Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2005

JASA PELAYANAN KETATATUSAHAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Obyek Retribusi meliputi : a. Surat - surat tertentu/resmi. b. Rekomendas. c. Dokumen-dokumen penting lainnya. d. Pengesahan Akta-akta dan Surat-surat. (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah: a. Pelayanan ketatausahaan untuk tujuan amal dan kepentingan sosial; dan b. Pelayanan ketatausahaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2005 tentang JASA PELAYANAN KETATATUSAHAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

04 April 2005

Tanggal Pengundangan

04 April 2005

Tanggal Berlaku

04 April 2005

Sumber

LD.2005/NO.6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 402 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.-6-Th-2005-Jasa-Pelayanan-Ketatatusahaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG JASA PELAYANAN KETATATUSAHAAN
ABSTRAK:	a. Bahwa dengan disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka perlu diatur pemberian pelayanan ketatausahaan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dibidang ketatausahaan kepada masyarakat terutama dalam penerbitan surat-surat resmi, aktaakta resmi, dokumen dan surat-surat lainnya yang memerlukan penandatanganan atau pengesahan agar mempunyai kekuatan hukum sama dengan aslinya, maka dipungut biaya atas jasa pelayanan tersebut; 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 10). (1) Obyek Retribusi meliputi : a. Surat - surat tertentu/resmi. b. Rekomendas. c. Dokumen-dokumen penting lainnya. d. Pengesahan Akta-akta dan Surat-surat. (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah: a. Pelayanan ketatausahaan untuk tujuan amal dan kepentingan sosial; dan b. Pelayanan ketatausahaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005. 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2005

JASA PELAYANAN KETATATUSAHAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT