Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tentram perlu menata dan mengelola secara baik asrama tersebut, sehingga ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016.
Isi: Peraturan Bupati ini memuat tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Syarat-Syarat Penghuni; Hak dan Kewajiban Penghuni; Larangan; Pengelolaan Asrama; Keuangan dan Inventaris; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPTD Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro, dengan sistematika :
Ketentuan Umum;
Tugas Pokok dan Uraian Tugas UPTD Balai Latihan Kerja;
Tata Kerja; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Bahwa telah terlaksananya proses inpassing Pegawai Negeri Sipil
dari Jabatan Struktural ke jabatan fungsional pengelola pengadaan
barang/Jasa dengan sebanyak 11 (sebelas ) orang. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan, disiplin,
profesionalitas dan motivasi kerja bagi aparatur dalam
penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
guna mendukung terwujudnya Good Governance, maka dipandang
perlu untuk memberikan tambahan penghasilan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008; Perka LKPP No. 15 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat
Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Bagian Layanan Pengadaan
Kabupaten Tanah Bumbu, meliputi ketentuan hari kerja dan jam kerja; tambahan penghasilan; kewajiban dan tugas. Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan besaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 9 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang
perlu diatur dengan Peraturan Bupati,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 ;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 ;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Tata Cara Pembayaran,Penyetoran Dan Tempat Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluwarsa.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 135·Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 56·Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39·Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12·Tahun 20019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 11), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah; dan 3. Ketentuan Pasal 4 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluwarsa.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempermudah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu diberikan hak akses dari Bupati kepada Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dapat mengakses database sesuai dengan izin yang diberikan; bahwa agar pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud daIam huruf a dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Tanah Bumbu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberlan Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang memuat: Ketentuan Umum; Lingkup Pemanfaatan; Cakupan Layanan; Tata Cara Pemberian Hak Akses; Tata Cara Pemanfaatan; Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pendapatan Penduduk Nonpermanen, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Kewenangan
3. Pendataan
4. Pencatatan
5. Pengelolaan
6. Persyaratan
7. Pelaksanaan Pendataan
8. Mekanisme Pendantaan
9. Tanggung Jawab
10. Hak Dan Kewajiban Penduduk Nonpermanen
11. Peran Dan Tanggung Jawab Mitra
12. Pelaporan
13. Pemanfaatan Data Penduduk Nonpermanen
14. Pembiayaan
15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
19 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 10 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Nama Desa Di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa, maka perlu merubah nama-nama desa yang dianggap kurang menggambarkan kondisi kemajuan di desa ; bahwa dengan memperhatikan Surat Pengantar, Surat
Rekomendasi Berita Acara Musyawarah Pemerintah Daerah Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat perihal Perubahan nama desa di Kabupaten Tanah Bumbu ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perubahan Nama Desa di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Nama Desa Di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Penggantian Dan Batas Wilayah; Perubahan Nama Desa; Pelaksanaan Pemerintahan; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor
ABSTRAK:
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal
11 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18, Pasal 21 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan/Atau
Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat
dan/atau Investor;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
64 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2020; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 73 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Rincian Bentuk Jenis Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi Yang Diberikan
3. Rincian Jenis Usaha Atau Kegiatan Investasi Yang Memperoleh Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi
4. Frekuensi Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Dalam Melakukan Investasi
5. Tata Cara Pendaftaran Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi
6. Pelaporan Dan Evaluasi Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi
7. Tata Cara Sanksi Administrasi
8. Ketentuan Lain-lain
9. Ketentuan PenutupPeraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Rincian Bentuk Jenis Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi Yang Diberikan
3. Rincian Jenis Usaha Atau Kegiatan Investasi Yang Memperoleh Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi
4. Frekuensi Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Dalam Melakukan Investasi
5. Tata Cara Pendaftaran Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi
6. Pelaporan Dan Evaluasi Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi
7. Tata Cara Sanksi Administrasi
8. Ketentuan Lain-lain
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 2 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan
pembangunan Desa melalui peningkatan kualitas sarana
dan prasarana desa serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan
Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah
Bumbu.
Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi
pengelolaan keuangan desa dan untuk kelancaran dan
terarahnya penyaluran dan penggunaan dana tersebut,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa
di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Kepala LKPP N0mor 13 Tahun 2013 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 06 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa
di Kabupaten Tanah Bumbu, yang meliputi tujuan pengalokasian dana pembangunan 1 Miliar 1 Desa; pengelolaan dana pembangunan 1 Miliar 1 Desa; perencanaan kegiatan; mekanisme penyaluran dan pencairan dana; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; pertanggungjawaban dana alokasi desa; penghargaan dan sanksi dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
36 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
