Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 29/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Macliun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik perlu adanya pedoman pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
9. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014;
10. Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014;
11. Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2017;
12. Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2019;
13. Perda Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011;
14. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020;
15. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
16. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2097.
Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:
a. ruang lingkup pelayanan publik;
b. mekanisme penyeleksian dan promosi, pemberian penghargaan dan pemberian sanksi;
c. penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik;
d. SP;
e. inovasi pelayanan publik;
f. penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
g. proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat;
h. pemanfaatan teknologi informasi;
i. pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
J. mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi; dan
k. kerahasiaan dokumen.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
64 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2021
Pers, Pos, dan Periklanan - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 28/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Madiun, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dirasa perlu untuk diatur lebih detail sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
8. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011;
9. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018;
13. Perda Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011;
14. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
15. Perwali Madiun Nomor 20 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 201 7 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf n dihapus
2. Ketentuan Pasal 12 diubah
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a diubah
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah
5. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2)
6. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4)
8. Ketentuan Lampiran I diubah
sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
24 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 26/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA MADIUN TAHUN 2021–2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak;
b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan di Kota Madiun, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Madiun Tahun 2021-2024.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011;
15. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
16. Perda Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017;
17. Perwali Madiun Nomor 2 Tahun 2019
Tahapan pengembangan KLA meliputi:
a. persiapan, terdiri atas:
1. peningkatan komitmen, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA;
2. pembentukan Gugus Tugas KLA Daerah; dan
3. pengumpulan data dasar, digunakan untuk:
a) mengembangkan kebijakan;
b) menentukan fokus program; dan
c) menyusun kegiatan prioritas.
b. perencanaan, yaitu penyusunan RAD-KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
c. pelaksanaan; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 25/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat yang meninggal dunia, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017;
7. Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011;
8. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
9. Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2020;
10. Perwali Madiun Nomor 88 Tahun 2020.
Mengubah beberapa hal sebagai berikut:
a. Ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dihapus;
b. Ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dihapus;
Sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2021
Pendidikan - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerj
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 24/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun dapat berjalan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2021/2022.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019.
PPDB dilaksanakan secara:
a. objektif;
b. transparan; dan
c. akuntabel.
dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
35 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - kepegawaian/aparatur negara
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 23/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun 2021.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021;
7. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
8. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
10. Perda Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020;
11. Perwali Madiun Nomor 57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Madiun Nomor 12 Tahun 2021.
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Daerah diberikan sebagai wujud penghargaan atas pengabdiannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 22/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BANTUAN PANGAN NONTUNAI DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pengenaan biaya administratif/biaya transfer dalam proses penyaluran bantuan sosial Bantuan Pangan Nontunai Daerah yang dilakukan secara nontunai/transfer, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Nontunai Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Nontunai Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017;
8. Permensos Nomor 10 Tahun 2016;
9. Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011;
10. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
11. Perwali Madiun Nomor 4 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Nontunai Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 4/G) diubah sebagai berikut:
a. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah
b. Ketentuan Pasal 20 diubah
c. Ketentuan Pasal 21 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 21/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGESAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas, dan selanjutnya setelah laporan diaudit oleh lembaga auditor disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
b. bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020 telah mendapatkan audit dari lembaga auditor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
5. Kepmendagri dan Otoda Nomor 8 Tahun 2000;
6. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007;
7. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
8. Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2020;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2019;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2020.
Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 20/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta disiplin pegawai maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja satu tahun sekali sebagai penghargan atas jasa produktivitas selama satu tahun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Satu Tahun Sekali Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Permenpan RB Nomor 63 Tahun 2011;
9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2020;
11. Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2019;
12. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
13. Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011;
14. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
15. Perwali Madiun Nomor 39 Tahun 2017;
16. Perwali Madiun Nomor 3 Tahun 2021.
PNS yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai keten tuan peraturan perundang-undangan diberikan
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 19/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun perlu memberikan kemudahan bagi pelajar dalam melakukan perjalanan ke sekolah dengan menyediakan Angkutan Sekolah Gratis;
b. bahwa dalam mengantisipasi kebutuhan Angkutan Sekolah Gratis yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Kota Madiun perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
11. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Sasaran layanan Angkutan Sekolah Gratis adalah Siswa Sekolah yang bersekolah di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
