Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian RI, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KAB. LANGKAT No. 29 Tahun 2007; PERBUP KAB. LANGKAT No. 53 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020 dan No. 32 Tahun 2020
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2021
pERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dilakukan revisi maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 43 Tahun 2014; PERBUP LANGKAT No. 17 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat No. 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Ketentuan Pasal 7 diubah dan Ketentuan Pasal 9 dihapus
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai PNS maka dari itu perlu dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2021; PERDA KAB. LANGKAT No. 29 Tahun 2007; PERDA KAB. LANGKAT No. 6 Tahun 2016; PERDA KAB. LANGKAT No. 6 Tahun 2020; PERBUP No. 53 Tahun 2020; PERBUP LANGKAT No. 11 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan yang diubah adalah: Pasal 1 diubah, Ketentuan Lampran I, II dan III diubah dan ketentuan Pasal 3A diubah
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan penghargaan terhadap pegawai atau pejabat yang mengemban rangkap jabatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten langkat, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; MENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 9 Tahun 2007; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERBUP No. 72 Tahun 2008; PERBUP No. 18 Tahun 2011; PERBUP No. 31 Tahun 2018; PERBUP No. 37 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang: Tambahan Penghasilan PNS di Laingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
Pasal yang diubah adalah: Pasal 5 ayat (6) dan Lampiran I
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada huruf E angka 10, menyatakan Pemerintah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 7 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; Uu No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tauhun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2000; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2021; PERDA KAB. LANGKAT No. 6 Tahun 2020; PERBUP KAB. LANGKAT No. 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Peraturan yang diubah adalah Ketentuan dalam Pasal , Lampiran I, II dan V, kemudian diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 3A
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/715/keuda tanggal 29 Januari 2021, Hal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/1053/5J tanggal 19 Februari 2021, Hal Tindaklanjut Persetujuan Direktur Bina Keuangan Darrah Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PermenPANRB No. 39 Tahun 2013; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 29 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 72 Tahun 2008; Perbup No. 18 Tahun 2011; Perbup No. 31 Tahun 2018; Perbu Langkat No. 37 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria TPP, Pemberian dan Penundaan Pembayaran TPP, Instrumen Perhitungan TPP, Pengurangan dan Perhitungan TPP, Hari dan Jam Kerja, Penginputan Bahan TPP, Pengelola Data TPP, Tata Cara Pembayaran TPP, Pengawasan dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2019 dan No. 3 Tahun 2020
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
Pasal 96 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014; PMK No. 257/PMK/07/2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab Langkat No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Langkat No. 6 Tahun 2020; Perbup Kab Langkat No. 1 Tahun 2020; Perbup Kab Langkat No. 53 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sumber dan Pengalokasian ADD, Arah dan Penggunaan ADD, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyaluran ADD, Pelaporan ADD, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2021
pERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG Penjabaran ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD. 2021/ NO. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20211, pada huruf E angka 10, menyatakan Pemerintah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 109 Tahun 2000; PP NO. 55 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab Langkat No. 29 Tahun 2007; Perda Kab Langkat No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Langkat No. 6 Tahun 2020; Perbup No. 53 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang: perubahan APBD TA 2021 semula berjumlah Rp1.821.274.173.308,00 menjadi Rp2,132.230.665.791,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, Perubahan pada ketentuan Lampiran II, Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3A
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2021
perubahan tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2021/ No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditinjau tarif Retribusi kembali paling lama tiga tahun sekali dengan memperhatikan Indeks harga dan perkembangan ekonomi;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU Drt No. 7 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 10 Tahun 1986, Perda Kab. Langkat No. 1 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
mengubah Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum yang diatur dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2021
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja rumah sakit umu daerah tanjung pura
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2021/ No. 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, perlu diubah;
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelakcsana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD Tanjung Pura, terkait organisasi, tugas dan fungsi RSUD Tanjung Pura perlu disesuaikan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisaal, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permenkes No. 1045/MENKES/PER/XI/2006; Permenkes No. 340/MENKES/PER/III/2010; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 13 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
