapi/kerbau dan kuda; c. bahwa penurunan populasi ternak potong (sapi dan kerbau) antara lain disebabkan pemotongan ternak betina produktif, ternak dalam keadaan bunting dan ternak betina bibit;
1. Slach Ordonantie Groot-hornvee Stbld Nomor 614 Tahun 1936 tentang Undang-undang Penyembelihan Ternak Besar Bertanduk Betina; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2814); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penydik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2992 Nomor 39)
(1) Pemotongan ternak besar betina yang telah memperoleh izin untuk dipotong harus dilakukan di Rumah Potong Hewan Pemerintah atau Rumah Potong Hewan yang ditunjuk / diizinkan oleh Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat teknis. (2) Pemotongan ternak besar betina di luar Rumah Potong Hewan (RPH) harus mendapat izin sementara dari Pemerintah Daerah dan diawasi petugas teknis serta jangkaunnya seluas mungkin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005.
12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT