Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

13 September 2018

Tanggal Pengundangan

14 September 2018

Tanggal Berlaku

14 September 2018

Sumber

LD No. 13/2018, TLD No. 13

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 2465 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda_13_2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Semarang No. 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI JASA UMUM
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No. 13/2018, TLD No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, mengakomodir perubahan kewenangan dan perkembangan yang ada dalam pelaksanaan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999. UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU 40 Tahu 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 26 Tahun 1983; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 2 Tahun 1989; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2015; Perpres No. 36 Tahun 2005; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Semarang No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Semarang No.6 Tahun 2011; Perda Kab. Semarang No. 8 Tahun 2011; Perda Kab. Semarang No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Semarang No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Semarang No. 5 Tahun 2015; Perda Kab. Semarang No. 2 Tahun 2016. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10, angka 38, angka 45, angka 54, angka 55, angka 56, angka 136, angka 137, angka 138, angka 139, angka 140 dan angka 141 diubah, diantara angka 39 dan angka 40 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 39A, angka 39B, angka 39C, angka 39D, angka 39E dan angka 39F, diantara angka 51 dan angka 52 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 51A dan angka 51 B, diantara angka 58E dan angka 59 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 58F, angka 58G, angka 58H dan angka 58I, diantara angka 141 dan angka 142 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 141A, angka 141B, angka 141C, angka 141D dan angka 141E, angka 142 dihapus, dan setelah angka 154 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 155, angka 156 dan angka 157 2. Ketentuan Pasal 3 huruf i diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, 5. Ketentuan Pasal 28 diubah, 6. Ketentuan Pasal 29 diubah, 7. Ketentuan Pasal 30 diubah, 8. Diantara Pasal 30 dan 31 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 30A, Pasal 30B dan Pasal 30C, 9. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A, 10. Ketentuan Pasal 42 diubah, 11. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A, 12. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, 13. Ketentuan Pasal 53 diubah, 14. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 53A, 15. Ketentuan Pasal 54 diubah, 16. Ketentuan ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 55 diubah, dan setelah huruf f ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf g, huruf h dan huruf i, 17. Ketentuan ayat (4) Pasal 56 diubah, 18. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 56A, 19. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah dan ayat (2) Pasal 57 dihapus, 20. Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah 21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, 22. Ketentuan Pasal 64 diubah 23. Diantara Pasal 64 dan 65 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 64A 176 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521