Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan
bahwa jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu)
Peraturan Daerah dan menjadi dasar Pemungutan Pajak
dan Retribusi di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Cara Pemingutan Pajak dan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem informasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 dicabut.
279 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa di Kabupaten Semarang masih banyak masyarakat
yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-hari
baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lain,
serta masih kurangnya sarana sanitasi yang layak untuk
kehidupan, sehingga perlu upaya pemenuhan kebutuhan
berupa pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada
kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bangunan air
bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dapat berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan
tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu
disusun petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan
Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Daerah iini mengatur tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan,
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus
dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip
nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan
berkeadilan; bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan
penerimaan peserta didik baru dan untuk mengakomodir
perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di
masyarakat diperlukan petunjuk teknis dalam penerimaan
peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri
Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah
Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan
peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan
dalam Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun
2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru
Bab III Pelaksanaan
Bab III Jumlah Peserta Didik
Bab IV Perpindahan Peserta Didik
Bab V Hari Masuk Sekolah
Bab VI Pelaporan dan Pengawasan
Bab VII Larangan
Bab VII Sanksi
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan,
pengakuan, penentuan status pribadi dan status
hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialami oleh penduduk, perlu mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan
urusan administrasi kependudukan dengan Peraturan Bupati;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 39 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan, sudah tidak sesuai
dengan perkembangan regulasi yang ada sehingga
perlu untuk ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabuaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara Daring, Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi, Jangka Waktu Pelayanan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Ketentuan Lain-Lain, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 39 Tahun 2018 dicabut.
159 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis bagi Pelajar
ABSTRAK:
bahwa pelajar merupakan kader pemimpin bangsa yang
perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitas dalam
proses menuntut ilmu, salah satunya melalui penyediaan
transportasi baik pada waktu berangkat maupun pulang
sekolah; bahwa dalam rangka menekan angka putus sekolah
terutama yang disebabkan tingginya biaya transportasi dan
untuk menjamin keselamatan pelajar, telah disediakan
angkutan sekolah gratis bagi pelajar yang diatur dalam
Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2020 tentang
Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah di Daerah
Perbatasan dan Daerah Terpencil; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2020
tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah di
Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil sudah tidak sesuai
dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Sekolah
Gratis Bagi Pelajar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksana, Rute Trayek, Waktu Penyediaan, Mekanisme Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2020 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2023
PERBUP Kab. Semarang No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Peraturan Bupati Semarang Nomor 118
Tahun 2022
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Surat Sekretaris
Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor
PR.Ol.01/I/10217/2022 tentang Pemetaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan
Dana Desa, Desk Rencana Kerja Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2023 dengan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 20 Desember
2022, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36
Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023 serta beberapa rekening belanja yang
bersifat wajib dan mengikat pada beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mengalami kekurangan penyediaan
anggaran, perlu melakukan pergeseran anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023; bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran,
disebutkan bahwa pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub
kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek dalam
jenis yang sama, an tar rincian objek dalam objek yang sama
dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
118 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran I, sebagian ketentuan Lampiran II dan sebagian ketentuan dalam Lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 diubah.
294 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bantuan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bawen Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan
sumber daya berupa honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Rukun
Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan
Masyarakat Kelurahan dan Jasa Tenaga Administrasi
bantuan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga dapat terlaksana dengan pembiayaan yang
tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan
ataupun Ganti Uang pada Kelurahan Bawen dan
Harjosari di Kecamatan Bawen Tahun Anggaran 2023,
perlu ditetapkan penggunaan dana tambah uang untuk
belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Rukun Tetangga/Rukun
Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan
belanja Jasa Tenaga Administrasi bantuan pengurus
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
di Kecamatan Bawen Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, ketentuan penggunaan Tambah
Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan
rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang untuk Belanja Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan Insentif Rukun Tetangga/Rukun
Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bantuan Pengurus
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
di Kecamatan Bawen Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran dana Tambah Uang, Rincian dana Tambah Uang, Waktu penggunaan dana Tambah Uang dan tata cara pengembalian sisa Tambah Uang untuk Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Insentif RT /RW /LKMK dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi bantuan pengurus PKK kelurahan
pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bawen Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Komponen Remunerasi, Penilaian Remunerasi, Sumber Dana Remunerasi, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Keputusan Bupati Semarang Nomor : 903/0181/2017 dicabut.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2023
PERBUP Kab. Semarang No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Peraturan Bupati Semarang Nomor 118
Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 100.4.4.1/1791/SJ tentang
Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Tidak
Mampu di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444
H, perlu melakukan pergeseran anggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran,
disebutkan bahwa pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub
kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek dalam
jenis yang sama, an tar rincian objek dalam objek yang sama
dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, perubahan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 diubah.
49 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
