Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan organisasi di lingkup Kabupaten Kepulauan Aru, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian dan eselonisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Selama belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/NO.32, TBD.2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan
terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru Tahun 2018.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018.
Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 32 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kepulauan Aru No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kepulauan Aru Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Tata Kelola Situs Internet Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Situs Internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa tuntutan masyarakat yang mengharapkan penyelenggaraan kepemerintahan Daerah yang akuntabel dan transparan sehingga Pemerintah wajib mempublikasikan kegiatan dan anggarannya melalui berbagai media termasuk media online atau situs internet. Untuk menjamin integritas dan kredibilitas konten situs internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Dinas Komunikasi dan Informatika maka perlu dibuat penataan yang baik dan profesional. Dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru khususnya DInas Komunikasi dan Informatika wajib memiliki situs internet.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud, ruang lingkup dan tujuan, perencanaan, pengadaan dan pengembangan situs internet, operasional dan evaluasi situs internet, konten dan lisensi situs internet, penyelenggara, penanggung jawab dan sumber daya, infrastruktur situs internet, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan hibah untuk rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan dana hibah dari Pemeirntah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana, meliputi penganggaran dan pelaksanaan anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/NO. 34, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemitraan Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Lingkup Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan
program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Kepulauan Aru
sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor :
152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kemitraan Pengelolaan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
di Lingkup Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kemitraan Pengelolaan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
di Lingkup Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegak produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi Anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja. Agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik dapat terlaksana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk unit Petugas Tindak Internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan untuk melaksanakan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 6, maka perlu ada unit Petugas Tindak Internal (PTI).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, dan honorarium.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2018/NO. 35, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan dan meningkatkan aksesibilitas
Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, perlu
dilakukan penataan penyelenggaraan kesehatan
berjenjang, berkualitas dan komprehensif yang dapat
dijangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat melalui
mekanisme pelayanan kesehatan bergerak dan
berbasis gugus pulau.
Untuk melaksanakan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional, perlu diatur Pedoman tentang Pelayanan
Kesehatan Berbasis Gugus Pulau di Kabupaten
Kepulauan Aru.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan
Kesehatan Berbasis Gugus Pulau.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemeirntah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, maka perlu disusun Jadwal Retensi Arsip sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan. Untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien serta untuk mendukung terlaksananya kegiatan penusutan arsip in aktif sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip, maka dipandang perlu untuk menyusun, Jadwal Arsip Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kebijakan jadwal retensi arsip dan tata cara penggunaan jadwal retensi arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lamp 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru No. 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9
Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014;
Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat
Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor
44/RO.HKM&HAM/III/14.
Perbup ini mengatur tentang retribusi pemakaian
kekayaan daerah. Peraturan ini menetapkan obyek sewa
tanah dan bangunan yang disewakan. Untuk masa sewa
dibatasi paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya peraturan ini
juga mengatur struktur dan besarnya tarif serta retribusi
untuk penggunaan gedung/bangunan. Kemudian diatur pula
bahwa pelaksanaan sewa atas tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan oleh SKPD pengelola dan disetujui oleh Bupati.
Peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran
retribusi serta
tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Dana Desa Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu pengaturan mengenai Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu ditetapkan Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang penggunaannya berlaku terhitung bulan Januari tahun berjalan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penunjukan bank penyalur dana desa, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
