Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Dharmasraya No. 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Perda Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2017, telah ditetapkan Perbup Dharmasraya No. 1 Tahun 2019. Bahwa besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota serta Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana diatur dengan Perbup No. 1 Tahun 2019 tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi besaran sewa rumah dan biaya transportasi
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, Perda Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2017, Perbup Dharmasraya No. 1 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 1 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah
2. Ketentuan Pasal 7 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Sungai Rumbai kab. Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, perlu ditetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kab.Dharmasraya
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 16 Tahun 2018, PMK No. 08/PMK.02/2006, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perbup Dharmasraya No. 10 Tahun 2018, PerLKPBJ No. 15 Tahun 2018, Perbup Dharmasraya No. 30 Tahun 2019, Perbup Dharmasraya No. 69 Tahun 2019, Kepbup Dharmasraya No. 188.45/462/KPTS-BUP/2019
Maksud ditetapkannya Perbup ini adalah sebagai Pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan, Pokja Penjabat/Panitia Penyedia dan pihak lainnya dalam melaksanakan Pengadaan barang/jasa pada RSUD Sungai Rumbai yang menerapkan PPK-BLUD. Tujuan ditetapkannya Perbup ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari TA 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 81 ayat (4) PP No. 11 Tahun 2019 serta ketentuan Pasal 57 ayat (4) Permendagri No. 110 Tahun 2016, perlu ditetapkan Perbup tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun 2021
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 110 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2010, Perbup Dharmasraya No. 37 Tahun 2020
Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APB Nagari. selain dari ADN, Penghasilan tetap dan tunjangan tersebut di atas dapat bersumber dari Pendapatan Asli Nagari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kab. Dharmasraya Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tata kelola biaya Nagari yang dibiayai dengan APBNagari agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Dharmasraya
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2010, Perbup Kab. Dharmasraya No. 37 Tahun 2020
Maksud dan tujuan ditetapkannya perbup ini adalah:
a. sebagai pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021;
b. untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Nagari TA 2021;
c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran Pemerintah Nagari TA 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di kab. Dharmasraya TA 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 dan Pasal 19 ayat (1) PMK No. 222/PMK.07/2020, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa di Kab. Dharmasraya TA 2020
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 113 Tahun 2020, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PermendesPDTT No. 13 Tahun 2020, PMK No. 222/PMK.07/2020, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2008, Perda Kab. Dharmasraya No. 3 Tahun 2020
Alokasi dasar dana desa dihitung sebesar 65% dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk.
Alokasi Afirmasi dana desa dihitung sebesar 1% dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
Alokasi kinerja dana desa dihitung sebesar 3% dari anggaran dana desa dibagi kepada Nagari dengan kinerja terbaik
Alokasi formula dihitung sebesar 31 persen dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan indikator.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SBU Pemkab Dharmasraya TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021. Penetapan standar biaya umum ini dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 64 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010
Standar biaya umum digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, efektifitas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan anggaran berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat dareah;
b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
62 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup. Dharmasraya No. 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan Perda Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2011 telah ditetapkan Perbup Dharmasraya No. 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan Perbup. Dharmasraya No. 37 Tahun 2016. bahwa dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aktifitas pengendalian atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya Perbup No. 15 Tahun 2013
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 55 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permenhub No. 133 Tahun 2015, Perda kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2010, Perda Kab. Dharmasraya No. 5 Tahun 2011, Perbup Dharmasraya No. 15 Tahun 2013
Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perbup Dharmasraya No. 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan Perbup Dharmasraya No. 37 Tahun 2016 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Perbup Dharmasraya No. 15 Tahun 2013
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kab. Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Permendagri No. 79 Tahun 2018 dan dengan memperhatikan Permenkes No. 85 Tahun 2015, perlu menetapkan Perbup tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Sungai Dareh Kab. Dharmasraya
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, Permenkes No. 85 Tahun 2015, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perbup Dharmasraya No. 10 Tahun 2014, Perbup Dharmasraya No. 31 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Nama, Obyek Tarif dan Subyek Tarif
4. Kegiatan yang Dikenakan Tarif
5. Komponen Tarif
6. Perhitungan Tarif
7. Kerjasama Pelayanan dengan Pihak Ketiga
8. Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit
9. Pembebasan dan Keringanan Biaya
10. Ketentuan Sanksi
11. Perubahan Tarif
12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
41 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Taahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 44 Tahun 2016, PMK No. 205/PMK/07/2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PerLKPBJP No. 12 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa
3. Ruang Lingkup Pengadaan
4. Para Pihak
5. Tata Cara Pengadaan
6. Pembayaran Prestasi Kerja
7. Pengumuman
8. Pemutusan Surat Perjanjian
9. Larangan
10. Penyelesaian Perselisihan
11. Pelaporan dan Serah Terima
12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan secara Elektronik
13. Ketentuan Lain-Lain
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Perbup Dharmasraya No. 40 tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kinerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu dilakukan penyesuaian pemberian tambahan penghasilan
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Kepmendagri No. 061-5449 Tahun 2019, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2010, Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2016, Perbup Dharmasraya No. 28 Tahun 2017, Perbup Dharmasraya No. 40 Tahun 2017
Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Kepada PNS di lingkungan Pemda diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
2. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan:
a. beban kerja
b. pelaksanaan tugas tertentu
3. PNS dengan profesi pelaksana berdasarkan tugas tertentu dapat memilih salah satu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau pelaksanaan tugas tertentu.
Ketentuan Pasal 16A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pembayaran Tambahan Penghasilan ini mulai berlaku untuk pembayaran TPP Bulan September 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Perbup Dharmasraya No. 40 Tahun 2017
6 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
