pERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dilakukan revisi maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 43 Tahun 2014; PERBUP LANGKAT No. 17 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat No. 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Ketentuan Pasal 7 diubah dan Ketentuan Pasal 9 dihapus
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian RI, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KAB. LANGKAT No. 29 Tahun 2007; PERBUP KAB. LANGKAT No. 53 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020 dan No. 32 Tahun 2020
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/ No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
A. bahwa dengan terbitnya PEraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COvid-19 dan/atau menghadapi Ancaman Yang Menbahayakan Perekonomian Nasional, maka Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Langkat Tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020, perlu direvisi pada lampirannya;
B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2020 tentnag Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020
1. UU nomor 7 Drt Tahun 1956
2. UU nomor 6 Tahun 2014
3. UU nomor 23 Tahun 2014
4. PP nomor 5 Tahun 1982
5. PP nomor 10 tTahun 1986
6. PP Nomor 43 Tahun 2014
7. PerMen Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018
8. PerMenKeu RI nomor 35/PMK.07/2020
9. Perda Kab. Langkat nomor 6 Tahun 2016
10. Perda Kab. Langkat nomor 12 Tahun 2019
11.Perbup Langkat nomor 42 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Lampiran Pergub nomor 15 tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Pergub nomor 15 tahun 2020
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 2019
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERBUP No. 69 Tahun 2016
Pengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum Tambahan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2018/ No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2002; UU No..28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PERDAKAB LANGKAT No.03 Tahun 2012 dan PERDAKAB LANGKAT No.06 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.
Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 03) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
3 Hlm, Lampiran: 1
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD. 2018/ No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Lampiran Angka V, Point 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dapat dilaksanakan dengan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, maka berdasarkan pertimbangan itu dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kali terakhir UU No.10 Tahun 2016; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.2 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2017; PERPRES No.54 Tahun 2010; PERPRES No.107 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.59 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.33 Tahun 2017; PERMENKEU No.226/PMK.07/2017; PERDAKAB LANGKAT NOMOR 29 Tahun 2007; PERDA No.6 Tahun 2016; PERDAKAB LANGKAT No.2 Tahun 2017; PERDAKAB LANGKAT No.5 Tahun 2017 dan PERBUP LANGKAT No.43 Tahun 2017.
Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2021
PEDOMAN POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2021/No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dari Peraturan ini adalah bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu diganti;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur kembali mengenai Pola Tata Kelola BLUD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura
Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PMK No. 95/PMK.05/2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Pola Tata Kelola, Pola Tata Kelola BLUD, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Barang, Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit, Pengelolaan Rekam Medis, Pembina Badan Layanan Umum Daerah, Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah, Pelaksanaan Anggaran, Surplus dan Defisit Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Piutang, Utang BLUD, Investasi, Kerjasama, Penyelesaian Kerugian, Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Evaluasi dan Penilaian Kinerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2017
54 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati dapat mendelegasikan Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa, Waktu dan ruang lingkup pengevaluasian, Pembinaan dan pelaporan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2020
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2020/ No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PAsal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
1. UU no 7 Drt Tahun 1956
2. UU no 6 Tahun 2014
3. UU no 23 Tahun 2014
4. PP no 5 Tahun 1982
5. PP no 10 Tahun 1986
6. PP no 43 Tahun 2014
7. Permendagri no 20 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sumber Pengalokasian Dan Pemberian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Mekanisme Pemberian Siltap; Penghentian Pemberian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Evaluasi dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Perbup no 8 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 18 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/ No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan terbitnya Permenkeu RI noomr 35.PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan COvid-19 dan/atau menghadap Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka syarat penyaluran dan besaran Dana Desa KAbupaten Langkat Tahun 2020 yang diatur dalam Perbup nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020 perlu direvisi
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat no 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020
1. UU nomor 7 Drt Tahun 1956
2. UU nomor 6 Tahun 2014
3. UU nomor 23 Tahun 2014
4. PP nomor 5 Tahun 1982
5. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986
6. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014
8. Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2019
9. Permenkeu nomor 50/PMK.07/2017
10. Permenkeu nomor 193/PMK.07/2018
11. Permendagri nomor 20 Tahun 2018
12. Permenkeu RI nomor 35/PMK.07/2020
13. Perda Kabupaten Langkat nomor 29 Tahun 2007
14. Perda Kabupaten Langkat nomor 6 Tahun 2016
15. Perda Kabupaten Langkat nomor 12 Tahun 2019
16. Perbup Langkat nomor 55 tahun 2016
17. Perbup Langkat nomor 42 tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
